Kawal Pemilu 2024, YKPM Sulsel Gelar Pendidikan Politik Pemilih Perempuan
Senin, 23 Okt 2023 18:09
Program INKLUSI YKPM Sulsel-KAPAL Perempuan melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik di Pangkep. Foto: IST
PANGKEP - Program INKLUSI YKPM Sulsel-KAPAL Perempuan melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik bagi Kelompok Sekolah Perempuan di 10 desa di Wilayah Kecamatan Liukang Tupabbiring Utara dengan jumlah peserta sebanyak 54 orang di Aula Kantor Camat Pulau Sabutung baru-baru ini.
Terdapat dua materi penting dalam pelaksanaan Pendidikan Politik yang menghadirkan dua narasumber yang cakap di bidangnya yakni Mewujudkan Pemilu Inklusif. Materi ini dibawakan oleh Rohani yang merupakan penggiat demokrasi, Penulis dan merupakan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), serta mantan penyelenggara yang menangani devisi Perencanaan dan data pemilih di KPU Pangkep.
Materi lainnya yang tak kalah penting adalah bagaimana menangkal persoalan Hoax atau berita bohong dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 yang dibawakan oleh Badauni, Mantan Jurnalis TEMPO dan saat ini bekerja di bidang Pemberitaan dan Publikasi Diskominfo Pangkep.
Materi ini dianggap tepat mengingat pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu persoalan black campaigne para Tim sukses calon melalui penyebaran berita bohong (hoax) yang disebarkan secara massif di berbagai platform termasuk sosial media yang menjadi komsumsi harian tak terkendalikan bagi masyarakat dan terkadang memecah belah pendukung calon satu sama lain.
Salah satu peserta dalam kegiatan Pendidikan Politik, Masdalipa merasa tercerahkan setelah mengikuti pendidikan politik yang dibawakan hampir 4 jam ini. Menurutnya dengan mengetahui sejak awal bagaimana harusnya perempuan yang selama ini termarginalkan dari sesi partisipasi untuk mengambil bagian sebagai pemilih cerdas berpotensi untuk menghasilkan perubahan jika memilih pemimpin yang tepat berdasarkan pemetaan program visi-misi mereka, serta dapat juga memutuskan bentuk Partisipasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengawal Pemilu 2024 agar nantinya berlangsung secara demokratis di tengah masyarakat.
"Hampir 4 jam kami belajar soal Pemilu Inklusif yang akhirnya kami semua orang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki kesetaraan yang sama tanpa terkecuali untuk menyalurkan hak politiknya di TPS. Apalagi pemilih terbanyak adalah pemilih perempuan, dan juga upaya maksimal pelayanan pemilih disabilitas yang harus aksesible, bentuk partisipasi juga bisa dilakukan dengan menjadi penyelenggara di tingkat TPS baik sebagai KPPS atau PTPS dan atau menjadi Pemantau Indpenden," katanya.
Lebih lanjut, Masdalipa juga bisa mengenali sejak awal bagaimana program dan visi-misi baka calon presiden yang saat ini sudah masuk tahapan pendaftaran di KPU.
"Dari 3 calon presiden dan 2 calon pasangan yang sudah mendaftar di KPU, tadi kami bedah program dan visi-misinya. Mana yang secara program masuk akal untuk diimplementasikan dan berpresfektif inklusif," ujarnya.
Peserta lainnya, Fitri mengaku jadi memahami bagaimana merespon setiap berita atau informasi yang beredar seputar Calon Presiden/Wakil Presiden agar tidak terjebak pada berita bohong. Materi yang dibawakan Badauni ini menjelaskan bagaimana cara mendeteksi hoax seputar Pemilu 2024 di sosial media seperti Facebook, WA, media online atau bahkan sebaran-sebaran yang memicu kecemasan, permusuhan dan kebencian satu sama lain, itu harus dicek terlebih dahulu sumbernya.
