Orang Tua Siswa di Parepare Keluhkan Budaya Wisuda Pelajar

PAREPARE - Jelang kalender pendidikan tahun pelajaran baru, budaya penamatan siswa yang tren dengan sebutan wisuda pelajar, dikeluhkan orang tua siswa.

Program wisuda pelajar ini salah satunya dijalankan Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) KH Ahmad Dahlan Kota Parepare, yang terletak di Kelurahan Lapadde, Kecamatan Ujung. Program ini dinamai wisata pasca Penilaian Akhir Semester (PAS Genap).

Salah satu orang tua murid yang minta namanya tidak ditulis mengatakan, aturan yang dikeluarkan pihak sekolah, tidak hanya membebani dari segi biaya, tapi juga adanya tekanan pada orang tua siswa yang tidak mengikuti kegiatan wisata tersebut.

"Ada poin yang menekankan, jika peserta didik tidak mengikuti kegiatan itu, maka tidak akan diberikan raportnya. Poin itu seperti memaksa kami orang tua siswa agar tetap ikut dikegiatan itu. Sementara kondisi orang tua siswakan tidak semuanya sama," kata sumber.

Baca Juga: Jelang Idul Adha, Dinas PKP Parepare Intenskan Pemeriksaan Hewan Kurban

Dikonfirmasi terkait hal itu, Pengelola SDTI KH Ahmad Dahlan Parepare, Saiful menegaskan bahwa kegiatan wisata itu merupakan kesepakatan hasil rapat bersama orang tua murid dengan pihak sekolah.

"Itu sudah kita programkan sejak tahun lalu, dan sudah disepakati bersama. Yang tidak setuju, yang tidak hadir saat rapat. Mayoritas orang tua menyetujui. Namanya asas demokrasi, harus mengikuti suara terbanyak. Aturan itu, kesepakatan," tegasnya.

Saiful mengatakan, tamasya PAS Genap bukan sekadar wisata, tapi bagian dari program pembelajaran yang juga terkait dengan penilaian terhadap murid.

"Kita gunakan momentun dengan menggelar outing class, karena kita juga menerapkan belajar di luar kelas untuk pembelajaran mengenal alam. Dan itu dinilai, jadi wajib semua murid ikut," ujarnya.

Baca Juga: Ribuan Meter Jalan di Parepare Mulai Direhab

Awalnya, kata Saiful lagi, para orang tua diberi dua pilihan, yakni outing class di Grand Mall Maros, dan di kawasan Wisata Salu Pajaang, Kabupaten Polman, Provinsi Sulbar. Opsi kedua menjadi pilihan orang tua murid dengan pertimbangan lebih murah dan tidak repot.

"Tiap bulan kami memang menggelar program outing class. Yang berkontribusi ketika kegiatan dilakukan di luar kota. Padahal kita sudah cukup berbuat baik pada orang tua murid. Karena tidak semua orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah kami membayar. Banyak yang dapat beasiswa dari yayasan," tandasnya.

Kadis Pendidikan Parepare Arifuddin Idris mengatakan, SDTI KH Ahmad Dahlan Parepare belum masuk kewenangan pihaknya karena belum mengantongi izin operasional. Sekolah ini juga belum memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).

"Tidak bisa kami melakukan intervensi melalui koordinasi karena sekolah itu (SDTI) belum berizin. Tapi sudah kami ingatkan melalui bidang terkait agar tidak melakukan kegiatan yang bisa meresahkan atau menimbulkan kegaduhan," ujarnya.

Baca Juga: 24 Guru Parepare Terima Penghargaan Dewan Pendidikan

Secara umum, kata Arifuddin, pihaknya menekankan ke seluruh sekolah agar tidak membebani orang tua pelajar.

"Kita tidak melarang kegiatan penamatan, tapi jangan bersifat memaksa. Jika ada seperti itu, laporkan pada dinas, akan kita hentikan. Selain karena tidak semua kondisi ekonomi orang tua pelajar sama, juga karena biayanya tentu saja harus rasional. Guru tidak boleh ikut nebeng dikegiatan swadaya pelajar. Hentikan budaya seperti itu," tegasnya.