Pimpinan DPRD Sebut 3 Nama Calon Pj Wali Kota Palopo di Meja Kemendagri
Chaeruddin
Rabu, 09 Agustus 2023 - 00:58 WIB
Wakil Ketua DPRD Kota Palopo, Abdul Salam. Foto: IST
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo, Abdul Salam, menyebutkan 3 nama Calon Pj Wali Kota Palopo, sudah di tangan Sekjen Mendagri.
Kepada sindonews.com Abdul Salam, memastikan nama-nama yang diusul sudah sesuai amanat Mendagri yang tertuang dalam suratnya yang telah diterima DPRD Kota Palopo, beberapa waktu lalu.
"3 nama calon Pj Wali Kota Palopo sudah di tangan Sekjen Mendagri per hari ini," ujarnya, Selasa, (8/8/2023).
Disinggung siapa 3 nama yang diusul tersebut, Abdul Salam, meminta maaf, karena tidak ingin menyebutkan.
"Saya minta maaf Dinda, baiknya tidak disebutkan. Jelasnya, DPRD Kota Palopo sudah mengusulkan 3 nama yang telah memenuhi syarat sesuai amanat dalam surat Sekjen Mendagri yang kami terima, diantaranya syarat kepangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama," tuturnya.
Baca Juga: Paripurna Tak Kuorum, DPRD Sulsel Batal Ajukan Calon Pj Gubernur ke Kemendagri
Kerahasiaan calon nama Pj yang diterima Mendagri menurutnya perlu dijaga agar tidak terjadi polemik politik di Kota Palopo sebelum SK nya disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
Kepada sindonews.com Abdul Salam, memastikan nama-nama yang diusul sudah sesuai amanat Mendagri yang tertuang dalam suratnya yang telah diterima DPRD Kota Palopo, beberapa waktu lalu.
"3 nama calon Pj Wali Kota Palopo sudah di tangan Sekjen Mendagri per hari ini," ujarnya, Selasa, (8/8/2023).
Disinggung siapa 3 nama yang diusul tersebut, Abdul Salam, meminta maaf, karena tidak ingin menyebutkan.
"Saya minta maaf Dinda, baiknya tidak disebutkan. Jelasnya, DPRD Kota Palopo sudah mengusulkan 3 nama yang telah memenuhi syarat sesuai amanat dalam surat Sekjen Mendagri yang kami terima, diantaranya syarat kepangkatan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama," tuturnya.
Baca Juga: Paripurna Tak Kuorum, DPRD Sulsel Batal Ajukan Calon Pj Gubernur ke Kemendagri
Kerahasiaan calon nama Pj yang diterima Mendagri menurutnya perlu dijaga agar tidak terjadi polemik politik di Kota Palopo sebelum SK nya disetujui oleh Presiden Joko Widodo.