Perayaan Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) yang jatuh pada 4 September, selalu menjadi momen khusus bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk hadir lebih dekat dengan para peserta.

Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dan BPJS Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi jaminan sosial ketenagakerjaan dirangkaikan launching program perlindungan pekerja rentan Kota Makassar.

Ombudsman RI menggelar kajian perlindungan sosial terhadap pekerja informal dari sisi ketenagakerjaan di empat provinsi lingkup Indonesia.

Pansus Pembahas Rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melakukan konsultasi ke Kantor Pusat BPJS Ketenagakerjaan.

Pansus Pembahas Rancangan Perda tentang Perlindungan Tenaga Kerja Melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melakukan kunjungan kerja ke Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara pada Jumat (17/05/2024).

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa akan memberikan jaminan perlindungan sosial ketenagakerjaan kepada sejumlah pekerja rentan, termasuk kepala desa.

Bupati Pinrang, Irwan Hamid menyerahkan santunan jaminan kematian, jaminan kecelakaan kerja dan manfaat beasiswa kepada 3 orang ahli waris tenaga non ASN lingkup Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Pj Wali Kota Palopo, Asrul Sani menghadiri Monitoring dan Evaluasi (Monev) implementasi Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 Tahun 2021.

35 ribu lebih pekerja rentan di Kota Makassar kini mendapat perlindungan sosial berupa jaminan kecelakaan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Sulteng bersama dengan Pemkab Morowali memberikan Penganugerahan Award 2023 tingkat provinsi kepada BTIIG alias IHIP.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Luwu Timur (Lutim) telah melakukan langkah penting dalam upaya memberikan jaminan perlindungan kerja bagi para pengawas pemilu ad hoc di tingkat Kecamatan dan Kelurahan Desa.

Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo akan mendaftarkan non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rencana ini disampaikan langsung Penjabat (PJ) Wali Kota Palopo, Asrul Sani pada (10/10).

Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo, akan mendaftar non ASN sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Rencana ini disampaikan langsung Penjabat (PJ) Wali Kota Palopo, Asrul Sani, (10/10/2023).