Program Paten Bupati Wajo Disebut Tak Optimal, Anggaran Jadi Biang Keladi
Reza Pahlevi
Rabu, 26 Juli 2023 - 12:16 WIB
Ketua Komisi I DPRD Wajo Ambo Mappasessu. Foto: SINDO Makassar/Reza Pahlevi
Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang diinisiasi Bupati Wajo Amran Mahmud disebut belum berjalan optimal. Minimnya sokongan anggaran dianggap menjadi biang keladi.
Ketua Komisi I DPRD Wajo Ambo Mappasessu mengaku telah berulang kali menyampaikan ke Pemkab Wajo agar program Paten di 14 kecamatan dapat dimaksimalkan dan mendapat dukungan anggaran.
Apalagi, Paten sejatinya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sebab, tujuannya memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan (adminduk) di kecamatan masing-masing. Sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Baca juga: Antisipasi Distribusi Solar Ilegal, Polres Wajo Perketat Penjagaan di Perbatasan
"Saya di setiap pembahasan anggaran selalu minta agar anggaran untuk perekaman adiminduk di Disdukcapil ditambah. Kemarin ada anggaran perekapan Rp50 juta untuk kecamatan tapi anggaran itu tidak maksimal," ujarnya kepada SINDO, Selasa (25/7/2023).
Menurut politisi Hanura itu, salah satu indikator program ini tidak berjalan maksimal adalah masih banyak kecamatan yang datang ke kantor Disdukcapil di Kota Sengkang.
"Tidak mungkin warga mau datang jauh-jauh di Capil kalau perekaman di Kecamatan berjalan dengan baik. Kecamatan juga tidak bisa disalahkan karena alat perekaman yang dimilki sudab banyak yang rusak. Ditambah lagi tidak didukung anggaran oleh Pemkab Wajo," terangnya.
Ketua Komisi I DPRD Wajo Ambo Mappasessu mengaku telah berulang kali menyampaikan ke Pemkab Wajo agar program Paten di 14 kecamatan dapat dimaksimalkan dan mendapat dukungan anggaran.
Apalagi, Paten sejatinya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sebab, tujuannya memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan (adminduk) di kecamatan masing-masing. Sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Baca juga: Antisipasi Distribusi Solar Ilegal, Polres Wajo Perketat Penjagaan di Perbatasan
"Saya di setiap pembahasan anggaran selalu minta agar anggaran untuk perekaman adiminduk di Disdukcapil ditambah. Kemarin ada anggaran perekapan Rp50 juta untuk kecamatan tapi anggaran itu tidak maksimal," ujarnya kepada SINDO, Selasa (25/7/2023).
Menurut politisi Hanura itu, salah satu indikator program ini tidak berjalan maksimal adalah masih banyak kecamatan yang datang ke kantor Disdukcapil di Kota Sengkang.
"Tidak mungkin warga mau datang jauh-jauh di Capil kalau perekaman di Kecamatan berjalan dengan baik. Kecamatan juga tidak bisa disalahkan karena alat perekaman yang dimilki sudab banyak yang rusak. Ditambah lagi tidak didukung anggaran oleh Pemkab Wajo," terangnya.