Bawaslu Kota Parepare Soroti 1.322 Pemilih Tak Miliki E- KTP
Darwiaty Dalle
Kamis, 22 Juni 2023 - 18:59 WIB
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Parepare, Muh Zainal Asnun, menyorot adanya data 1.322 pemilih yang tidak miliki elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan tercover sebagai wajib pilih pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu dikemukakan Zainal, menanggapi hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum lama ini dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare.
Baca Juga: KPU Kota Parepare Tetapkan Jumlah DPT Pemilu Tahun 2024
Zaenal mengatakan, masih banyaknya pemilih yang berstatus peemilih potensial non KTP menjadi perhatian pihaknya untuk mendapat atensi. Pihaknya, mendorong KPU Parepare untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Parepare untuk menerbitkan e-KTP bagi pemilih non KTP, sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
"Jumlahnya terbilang besar, lebih seribu pemilih. Sehingga koordinasi intensi antara KPU dengan Disdukcapil kami anggap perlu dilakukan. Ini kita dorong sejak awal, agar pelaksanaan pemilu mendatang tidak menimbulkan masalah," papar Zainal.
Meski masyarakat pemilih yang saat ini terdata sebagai pemilih non e- KTP telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang otomatis akan menerima kartu C65 yakni surat panggilan untuk memilih, namun kata Zaenal, saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentu akan meminta pemilih menunjukkan identitas kependudukannya sebagai salah satu persyaratan sebelum ke bilik suara.
"Tapi secara tehnis, itu menjadi ranah KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Tapi menurut kami tanpa KTP, masyarakat yang memiliki hak pilih dak memenuhi syarat karena tidak memiliki identitas kependudukan. Dan itu tanggungjawab penyelenggara," katanya.
Hal itu dikemukakan Zainal, menanggapi hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum lama ini dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare.
Baca Juga: KPU Kota Parepare Tetapkan Jumlah DPT Pemilu Tahun 2024
Zaenal mengatakan, masih banyaknya pemilih yang berstatus peemilih potensial non KTP menjadi perhatian pihaknya untuk mendapat atensi. Pihaknya, mendorong KPU Parepare untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Parepare untuk menerbitkan e-KTP bagi pemilih non KTP, sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
"Jumlahnya terbilang besar, lebih seribu pemilih. Sehingga koordinasi intensi antara KPU dengan Disdukcapil kami anggap perlu dilakukan. Ini kita dorong sejak awal, agar pelaksanaan pemilu mendatang tidak menimbulkan masalah," papar Zainal.
Meski masyarakat pemilih yang saat ini terdata sebagai pemilih non e- KTP telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang otomatis akan menerima kartu C65 yakni surat panggilan untuk memilih, namun kata Zaenal, saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentu akan meminta pemilih menunjukkan identitas kependudukannya sebagai salah satu persyaratan sebelum ke bilik suara.
"Tapi secara tehnis, itu menjadi ranah KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Tapi menurut kami tanpa KTP, masyarakat yang memiliki hak pilih dak memenuhi syarat karena tidak memiliki identitas kependudukan. Dan itu tanggungjawab penyelenggara," katanya.