Bawaslu Kota Parepare Soroti 1.322 Pemilih Tak Miliki E- KTP
Darwiaty Dalle
Kamis, 22 Jun 2023 18:59
Ketua Bawaslu Kota Parepare, Zainal Asnun (tengah) didampingi dua komisioner Bawaslu, dalam kegiatan penetapan DPT di Media Centre KPU Parepare. Foto: Darwiaty Dalle
PAREPARE - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Parepare, Muh Zainal Asnun, menyorot adanya data 1.322 pemilih yang tidak miliki elektronik Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan tercover sebagai wajib pilih pada Pemilu 2024 mendatang.
Hal itu dikemukakan Zainal, menanggapi hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum lama ini dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare.
Zaenal mengatakan, masih banyaknya pemilih yang berstatus peemilih potensial non KTP menjadi perhatian pihaknya untuk mendapat atensi. Pihaknya, mendorong KPU Parepare untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Parepare untuk menerbitkan e-KTP bagi pemilih non KTP, sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
"Jumlahnya terbilang besar, lebih seribu pemilih. Sehingga koordinasi intensi antara KPU dengan Disdukcapil kami anggap perlu dilakukan. Ini kita dorong sejak awal, agar pelaksanaan pemilu mendatang tidak menimbulkan masalah," papar Zainal.
Meski masyarakat pemilih yang saat ini terdata sebagai pemilih non e- KTP telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang otomatis akan menerima kartu C65 yakni surat panggilan untuk memilih, namun kata Zaenal, saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentu akan meminta pemilih menunjukkan identitas kependudukannya sebagai salah satu persyaratan sebelum ke bilik suara.
"Tapi secara tehnis, itu menjadi ranah KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Tapi menurut kami tanpa KTP, masyarakat yang memiliki hak pilih dak memenuhi syarat karena tidak memiliki identitas kependudukan. Dan itu tanggungjawab penyelenggara," katanya.
Ketua KPU Parepare, Mursalin Muslimin mengatakan, pihaknya optimis seluruh pemilih potensial yang saat ini belum ber e-KTP, akan segera mengantongi e-KTP dan bisa memenuhi syarat sebagai pemilih dalam menyalurkan hak suaranya di TPS pada Pemilu mendatang, Untuk memastikan hal tyersebut, kata Mursalin lagi, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Disdukcapil Parepare agar kerja-kerja bersama tersebut fokus salah satunya pada e-KTP bagi pemilih potensial.
"Disdukcapil juga telah membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Cabang Wilayah VIII 8 Sulawesi Selatan untuk melakukan perekaman, terutama pada pemilih pemula yang ada di jenjang pendidikan memengah atas sederajat," katanya.
Mursalin menjelaskan, pemilih potensial yang dimasukkannya dalam DPT adalah mereka yang selambat-lambatnya akan berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, atau berusia 17 tahun tepat pada hari pemungutan suara. Secara berangsur-angsur mereka (pemilih potensial) akan berusia 17 tahun, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Permendagri, perekaman dapat dilakukan sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun.
"Tapi fisik e-KTP nya baru bisa diserahkan saat pemilih potensial genap berusia 17 tahun. Dasar penciklitan pada pemilih potensial karena masing-masing akan memasuki usia 17 tahun hingga hari pemungutan suara," Mursalin menguraikan.
Dan informasi dari Disdukcapil hasil koordinasi yang dilakukan pihaknya, tambah Mursalin, meski saat ini terjadi keterbatasan stok krisis blanko untuk e-KTP, namun diupayakan seluruh pemilih potensial akan mendapatkan identitas kependudukan, yang merupakan salah satu sayrat untuk mereka ketika akan menyalurkan hak suaranya di TPS.
"Kami optimis, dan kami berkeyakinan karena ini adalah kerja bersama, seluruh pemilih potensial di Parepare akan ber e-KTP," tandasnya.
Hal itu dikemukakan Zainal, menanggapi hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang belum lama ini dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parepare.
Zaenal mengatakan, masih banyaknya pemilih yang berstatus peemilih potensial non KTP menjadi perhatian pihaknya untuk mendapat atensi. Pihaknya, mendorong KPU Parepare untuk berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Parepare untuk menerbitkan e-KTP bagi pemilih non KTP, sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang.
"Jumlahnya terbilang besar, lebih seribu pemilih. Sehingga koordinasi intensi antara KPU dengan Disdukcapil kami anggap perlu dilakukan. Ini kita dorong sejak awal, agar pelaksanaan pemilu mendatang tidak menimbulkan masalah," papar Zainal.
Meski masyarakat pemilih yang saat ini terdata sebagai pemilih non e- KTP telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang otomatis akan menerima kartu C65 yakni surat panggilan untuk memilih, namun kata Zaenal, saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tentu akan meminta pemilih menunjukkan identitas kependudukannya sebagai salah satu persyaratan sebelum ke bilik suara.