"Pengalaman juga media seperti channel televisi yang berbeda-beda mengangkat satu topik juga perlu di lihat bacgroundnya mengingat sejumlah pemilih media di Indonesia juga adalah seorang pimpinan partai politik yang memungkinkan untuk gencar melakukan politik praktis di media yang mereka miliki, sehingga tidak imbang dalam hal pemberian informasi calon," tuturnya.
Koordinator Program INKLUSI YKPM-KAPAL Perempuan, Rosniati menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemilih perempuan yang cerdas dan kritis, mampu berpartisipasi dengan baik dalam Pemilu 2024.
Bukan hanya sebagai pemilih yang sekedar datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, tetapi juga bisa mengambil peran yang lebih luas dalam pelaksanaan di TPS dengan menjadi penyelenggara serta kualitas pilihan terhadap calon yang dipilih juga lebih matang.
"Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih, kader sekolah perempuan diharapkan menjadi pemilih cerdas, kritis dan anti hoax. Tujuan yang lebih luas tentu kami berharap mereka bisa menjadi penggerak di lingkungannya untuk memberikan edukasi dan informasi yang berimbang kepada masyarakat khususnya lagi seputar calon yang akan dipilih melalui kemampuan analisis atau pemetaaan Program dan visi-misi kepada masyarakat yang buta seputar calon Pemilu 2024," jelasnya.
Kegiatan ini juga sebagai bentuk untuk meningkatkan partisipasi pemilih, yang pada Pemilu 2019 lalu hanya berada di angka 75% di Kabupaten Pangkep. Selain itu tantangan kurangnya pemahaman politik Pemilih Perempuan khususnya terkait rekam jejak calon yang akan di pilih baik di Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Masalah lainnya adalah rumitnya pemilihan suara sistem 5 kotak ini berdampak pada tingginya Pemilihan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu 2019 yang lalu, PSU tertinggi kedua setelah Kota Makassar.
Dari seluruh rangkaian pelatihan yang dilaksanakan adalah bagian dari Program INKLUSI yang bertujuan mewujudkan gerakan kesetaraan gender dan disabilitas untuk mengakses pengetahuan seputar Pemilu 2024 sebagai agenda besar politik Bangsa. Suara pemilih perempuan adalah mayoritas sehingga upaya mengawal tahapan Pemilu 2024 hingga selesai bisa berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan bermartabat.
Hingga pada akhirnya kontestasi sekali dalam lima tahun ini melahirkan pemimpin yang berkualitas dan inklusif di tengah masyarakat tanpa satupun yang tertinggal dalam menyalurkan hal pilihannya sebagaimana tujuan pembangunan nasional dan cita-cita luhur menuju Indonesia Emas 2045.
Terdapat dua materi penting dalam pelaksanaan Pendidikan Politik yang menghadirkan dua narasumber yang cakap di bidangnya yakni Mewujudkan Pemilu Inklusif. Materi ini dibawakan oleh Rohani yang merupakan penggiat demokrasi, Penulis dan merupakan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP), serta mantan penyelenggara yang menangani devisi Perencanaan dan data pemilih di KPU Pangkep.
Materi lainnya yang tak kalah penting adalah bagaimana menangkal persoalan Hoax atau berita bohong dalam Pelaksanaan Pemilu 2024 yang dibawakan oleh Badauni, Mantan Jurnalis TEMPO dan saat ini bekerja di bidang Pemberitaan dan Publikasi Diskominfo Pangkep.
Materi ini dianggap tepat mengingat pada pelaksanaan Pemilu 2019 yang lalu persoalan black campaigne para Tim sukses calon melalui penyebaran berita bohong (hoax) yang disebarkan secara massif di berbagai platform termasuk sosial media yang menjadi komsumsi harian tak terkendalikan bagi masyarakat dan terkadang memecah belah pendukung calon satu sama lain.
