Kawal Pemilu 2024, YKPM Sulsel Gelar Pendidikan Politik Pemilih Perempuan
Tim SINDOmakassar
Senin, 23 Oktober 2023 - 18:09 WIB
Program INKLUSI YKPM Sulsel-KAPAL Perempuan melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik di Pangkep. Foto: IST
Program INKLUSI YKPM Sulsel-KAPAL Perempuan melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik bagi Kelompok Sekolah Perempuan di 10 desa di Wilayah Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara dengan jumlah peserta sebanyak 54 orang di Aula Kantor Camat Pulau Sabutung baru-baru ini.
Terdapat dua materi penting dalam pelaksanaan Pendidikan Politik yang menghadirkan dua narasumber yang cakap di bidangnya yakni Mewujudkan Pemilu Inklusif. Materi ini dibawakan oleh Rohani yang merupakan penggiat demokrasi, Penulis dan merupakan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), serta mantan penyelenggara yang menangani devisi Perencanaan dan data pemilih di KPU Pangkep.
Materi lainnya yang tak kalah penting adalah bagaimana menangkal persoalan Hoax atau berita bohong dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 yang dibawakan oleh Badauni, Mantan Jurnalis TEMPO dan saat ini bekerja di bidang Pemberitaan dan Publikasi Diskominfo Pangkep.
Materi ini dianggap tepat mengingat pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu persoalan black campaigne para Tim sukses calon melalui penyebaran berita bohong (hoax) yang disebarkan secara massif di berbagai platform termasuk sosial media yang menjadi komsumsi harian tak terkendalikan bagi masyarakat dan terkadang memecah belah pendukung calon satu sama lain.
Baca Juga:Eks Koruptor Lolos Calon KPU Enrekang, Begini Janji Timsel
Salah satu peserta dalam kegiatan Pendidikan Politik, Masdalipa merasa tercerahkan setelah mengikuti pendidikan politik yang dibawakan hampir 4 jam ini. Menurutnya dengan mengetahui sejak awal bagaimana harusnya perempuan yang selama ini termarginalkan dari sesi partisipasi untuk mengambil bagian sebagai pemilih cerdas berpotensi untuk menghasilkan perubahan jika memilih pemimpin yang tepat berdasarkan pemetaan program visi-misi mereka, serta dapat juga memutuskan bentuk Partisipasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengawal Pemilu 2024 agar nantinya berlangsung secara demokratis di tengah masyarakat.
"Hampir 4 jam kami belajar soal Pemilu Inklusif yang akhirnya kami semua orang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki kesetaraan yang sama tanpa terkecuali untuk menyalurkan hak politiknya di TPS. Apalagi pemilih terbanyak adalah pemilih perempuan, dan juga upaya maksimal pelayanan pemilih disabilitas yang harus aksesible, bentuk partisipasi juga bisa dilakukan dengan menjadi penyelenggara di tingkat TPS baik sebagai KPPS atau PTPS dan atau menjadi Pemantau Indpenden," katanya.
Terdapat dua materi penting dalam pelaksanaan Pendidikan Politik yang menghadirkan dua narasumber yang cakap di bidangnya yakni Mewujudkan Pemilu Inklusif. Materi ini dibawakan oleh Rohani yang merupakan penggiat demokrasi, Penulis dan merupakan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), serta mantan penyelenggara yang menangani devisi Perencanaan dan data pemilih di KPU Pangkep.
Materi lainnya yang tak kalah penting adalah bagaimana menangkal persoalan Hoax atau berita bohong dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 yang dibawakan oleh Badauni, Mantan Jurnalis TEMPO dan saat ini bekerja di bidang Pemberitaan dan Publikasi Diskominfo Pangkep.
Materi ini dianggap tepat mengingat pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu persoalan black campaigne para Tim sukses calon melalui penyebaran berita bohong (hoax) yang disebarkan secara massif di berbagai platform termasuk sosial media yang menjadi komsumsi harian tak terkendalikan bagi masyarakat dan terkadang memecah belah pendukung calon satu sama lain.
Baca Juga:Eks Koruptor Lolos Calon KPU Enrekang, Begini Janji Timsel
Salah satu peserta dalam kegiatan Pendidikan Politik, Masdalipa merasa tercerahkan setelah mengikuti pendidikan politik yang dibawakan hampir 4 jam ini. Menurutnya dengan mengetahui sejak awal bagaimana harusnya perempuan yang selama ini termarginalkan dari sesi partisipasi untuk mengambil bagian sebagai pemilih cerdas berpotensi untuk menghasilkan perubahan jika memilih pemimpin yang tepat berdasarkan pemetaan program visi-misi mereka, serta dapat juga memutuskan bentuk Partisipasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengawal Pemilu 2024 agar nantinya berlangsung secara demokratis di tengah masyarakat.
"Hampir 4 jam kami belajar soal Pemilu Inklusif yang akhirnya kami semua orang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki kesetaraan yang sama tanpa terkecuali untuk menyalurkan hak politiknya di TPS. Apalagi pemilih terbanyak adalah pemilih perempuan, dan juga upaya maksimal pelayanan pemilih disabilitas yang harus aksesible, bentuk partisipasi juga bisa dilakukan dengan menjadi penyelenggara di tingkat TPS baik sebagai KPPS atau PTPS dan atau menjadi Pemantau Indpenden," katanya.