"Tapi secara tehnis, itu menjadi ranah KPU sebagai penyelenggara Pemilu. Tapi menurut kami tanpa KTP, masyarakat yang memiliki hak pilih dak memenuhi syarat karena tidak memiliki identitas kependudukan. Dan itu tanggungjawab penyelenggara," katanya.
Ketua KPU Parepare, Mursalin Muslimin mengatakan, pihaknya optimis seluruh pemilih potensial yang saat ini belum ber e-KTP, akan segera mengantongi e-KTP dan bisa memenuhi syarat sebagai pemilih dalam menyalurkan hak suaranya di TPS pada Pemilu mendatang, Untuk memastikan hal tyersebut, kata Mursalin lagi, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Disdukcapil Parepare agar kerja-kerja bersama tersebut fokus salah satunya pada e-KTP bagi pemilih potensial.
"Disdukcapil juga telah membangun komunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Cabang Wilayah VIII 8 Sulawesi Selatan untuk melakukan perekaman, terutama pada pemilih pemula yang ada di jenjang pendidikan memengah atas sederajat," katanya.
Mursalin menjelaskan, pemilih potensial yang dimasukkannya dalam DPT adalah mereka yang selambat-lambatnya akan berusia 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, atau berusia 17 tahun tepat pada hari pemungutan suara. Secara berangsur-angsur mereka (pemilih potensial) akan berusia 17 tahun, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam hal ini Permendagri, perekaman dapat dilakukan sebelum yang bersangkutan berusia 17 tahun.
"Tapi fisik e-KTP nya baru bisa diserahkan saat pemilih potensial genap berusia 17 tahun. Dasar penciklitan pada pemilih potensial karena masing-masing akan memasuki usia 17 tahun hingga hari pemungutan suara," Mursalin menguraikan.
Dan informasi dari Disdukcapil hasil koordinasi yang dilakukan pihaknya, tambah Mursalin, meski saat ini terjadi keterbatasan stok krisis blanko untuk e-KTP, namun diupayakan seluruh pemilih potensial akan mendapatkan identitas kependudukan, yang merupakan salah satu sayrat untuk mereka ketika akan menyalurkan hak suaranya di TPS.
"Kami optimis, dan kami berkeyakinan karena ini adalah kerja bersama, seluruh pemilih potensial di Parepare akan ber e-KTP," tandasnya.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Tim Hukum Aurama' Sebut Terlapor Oknum Camat hingga Kades Masuk Kategori Pidana Pemilu
Tim Hukum Pasangan Calon Amir Uskara dan Iramawati Haeruddin (Aurama'), Ridwan Basri menyampaikan perkembangan laporannya di Bawaslu Gowa.
Sabtu, 05 Okt 2024 19:31
Sulsel
Bawaslu Lutim Terima Kunjungan Pjs Bupati, Bahas Persiapan Pilkada dan HUT Sulsel
Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Timur, Sukmawati Suaib didampingi Kepala Sekretariat Lenny Thalib menerima kunjungan Pjs Bupati Luwu Timur, Jayadi Nas, di Kantor Bawaslu Luwu Timur, Sabtu (05/10/2024).
Sabtu, 05 Okt 2024 15:10
Sulsel
Bawaslu Enrekang Periksa Oknum Kades karena Diduga Langgar Netralitas di Pilkada 2024
Bawaslu Kabupaten Enrekang sedang menangani dugaan pelanggaran netralitas pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Kali ini, mereka telah memeriksa oknum kepala desa karena diduga bersikap tidak netral.
Kamis, 03 Okt 2024 09:11
Sulsel
Bawaslu Luwu Timur Ajak Pemilih Pemula Lawan Politik Uang di Pilkada 2024
Bawaslu Luwu Timur semakin serius menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk pemilih pemula dalam menciptakan proses pemilihan yang bersih dan berintegritas.
Rabu, 02 Okt 2024 22:30
Sulsel
Bawaslu Luwu Telusuri Rekaman Suara yang Diduga ASN Pemkab Luwu
Bawaslu Luwu memperoleh rekaman suara yang diduga oknum Aparatur Sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Luwu, yang diduga mengarahkan dukungan untuk salah satu pasangan calon (paslon) pada Pilkada 2024.
Rabu, 02 Okt 2024 21:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Tim Uji-Sah Laporkan Ilham-Kanita, Kades Hingga Kepsek ke Bawaslu Bantaeng
2
Penggerak Srikandi Adnan Purichta Dukung Penuh Husniah - Darmawangsyah di Pilkada
3
Lewat Panggung MULIA Inspiring Talk, Appi Harap Sebagai Wadah Kreatif Bagi Anak Muda
4
Anti Mager di Torut Sulsel, Lintasi Jalan yang Dibangun Era Cagub 02 Andi Sudirman
5
Relawan Anak Pulau Bergerak Siap Menangkan Appi-Aliyah di Pilwalkot Makassar 2024
6
Warga Pulau Ingin Terang Seperti di Kota Makassar, Appi-Aliyah Janji Listrik 24 Jam
7
Darmawangsyah Tegaskan Komitmen Jaga Keberlanjutan Program di Gowa