Program Paten Bupati Wajo Disebut Tak Optimal, Anggaran Jadi Biang Keladi
Rabu, 26 Jul 2023 12:16

Ketua Komisi I DPRD Wajo Ambo Mappasessu. Foto: SINDO Makassar/Reza Pahlevi
WAJO - Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang diinisiasi Bupati Wajo Amran Mahmud disebut belum berjalan optimal. Minimnya sokongan anggaran dianggap menjadi biang keladi.
Ketua Komisi I DPRD Wajo Ambo Mappasessu mengaku telah berulang kali menyampaikan ke Pemkab Wajo agar program Paten di 14 kecamatan dapat dimaksimalkan dan mendapat dukungan anggaran.
Apalagi, Paten sejatinya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sebab, tujuannya memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan (adminduk) di kecamatan masing-masing. Sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Saya di setiap pembahasan anggaran selalu minta agar anggaran untuk perekaman adiminduk di Disdukcapil ditambah. Kemarin ada anggaran perekapan Rp50 juta untuk kecamatan tapi anggaran itu tidak maksimal," ujarnya kepada SINDO, Selasa (25/7/2023).
Menurut politisi Hanura itu, salah satu indikator program ini tidak berjalan maksimal adalah masih banyak kecamatan yang datang ke kantor Disdukcapil di Kota Sengkang.
"Tidak mungkin warga mau datang jauh-jauh di Capil kalau perekaman di Kecamatan berjalan dengan baik. Kecamatan juga tidak bisa disalahkan karena alat perekaman yang dimilki sudab banyak yang rusak. Ditambah lagi tidak didukung anggaran oleh Pemkab Wajo," terangnya.
Sementara itu, Camat Tempe Supardi menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum mampu melakukan perekaman E-KTP di kantor Kecamatan Tempe sebab ia belum memiliki mesin perekam
"Saya tidak dikasih mesin perekam E-KTP karena jarak kantor Kecamatan Tempe dan Capil tidak terlalu jauh. Yang kami bantu hanya administrasinya saja setelah itu kami kirim ke Capil untuk dibuatkan E-KTP nya. Disisni hanya bisa buat KK dan akta Kelahiran," jelasnya
Camat Pammana Junisatri Rasyid mengatakan pelayanan perekaman E-KTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran sudah dapat dilakukan di kantor Kecamatan Pammana. Namun semua itu tergantung keteresediaan bahan baku dari alat perekeman.
"Iye bisa semua, tapi biasanya tergantung ketersediaan blanko," pungkasnya.
Ketua Komisi I DPRD Wajo Ambo Mappasessu mengaku telah berulang kali menyampaikan ke Pemkab Wajo agar program Paten di 14 kecamatan dapat dimaksimalkan dan mendapat dukungan anggaran.
Apalagi, Paten sejatinya sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sebab, tujuannya memudahkan masyarakat mengurus administrasi kependudukan (adminduk) di kecamatan masing-masing. Sehingga tidak perlu lagi datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
"Saya di setiap pembahasan anggaran selalu minta agar anggaran untuk perekaman adiminduk di Disdukcapil ditambah. Kemarin ada anggaran perekapan Rp50 juta untuk kecamatan tapi anggaran itu tidak maksimal," ujarnya kepada SINDO, Selasa (25/7/2023).
Menurut politisi Hanura itu, salah satu indikator program ini tidak berjalan maksimal adalah masih banyak kecamatan yang datang ke kantor Disdukcapil di Kota Sengkang.
"Tidak mungkin warga mau datang jauh-jauh di Capil kalau perekaman di Kecamatan berjalan dengan baik. Kecamatan juga tidak bisa disalahkan karena alat perekaman yang dimilki sudab banyak yang rusak. Ditambah lagi tidak didukung anggaran oleh Pemkab Wajo," terangnya.
Sementara itu, Camat Tempe Supardi menjelaskan, sejauh ini pihaknya belum mampu melakukan perekaman E-KTP di kantor Kecamatan Tempe sebab ia belum memiliki mesin perekam
"Saya tidak dikasih mesin perekam E-KTP karena jarak kantor Kecamatan Tempe dan Capil tidak terlalu jauh. Yang kami bantu hanya administrasinya saja setelah itu kami kirim ke Capil untuk dibuatkan E-KTP nya. Disisni hanya bisa buat KK dan akta Kelahiran," jelasnya
Camat Pammana Junisatri Rasyid mengatakan pelayanan perekaman E-KTP, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak dan Akta Kelahiran sudah dapat dilakukan di kantor Kecamatan Pammana. Namun semua itu tergantung keteresediaan bahan baku dari alat perekeman.
"Iye bisa semua, tapi biasanya tergantung ketersediaan blanko," pungkasnya.
(MAN)
Berita Terkait

Sulsel
Anggaran Bencana Alam di Wajo Dipakai Bayar Iuran PDAM yang Sudah Dimark-Up
Kasus tindak pidana dugaan korupsi Bantuan Tak Terduga (BTT) untuk Bencana Alam di Wajo terus bergulir di Polres Wajo.
Jum'at, 21 Mar 2025 14:44

Sulsel
Anggaran Belanja ATK di Pemkab Wajo Capai Rp4,7 Miliar untuk 39 OPD
Anggaran Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) di lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo mencapai Rp4,7 miliar.
Kamis, 13 Mar 2025 17:16

Sulsel
Masyarakat Dukung Polisi Ungkap Kasus Dugaan Korupsi BTT di BPBD Wajo
Masyarakat Kabupaten Wajo mendukung penuh aparat Kepolisian ungkap kasus dugaan korupsi Belanja Tak Terduga (BTT) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo.
Sabtu, 08 Mar 2025 20:30

Sulsel
Menelisik Dugaan Korupsi BTT BPBD Wajo Tahun 2023 Dari Hasil Temuan BPK
Belanja Tak Terduga (BTT) Badan Penanggulagan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Wajo tahun anggaran 2023 yang diperuntukkan untuk kegiatan tanggap darurat bencana alam diduga dikorupsi.
Kamis, 06 Mar 2025 14:07

Sulsel
Ketua DPRD Wajo Minta Bupati dan Wabup Segera Tancap Gas Bekerja untuk Masyarakat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Wajo meminta kepada Bupati dan Wakil Bupati Wajo, Andi Rosman dan dr. Baso Rahmanuddin untuk segera tancap gas bekerja di hari pertamanya pada Senin (3/3/2025).
Minggu, 02 Mar 2025 17:42
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
2

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Idrus Marham: Mentan Amran Sulaiman Paling Cocok jadi Nakhoda KKSS
2

Kebakaran di Pulau Barrang Lompo Hanguskan Satu Rumah Milik Warga
3

Ada Oknum Diduga Ingin Ambil Alih Yayasan Atma Jaya Makassar Secara Paksa
4

Kemenkum Sulsel Komitmen Beri Pelayanan Terbaik, Maksimalkan Survei Kepuasan Masyarakat