Terapkan UHC, 99,44% Penduduk Maros Tercatat Jadi Peserta JKN
Najmi S Limonu
Senin, 27 Februari 2023 - 17:56 WIB
Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Andi Afdal memberikan penjelasan kepada awak media terkait Sistem UHC yang diterapkan di Maros. Foto/Sindo Makassar/Najmi S Limonu
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros memastikan 99,44% penduduknya tercatat sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.
Hal ini dibuktikan saat Bupati Maros, AS Chaidir Syam menerima piagam Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Maros, bertepatan dengan refleksi dua tahun kepemimpinan Chaidir Syam-Suhartina Bohari, Senin (27/2/2023).
Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, dengan adanya UHC ini, warga Maros semakin mudah untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan. Dengan sistem itu, warga cukup membawa KTP, pelayan sudah bisa dilakukan.
Baca juga: Tidak Libatkan UMKM Lokal, Kegiatan Refleksi 2 Tahun Hati Kita Keren Disorot
"Jadi dengan UHC ini, seluruh masyarakat Maros sudah terjamin penanganan kesehatannya. Hanya perlu membawa KTP saja," tuturnya.
Dia menyebutkan, pelayanan gratis menggunakan KTP ini, sudah bisa dilakukan pada awal Maret 2023.
"Di awal Maret ini sudah bisa dilakukan. Untuk program UHC ini, kita menggelontorkan anggaran Rp27 miliar tiap tahunnya," tuturnya.
Hal ini dibuktikan saat Bupati Maros, AS Chaidir Syam menerima piagam Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Maros, bertepatan dengan refleksi dua tahun kepemimpinan Chaidir Syam-Suhartina Bohari, Senin (27/2/2023).
Bupati Maros, Chaidir Syam mengatakan, dengan adanya UHC ini, warga Maros semakin mudah untuk mendapatkan jaminan layanan kesehatan. Dengan sistem itu, warga cukup membawa KTP, pelayan sudah bisa dilakukan.
Baca juga: Tidak Libatkan UMKM Lokal, Kegiatan Refleksi 2 Tahun Hati Kita Keren Disorot
"Jadi dengan UHC ini, seluruh masyarakat Maros sudah terjamin penanganan kesehatannya. Hanya perlu membawa KTP saja," tuturnya.
Dia menyebutkan, pelayanan gratis menggunakan KTP ini, sudah bisa dilakukan pada awal Maret 2023.
"Di awal Maret ini sudah bisa dilakukan. Untuk program UHC ini, kita menggelontorkan anggaran Rp27 miliar tiap tahunnya," tuturnya.