home sulsel

Rakor Percepatan Penurunan Stunting Digelar di Kabupaten Maros

Senin, 21 Agustus 2023 - 18:39 WIB
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Maros (DP3ADALDUKKB), menggelar acara Rapat Koordinasi Tim Pencatatan Penurunan Stunting. Foto: Istimewa
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros (DP3ADALDUKKB), menggelar acara Rapat Koordinasi Tim Pencatatan Penurunan Stunting (TTPS) Tingkat Kabupaten Maros, Senin, (21/08/2023).

Ketua Panitia Pelaksana yang juga Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Muh Gazali, mengatakan, tujuan utama dilaksanakan kegiatan ini adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian laporan TPPS Semester 1 Tahun 2023 Kabupaten Maros, serta melakukan kajian yang menjadi bahan pembahasan dari masing-masing bidang dalam Tim TPPS Kabupaten Maros.

Baca Juga: BKKBN Sulsel Kolaborasi Remaja Mitigasi Perubahan Iklim dan Jaga Lingkungan

Gazali memaparkan bahwa, peserta kegiatan rapat koordinasi TPPS Maros terdiri dari Kepala OPD terkait, stekholder, lintas sektor yang terlibat dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Maros termasuk Technikal Assitem Satgas Stunting Maros, IPKB, serta Forum Genre Kab Maros.

Kepala Dinas Pemberdaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar mewakili Ketua TIM Percepatan Penurunan Stunting Maros membuka kegiatan secara langsung.

Dalam Sambutan Ketua TIM TPPS Suhartina Bohari, yang dibacakan Oleh Andi Zulkifli Riswan mengatakan, Peraturan Presiden mengarahkan pada peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitive di Kemeterian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Agar pelaksanaan kegiatan dari semua pihak yang tergabung dalam TIM TPPS Kabupaten Maros menjadi sinergi dan konvergen, maka dipandang perlu dan penting melakukan rapat koordinasi dengan melibatkan semua pihak stakeholder, lintas sektor dan beberapa OPD terkait.
Baca Selanjutnya
Bagikan artikel ini:
Berita Lainnya
berita lainnya