Rapat Soal Lahan Pos Polantas di Maros Diwarnai Kericuhan
Najmi S Limonu
Kamis, 16 Februari 2023 - 18:41 WIB
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, saat memimpin rapat koordinasi mengenai pembangunan pos polantas di Dusun Kappang. Rapat ini sempat diwarnai kericuhan. Foto/Najmi S Limonu
Polemik rencana pembangunan pos polantas di Dusun Kappang, Desa Labuaja, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, terus bergulir.Bahkan, rapat koordinasi yang digelar di Kantor Bupati Maros, Kamis (16/2/2023), sempat diwarnai kericuhan.
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, yang memimpin rapat sempat menghentikan pertemuan, sampai ahli waris Lanti bin Pape dan pihak Pemerintah Desa Labuaja bisa sama-sama tenang.
Baca Juga:Cuaca Ekstrem, Bupati dan Legislator Maros Pilih Bimtek ke Bali
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan pihak Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulsel. Rombongan mereka dipimpin Kasat PJR, Kompol Amin Toha. Ada juga perwakilan bagian aset Pemkab Maros serta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros hingga Camat Cenrana, Ismail Madjid dan Kades Labuaja, Asdar Nasir.
Amin Toha menuturkan,pembangunan pos polantas tersebut untuk penempatan petugas. Agar jika terjadi macet maupun peristiwa lain di sekitaran Kappang sampai Camba, bisa mudah ditangani.
Meski demikian, dia yang juga masih baru di Ditlantas, belum bisa berkomentar terlalu detail soal adanya kisruh terkait lahan. Termasuk kemungkinan mencari lahan lain yang tidak bermasalah. "Yang jelas kami sudah mendapat izin untuk pinjam pakai lahan itu dari Pemda," tuturnya.
Perwakilan ahli waris, Nurbaeti Lanti, tetap bersikukuh menegaskan, lokasi rencana pos polantas adalah tanah keluarga besarnya, warisan dari ayah mereka Lanti bin Pape. Ada masalah di balik penerbitan sertifikat lahan atas nama Pemkab yang lokasinya bersebelahan. Versi dia, batasnya lewat.
Wakil Bupati Maros, Suhartina Bohari, yang memimpin rapat sempat menghentikan pertemuan, sampai ahli waris Lanti bin Pape dan pihak Pemerintah Desa Labuaja bisa sama-sama tenang.
Baca Juga:Cuaca Ekstrem, Bupati dan Legislator Maros Pilih Bimtek ke Bali
Rapat koordinasi tersebut menghadirkan pihak Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulsel. Rombongan mereka dipimpin Kasat PJR, Kompol Amin Toha. Ada juga perwakilan bagian aset Pemkab Maros serta dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros hingga Camat Cenrana, Ismail Madjid dan Kades Labuaja, Asdar Nasir.
Amin Toha menuturkan,pembangunan pos polantas tersebut untuk penempatan petugas. Agar jika terjadi macet maupun peristiwa lain di sekitaran Kappang sampai Camba, bisa mudah ditangani.
Meski demikian, dia yang juga masih baru di Ditlantas, belum bisa berkomentar terlalu detail soal adanya kisruh terkait lahan. Termasuk kemungkinan mencari lahan lain yang tidak bermasalah. "Yang jelas kami sudah mendapat izin untuk pinjam pakai lahan itu dari Pemda," tuturnya.
Perwakilan ahli waris, Nurbaeti Lanti, tetap bersikukuh menegaskan, lokasi rencana pos polantas adalah tanah keluarga besarnya, warisan dari ayah mereka Lanti bin Pape. Ada masalah di balik penerbitan sertifikat lahan atas nama Pemkab yang lokasinya bersebelahan. Versi dia, batasnya lewat.