Terdakwa Korupsi Sembako Takalar Dituntut 10 Tahun Penjara
Luqman Zainuddin
Kamis, 07 Mar 2024 12:27
![Terdakwa Korupsi Sembako Takalar Dituntut 10 Tahun Penjara](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/03/07/1/6893/terdakwa-korupsi-sembako-takalar-dituntut-10-tahun-penjara-fsp.jpg)
6 terdakwa kasus dugaan korupsi BNPT program sembako untuk fakir miskin di Kabupaten Takalar mengikuti pembacaan tuntutan secara virtual dari Lapas Kelas I A Makassar. Foto: Istimewa
MAKASSAR - 6 terdakwa kasus dugaan korupsi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) program sembako untuk fakir miskin di Kabupaten Takalar mendapat tuntutan beragam. Paling tinggi 10 tahun penjara.
"Penuntut umum menuntut enam terdakwa dengan tuntutan dari tujuh tahun sampai sepuluh tahun dan enam bulan penjara," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi di Makassar, kemarin.
Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel, perbuatan terdakwa dalam program BNPT yang anggarannya bersumber dari APBN Kementerian Sosial di Kabupaten Takalar tahun 2019-2020, telah merugikan keuangan negara Rp13,9 miliar lebih, sesuai perhitungan ahli dari BPK RI.
Adapun tuntutan masing-masing terdakwa yakni Zainuddin selaku Koordinator Daerah Kabupaten Takalar, Mansur dan Albar Arief (swasta) 10 tahun, 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara. Ia akan tetap ditahan di Lapas Makassar.
Terdakwa Zainuddin juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp710 juta. Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut.
Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan.
Untuk terdakwa Albar Arief juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp5,8 miliar lebih. Bila tidak dibayar harta benda disita untuk dilelang dan jika tidak memiliki harta benda diganti dengan pidana 5 tahun, 3 bulan penjara.
Sementara terdakwa Mansur (suplayer) dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp5,1 miliar lebih. Bila tidak dibayar maka harta benda disita untuk dilelang dan jika tidak memiliki harta benda diganti dengan pidana 5 tahun, 3 bulan penjara.
Terdakwa Abd Rahim (swasta) dituntut pidana penjara selama 8 tahun, 6 bulan, dan membayar denda Rp500 juta subsidair 3 bulan penjara dan diperintahkan ditahan. Membayar uang pengganti Rp71 juta dan bila tidak membayar, harta benda disita. Apabila tidak memiliki harta benda diganti pidana 4 tahun, 3 bulan penjara.
Selanjutnya, terdakwa Restu Yusuf dituntut pidana penjara 7 tahun, 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan serta didenda Rp500 juta subsidair 3 bulan penjara.
Terdakwa dihukum membayar uang pengganti Rp2,09 miliar lebih. Apabila tidak membayar, harta benda disita jaksa untuk dilelang. Jika tidak memiliki harta benda diganti pidana 3 tahun, 9 bulan penjara.
Untuk terdakwa Riswada dituntut pidana penjara 8 tahun, 6 bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp500 juta subsidiair 3 bulan penjara. Membayar uang pengganti Rp40 juta. Jika tidak mampu membayar harta benda disita dan bila tidak memiliki harta diganti penjara 4 tahun, 3 bulan.
JPU menyatakan atas perbuatannya terbukti melanggar dakwaan Primer pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Kasus ini terungkap atas permasalahan kegiatan penyaluran program BPNT di Takalar. Namun dalam pelaksanaannya penentuan kuantitas dan harga bahan pangan yang ditetapkan Koordinator Bansos Pangan Kabupaten Takalar.
Terdakwa Zainuddin dan terdakwa Mansur selaku pemasok pangan UD 38 membuat e-Warong dan tidak mempunyai kebebasan untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar. Akibatnya, manfaat yang diperoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi lebih kecil daripada seharusnya. Juga terdapat ikan kaleng dalam penggunaan dana bantuan padahal, dilarang dalam pedoman umum program sembako 2020.
"Penuntut umum menuntut enam terdakwa dengan tuntutan dari tujuh tahun sampai sepuluh tahun dan enam bulan penjara," ujar Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Sulsel Soetarmi di Makassar, kemarin.
Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sulsel, perbuatan terdakwa dalam program BNPT yang anggarannya bersumber dari APBN Kementerian Sosial di Kabupaten Takalar tahun 2019-2020, telah merugikan keuangan negara Rp13,9 miliar lebih, sesuai perhitungan ahli dari BPK RI.