Salah satu peserta dalam kegiatan Pendidikan Politik, Masdalipa merasa tercerahkan setelah mengikuti pendidikan politik yang dibawakan hampir 4 jam ini. Menurutnya dengan mengetahui sejak awal bagaimana harusnya perempuan yang selama ini termarginalkan dari sesi partisipasi untuk mengambil bagian sebagai pemilih cerdas berpotensi untuk menghasilkan perubahan jika memilih pemimpin yang tepat berdasarkan pemetaan program visi-misi mereka, serta dapat juga memutuskan bentuk Partisipasi seperti apa yang bisa dilakukan untuk mengawal Pemilu 2024 agar nantinya berlangsung secara demokratis di tengah masyarakat.
"Hampir 4 jam kami belajar soal Pemilu Inklusif yang akhirnya kami semua orang yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki kesetaraan yang sama tanpa terkecuali untuk menyalurkan hak politiknya di TPS. Apalagi pemilih terbanyak adalah pemilih perempuan, dan juga upaya maksimal pelayanan pemilih disabilitas yang harus aksesible, bentuk partisipasi juga bisa dilakukan dengan menjadi penyelenggara di tingkat TPS baik sebagai KPPS atau PTPS dan atau menjadi Pemantau Indpenden," katanya.
Lebih lanjut, Masdalipa juga bisa mengenali sejak awal bagaimana program dan visi-misi baka calon presiden yang saat ini sudah masuk tahapan pendaftaran di KPU.
"Dari 3 calon presiden dan 2 calon pasangan yang sudah mendaftar di KPU, tadi kami bedah program dan visi-misinya. Mana yang secara program masuk akal untuk diimplementasikan dan berpresfektif inklusif," ujarnya.
Peserta lainnya, Fitri mengaku jadi memahami bagaimana merespon setiap berita atau informasi yang beredar seputar Calon Presiden/Wakil Presiden agar tidak terjebak pada berita bohong. Materi yang dibawakan Badauni ini menjelaskan bagaimana cara mendeteksi hoax seputar Pemilu 2024 di sosial media seperti Facebook, WA, media online atau bahkan sebaran-sebaran yang memicu kecemasan, permusuhan dan kebencian satu sama lain, itu harus dicek terlebih dahulu sumbernya.
"Pengalaman juga media seperti channel televisi yang berbeda-beda mengangkat satu topik juga perlu di lihat bacgroundnya mengingat sejumlah pemilih media di Indonesia juga adalah seorang pimpinan partai politik yang memungkinkan untuk gencar melakukan politik praktis di media yang mereka miliki, sehingga tidak imbang dalam hal pemberian informasi calon," tuturnya.
Koordinator Program INKLUSI YKPM-KAPAL Perempuan, Rosniati menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemilih perempuan yang cerdas dan kritis, mampu berpartisipasi dengan baik dalam Pemilu 2024.
Bukan hanya sebagai pemilih yang sekedar datang ke TPS pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang, tetapi juga bisa mengambil peran yang lebih luas dalam pelaksanaan di TPS dengan menjadi penyelenggara serta kualitas pilihan terhadap calon yang dipilih juga lebih matang.
"Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan Partisipasi Pemilih, kader sekolah perempuan diharapkan menjadi pemilih cerdas, kritis dan anti hoax. Tujuan yang lebih luas tentu kami berharap mereka bisa menjadi penggerak di lingkungannya untuk memberikan edukasi dan informasi yang berimbang kepada masyarakat khususnya lagi seputar calon yang akan dipilih melalui kemampuan analisis atau pemetaaan Program dan visi-misi kepada masyarakat yang buta seputar calon Pemilu 2024," jelasnya.
Kegiatan ini juga sebagai bentuk untuk meningkatkan partisipasi pemilih, yang pada Pemilu 2019 lalu hanya berada di angka 75% di Kabupaten Pangkep. Selain itu tantangan kurangnya pemahaman politik Pemilih Perempuan khususnya terkait rekam jejak calon yang akan di pilih baik di Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Masalah lainnya adalah rumitnya pemilihan suara sistem 5 kotak ini berdampak pada tingginya Pemilihan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilu 2019 yang lalu, PSU tertinggi kedua setelah Kota Makassar.
