Program Paten Bupati Wajo Disebut Tak Optimal, Anggaran Jadi Biang Keladi

Rabu, 26 Jul 2023 12:16
Program Paten Bupati Wajo Disebut Tak Optimal, Anggaran Jadi Biang Keladi
Ketua Komisi I DPRD Wajo Ambo Mappasessu. Foto: SINDO Makassar/Reza Pahlevi
Comment
Share
WAJO - Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang diinisiasi Bupati Wajo Amran Mahmud disebut belum berjalan optimal. Minimnya sokongan anggaran dianggap menjadi biang keladi.

Ketua Komisi I DPRD Wajo Ambo Mappasessu mengaku telah berulang kali menyampaikan ke Pemkab Wajo agar program Paten di 14 kecamatan dapat dimaksimalkan dan mendapat dukungan anggaran.

Apalagi, Paten sejatinya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sebab, tujuannya memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan (adminduk) di kecamatan masing-masing. Sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.



"Saya di setiap pembahasan anggaran selalu minta agar anggaran untuk perekaman adiminduk di Disdukcapil ditambah. Kemarin ada anggaran perekapan Rp50 juta untuk kecamatan tapi anggaran itu tidak maksimal," ujarnya kepada SINDO, Selasa (25/7/2023).

Menurut politisi Hanura itu, salah satu indikator program ini tidak berjalan maksimal adalah masih banyak kecamatan yang datang ke kantor Disdukcapil di Kota Sengkang.

"Tidak mungkin warga mau datang jauh-jauh di Capil kalau perekaman di Kecamatan berjalan dengan baik. Kecamatan juga tidak bisa disalahkan karena alat perekaman yang dimilki sudab banyak yang rusak. Ditambah lagi tidak didukung anggaran oleh Pemkab Wajo," terangnya.



Sementara itu, Camat Tempe Supardi menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum mampu melakukan perekaman E-KTP di kantor Kecamatan Tempe sebab ia belum memiliki mesin perekam

"Saya tidak dikasih mesin perekam E-KTP karena jarak kantor Kecamatan Tempe dan Capil tidak terlalu jauh. Yang kami bantu hanya administrasinya saja setelah itu kami kirim ke Capil untuk dibuatkan E-KTP nya. Disisni hanya bisa buat KK dan akta Kelahiran," jelasnya

Camat Pammana Junisatri Rasyid mengatakan pelayanan perekaman E-KTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran sudah dapat dilakukan di kantor Kecamatan Pammana. Namun semua itu tergantung keteresediaan bahan baku dari alat perekeman.



"Iye bisa semua, tapi biasanya tergantung ketersediaan blanko," pungkasnya.
(MAN)
Berita Terkait
Rembuk Tani Wajo: Solusi Kolaboratif untuk Peningkatan Panen
Sulsel
Rembuk Tani Wajo: Solusi Kolaboratif untuk Peningkatan Panen
Dalam upaya mendukung peningkatan hasil panen, PT Pupuk Indonesia menggelar kegiatan "Rembuk Tani dan Tebus Bersama" di Kantor Bupati Wajo, Sulawesi Selatan.
Minggu, 06 Jul 2025 10:13
HUT Bhayangkara ke-79, Bupati Wajo Apresiasi Dedikasi Polri Jaga Keamanan Masyarakat
Sulsel
HUT Bhayangkara ke-79, Bupati Wajo Apresiasi Dedikasi Polri Jaga Keamanan Masyarakat
Bupati Wajo Andi Rosman, bersama Wakilnya, dr Baso Rahmanuddin kompak hadir pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79 di Lapangan Merdeka Sengkang, Selasa (1/7/2025)
Selasa, 01 Jul 2025 19:03
Pemerhati Sayangkan 27 Auditor dan 23 PPUPD di Inspektorat Wajo Ikut Terjaring Temuan BPK
Sulsel
Pemerhati Sayangkan 27 Auditor dan 23 PPUPD di Inspektorat Wajo Ikut Terjaring Temuan BPK
Sebanyak 27 Auditor dan 23 Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah (PPUPD) di Inspektorat Wajo ikut terjaring dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas kelebihan pembayaran honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebesar Rp2.584.070.000,00.
Selasa, 24 Jun 2025 13:17
170 ASN Pejabat Pengelola Keuangan Pemkab Wajo Terancam Dipidana
Sulsel
170 ASN Pejabat Pengelola Keuangan Pemkab Wajo Terancam Dipidana
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) secara resmi telah menginstruksikan kepada Bupati Wajo, Andi Rosman untuk segera memproses kelebihan pembayaran atas Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan kepada 170 ASN di 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo, Minggu (22/6/2025).
Minggu, 22 Jun 2025 13:40
Menelisik Poin-poin TPP yang Bertentangan dengan Perpres, Kini Jadi Temuan BPK
Sulsel
Menelisik Poin-poin TPP yang Bertentangan dengan Perpres, Kini Jadi Temuan BPK
Pembayaran Honorarium berdasarkan pertimbangan objektif lainnya di 3 Organasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo menjadi temuan BPK.
Jum'at, 20 Jun 2025 23:14
Berita Terbaru