Adapun tuntutan masing-masing terdakwa yakni Zainuddin selaku Koordinator Daerah Kabupaten Takalar, Mansur dan Albar Arief (swasta) 10 tahun, 6 bulan penjara dan denda Rp500 juta subsidair 3 bulan kurungan penjara. Ia akan tetap ditahan di Lapas Makassar.
Terdakwa Zainuddin juga dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp710 juta. Apabila uang pengganti tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita jaksa untuk dilelang guna menutupi pembayaran uang pengganti tersebut.
Jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup maka diganti dengan pidana penjara selama 5 tahun 3 bulan.
Untuk terdakwa Albar Arief juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp5,8 miliar lebih. Bila tidak dibayar harta benda disita untuk dilelang dan jika tidak memiliki harta benda diganti dengan pidana 5 tahun, 3 bulan penjara.
Sementara terdakwa Mansur (suplayer) dihukum membayar uang pengganti kepada negara sebesar Rp5,1 miliar lebih. Bila tidak dibayar maka harta benda disita untuk dilelang dan jika tidak memiliki harta benda diganti dengan pidana 5 tahun, 3 bulan penjara.
Terdakwa Abd Rahim (swasta) dituntut pidana penjara selama 8 tahun, 6 bulan, dan membayar denda Rp500 juta subsidair 3 bulan penjara dan diperintahkan ditahan. Membayar uang pengganti Rp71 juta dan bila tidak membayar, harta benda disita. Apabila tidak memiliki harta benda diganti pidana 4 tahun, 3 bulan penjara.
Selanjutnya, terdakwa Restu Yusuf dituntut pidana penjara 7 tahun, 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan tetap ditahan serta didenda Rp500 juta subsidair 3 bulan penjara.
Terdakwa dihukum membayar uang pengganti Rp2,09 miliar lebih. Apabila tidak membayar, harta benda disita jaksa untuk dilelang. Jika tidak memiliki harta benda diganti pidana 3 tahun, 9 bulan penjara.
Untuk terdakwa Riswada dituntut pidana penjara 8 tahun, 6 bulan, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda Rp500 juta subsidiair 3 bulan penjara. Membayar uang pengganti Rp40 juta. Jika tidak mampu membayar harta benda disita dan bila tidak memiliki harta diganti penjara 4 tahun, 3 bulan.
JPU menyatakan atas perbuatannya terbukti melanggar dakwaan Primer pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999, Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Kasus ini terungkap atas permasalahan kegiatan penyaluran program BPNT di Takalar. Namun dalam pelaksanaannya penentuan kuantitas dan harga bahan pangan yang ditetapkan Koordinator Bansos Pangan Kabupaten Takalar.
Terdakwa Zainuddin dan terdakwa Mansur selaku pemasok pangan UD 38 membuat e-Warong dan tidak mempunyai kebebasan untuk memperoleh bahan pangan dengan harga yang wajar. Akibatnya, manfaat yang diperoleh Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi lebih kecil daripada seharusnya. Juga terdapat ikan kaleng dalam penggunaan dana bantuan padahal, dilarang dalam pedoman umum program sembako 2020.
(MAN)
Berita Terkait
![Lagi, Satu Tersangka Dugaan Korupsi Pemasangan Kabel Tanam PT PLN Ditahan](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/03/1/9490/lagi-satu-tersangka-dugaan-korupsi-pemasangan-kabel-tanam-pt-pln--ditahan-dgq.jpg)
Sulsel
Lagi, Satu Tersangka Dugaan Korupsi Pemasangan Kabel Tanam PT PLN Ditahan
Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros kembali menangkap satu orang tersangka kasus dugaan korupsi pemasangan kabel tanam milik PT PLN Persero UP3 Makassar Utara.
Rabu, 03 Jul 2024 09:39
![Sinergi Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan, PLN Gandeng Kejati Sulsel Gelar Sosialisasi Hukum](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/06/25/1/9350/sinergi-bangun-infrastruktur-ketenagalistrikan-pln-gandeng-kejati-sulsel-gelar-sosialisasi-hukum-bkq.jpg)
News
Sinergi Bangun Infrastruktur Ketenagalistrikan, PLN Gandeng Kejati Sulsel Gelar Sosialisasi Hukum
PT PLN jalin sinergitas dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam Forum Sosialisasi Hukum Kejaksaan Negeri terkait infrastruktur ketenagalistrikan.