Dari seluruh rangkaian pelatihan yang dilaksanakan adalah bagian dari Program INKLUSI yang bertujuan mewujudkan gerakan kesetaraan gender dan disabilitas untuk mengakses pengetahuan seputar Pemilu 2024 sebagai agenda besar politik Bangsa. Suara pemilih perempuan adalah mayoritas sehingga upaya mengawal tahapan Pemilu 2024 hingga selesai bisa berlangsung secara demokratis, aman, tertib dan bermartabat.
Hingga pada akhirnya kontestasi sekali dalam lima tahun ini melahirkan pemimpin yang berkualitas dan inklusif di tengah masyarakat tanpa satupun yang tertinggal dalam menyalurkan hal pilihannya sebagaimana tujuan pembangunan nasional dan cita-cita luhur menuju Indonesia Emas 2045.
(UMI)
Berita Terkait
News
Fitri Ramadani, Perempuan Muda dari Pulau Sabutung Raih Penghargaan Perempuan Inspiratif Sulsel 2025
Fitri Ramadani, perempuan muda kelahiran 11 Januari 1999 di Pulau Sabutung, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menerima penghargaan dari Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman di Hotel Claro Makassar pada Senin (22/12/2025).
Rabu, 24 Des 2025 10:42
News
Skandal Korupsi Ketua KPU Pangkep: Momentum Evaluasi Moral dan Kelembagaan KAHMI Sulsel
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pangkep kembali tercoreng dengan ditetapkannya Ketua KPU Pangkep, Anggota yang merupakan Divisi Hukum, beserta sekretarisnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep atas dugaan perilaku korupsi dana hibah Pilkada 2024 sebanyak Rp554 juta dari total anggaran dana hibah sebesar Rp26 miliar.
Sabtu, 06 Des 2025 12:25
Sulsel
KAHMI Sulsel Minta Ichlas Koperatif Hadapi Kasus Korupsi Dana Pilkada Pangkep 2024
MW KAHMI Sulsel akhirnya angkat suara menyikapi penetapan Ichlas, Presidium MD KAHMI Pangkep periode 2023–2028, sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi dana hibah Pilkada 2024 oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep pada 1 Desember 2025.
Rabu, 03 Des 2025 09:33
Sulsel
Dua Komisioner KPU Pangkep jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Pilkada 2024
Tiga pejabat KPU Pangkep resmi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep pada Senin (01/12/2025). Ketiganya terseret kasus dugaan korupsi dana hibah Pilkada Pangkep 2024.
Senin, 01 Des 2025 23:45
Sulsel
Diseminasi Modul Panduan Inklusivitas untuk Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Pangkep
Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) bersama Lembaga Demokrasi Celebes (LDC) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Modul Panduan Inklusivitas dalam Penanggulangan Kemiskinan, yang berlangsung di ruang pertemuan Wakil Bupati Pangkep pada Selasa, 7 Oktober 2025.
Selasa, 07 Okt 2025 23:22
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jelang Musda Sulsel, Andi Ina Akui Appi Berhasil Pimpin Golkar Makassar
2
PNBP Imigrasi Makassar 2025 Tembus Rp71 M, Lampaui Target 237 Persen
3
Disdik Bantaeng Keluarkan Edaran Imbau Sekolah Tak Terima MBG Selama Libur
4
Pantau Infrastruktur Perbatasan, Bupati Luwu Timur Turun Langsung ke Burau
5
Akses Internet Kian Merata, Telkomsel Hadirkan 6 BTS 4G di Bone & Soppeng
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Jelang Musda Sulsel, Andi Ina Akui Appi Berhasil Pimpin Golkar Makassar
2
PNBP Imigrasi Makassar 2025 Tembus Rp71 M, Lampaui Target 237 Persen
3
Disdik Bantaeng Keluarkan Edaran Imbau Sekolah Tak Terima MBG Selama Libur
4
Pantau Infrastruktur Perbatasan, Bupati Luwu Timur Turun Langsung ke Burau
5
Akses Internet Kian Merata, Telkomsel Hadirkan 6 BTS 4G di Bone & Soppeng