Pj Wali Kota Palopo Ingin Non ASN Daftar BPJS Ketenagakerjaan
Chaeruddin
Selasa, 10 Oktober 2023 - 21:18 WIB
Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo akan mendaftarkan non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rencana ini disampaikan langsung Penjabat (PJ) Wali Kota Palopo, Asrul Sani pada (10/10).
Asrul mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel juga telah mendaftar seluruh non ASN maupun tenaga outsourcing sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Makanya, ia ingin menerapkan kebijakan itu di Kota Palopo.
"Tentu ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan. Jika itu memungkinkan kami laksanakan dilihat dari nilai iuran yang tidak terlalu besar Rp16.000 per orang dan itu akan kita kaji," janjinya.
Baca Juga:RSUD Sawerigading Palopo Membuka Dua Layanan Medis Baru
Ini disampaikan Asrul Sani, saat menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo di Ruang Kerja Wali Kota Palopo.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo, Makmur melaporkan terkait kondisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palopo.
Makmur berharap, bagaimana kepesertaan Pemerintah Kota sendiri agar dimaksimalkan. Termasuk non ASN banyak yang belum tercover yang seharusnya dianggarkan Pemerintah Kota Palopo.
Asrul mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel juga telah mendaftar seluruh non ASN maupun tenaga outsourcing sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Makanya, ia ingin menerapkan kebijakan itu di Kota Palopo.
"Tentu ini menjadi perhatian Pemerintah Kota Palopo, dengan tetap mempertimbangkan kondisi keuangan. Jika itu memungkinkan kami laksanakan dilihat dari nilai iuran yang tidak terlalu besar Rp16.000 per orang dan itu akan kita kaji," janjinya.
Baca Juga:RSUD Sawerigading Palopo Membuka Dua Layanan Medis Baru
Ini disampaikan Asrul Sani, saat menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo di Ruang Kerja Wali Kota Palopo.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palopo, Makmur melaporkan terkait kondisi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Palopo.
Makmur berharap, bagaimana kepesertaan Pemerintah Kota sendiri agar dimaksimalkan. Termasuk non ASN banyak yang belum tercover yang seharusnya dianggarkan Pemerintah Kota Palopo.