Rabu, 26 Jun 2024 08:55
![Kajati Sulsel Jadi Pembicara Sosialisasi Hukum Implementasi Business Judgement](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/06/25/1/9345/kajati-sulsel-jadi-pembicara-sosialisasi-hukum-implementasi-business-judgement-lwm.jpg)
Makassar City
Kajati Sulsel Jadi Pembicara Sosialisasi Hukum Implementasi Business Judgement
Kajati Sulsel Agus Salim menjadi pembicara “Sosialisasi Hukum Implementasi Business Judgement Pengadaan Barang/Jasa PT PLN” di Hyatt Place Makassar.
Selasa, 25 Jun 2024 17:08
![Idul Adha 2024, Kejaksaan Tinggi Sulsel Sembelih 13 Ekor Sapi](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/06/19/1/9253/idul-adha-2024-kejaksaan-tinggi-sulsel-sembelih-13-ekor-sapi-kpi.jpg)
Sulsel
Idul Adha 2024, Kejaksaan Tinggi Sulsel Sembelih 13 Ekor Sapi
Wakil Kepala Kejati Sulsel Dr Teuku Rahman menyerahkan secara simbolis hewan kurban kepada Panitia Penyembelihan dan Pembagian Kurban Kejati Sulsel.
Rabu, 19 Jun 2024 18:47
![Agus Salim Lantik Wakil Kepala Kejati dan 8 Kajari di Sulsel](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/06/13/1/9160/agus-salim-lantik-wakil-kepala-kejati-dan-8-kajari-di-sulsel-rra.jpg)
News
Agus Salim Lantik Wakil Kepala Kejati dan 8 Kajari di Sulsel
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Agus Salim melantik Wakil Kajati serta Pejabat Eselon III, masing-masing dua asisten dan delapan Kepala Kejari.
Kamis, 13 Jun 2024 14:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
![Temui Pj Bupati Bone, Pertamina Pastikan Tambah Distribusi BBM](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9571/temui-pj-bupati-bone-pertamina-pastikan-tambah-distribusi-bbm-mys.jpg)
Temui Pj Bupati Bone, Pertamina Pastikan Tambah Distribusi BBM
2
![Bawaslu Sulsel Lakukan Monitoring Coklit di Jeneponto, Ini Daftar Temuannya](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9589/bawaslu-sulsel-lakukan-monitoring-coklit-di-jeneponto-ini-daftar-temuannya-gde.jpg)
Bawaslu Sulsel Lakukan Monitoring Coklit di Jeneponto, Ini Daftar Temuannya
3
![Natsir Ali Makin Dekat dengan KIM di Pilkada Selayar 2024](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9585/natsir-ali-makin-dekat-dengan-kim-di-pilkada-selayar-2024-wmw.jpg)
Natsir Ali Makin Dekat dengan KIM di Pilkada Selayar 2024
4
![Ramaikan Pilwalkot Makassar, 5 Partai Non Parlemen Bangun Koalisi Kerakyatan](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9594/ramaikan-pilwalkot-makassar-5-partai-non-parlemen-bangun-koalisi-kerakyatan-wqv.jpg)
Ramaikan Pilwalkot Makassar, 5 Partai Non Parlemen Bangun Koalisi Kerakyatan
5
![Rudal dan Irwan Bertemu di Jalan Sehat, Warga Sebut Cocok Berpasangan di Pilwalkot](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9587/rudal-dan-irwan-bertemu-di-jalan-sehat-warga-sebut-cocok-berpasangan-di-pilwalkot-tpf.jpg)
Rudal dan Irwan Bertemu di Jalan Sehat, Warga Sebut Cocok Berpasangan di Pilwalkot
6
![4 Kasus Pidana Pemilu di Luwu Timur Telah Inkracht](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9573/4-kasus-pidana-pemilu-di-luwu-timur-telah-inkracht-khy.jpg)
4 Kasus Pidana Pemilu di Luwu Timur Telah Inkracht
7
![Darmawangsyah Muin Dukung Konsep Keberlanjutan Pembangunan](https://cdn.sindomakassar.com/makassar/berita/2024/07/07/1/9582/darmawangsyah-muin-dukung-konsep-keberlanjutan-pembangunan-ypm.jpg)
Darmawangsyah Muin Dukung Konsep Keberlanjutan Pembangunan