Terdakwa Korupsi Sembako Takalar Dituntut 10 Tahun Penjara
Luqman Zainuddin
Kamis, 07 Maret 2024 - 12:27 WIB
6 terdakwa kasus dugaan korupsi BNPT program sembako untuk fakir miskin di Kabupaten Takalar mengikuti pembacaan tuntutan secara virtual dari Lapas Kelas I A Makassar. Foto: Istimewa
6 terdakwa kasus dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program sembako untuk fakir miskin di Kabupaten Takalar mendapat tuntutan beragam. Paling tinggi 10 tahun penjara.
"Penuntut umum menuntut enam terdakwa dengan tuntutan dari tujuh tahun sampai sepuluh tahun dan enam bulan penjara," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi di Makassar, kemarin.
Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel, perbuatan terdakwa dalam program BNPT yang anggarannya bersumber dari APBN Kementerian Sosial di Kabupaten Takalar tahun 2019-2020, telah merugikan keuangan negara Rp13,9 miliar lebih, sesuai perhitungan ahli dari BPK RI.
Adapun tuntutan masing-masing terdakwa yakni Zainuddin selaku Koordinator Daerah Kabupaten Takalar, Mansur dan Albar Arief (swasta) 10 tahun, 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara. Ia akan tetap ditahan di Lapas Makassar.
Terdakwa Zainuddin juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp710 juta. Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut.
Baca juga: Kejari Luwu Timur Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Dana BKK PJU 2022
Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan.
"Penuntut umum menuntut enam terdakwa dengan tuntutan dari tujuh tahun sampai sepuluh tahun dan enam bulan penjara," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi di Makassar, kemarin.
Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel, perbuatan terdakwa dalam program BNPT yang anggarannya bersumber dari APBN Kementerian Sosial di Kabupaten Takalar tahun 2019-2020, telah merugikan keuangan negara Rp13,9 miliar lebih, sesuai perhitungan ahli dari BPK RI.
Adapun tuntutan masing-masing terdakwa yakni Zainuddin selaku Koordinator Daerah Kabupaten Takalar, Mansur dan Albar Arief (swasta) 10 tahun, 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara. Ia akan tetap ditahan di Lapas Makassar.
Terdakwa Zainuddin juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp710 juta. Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut.
Baca juga: Kejari Luwu Timur Tetapkan 4 Tersangka Korupsi Dana BKK PJU 2022
Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan.