DPRD Wajo Dituduh Sembunyikan RDP Dugaan Korupsi Perjalanan Dinas Bappelitbangda
Reza Pahlevi
Selasa, 28 Februari 2023 - 21:37 WIB
DPRD Wajo bersama Bappelitbangda dan PHI disebut menggelar rapat dengar pendapat alias RDP secara sembunyi-sembunyi di Gedung DPRD setempat, Selasa (28/2/2023). Foto/Reza Pahlevi
DPRD Wajo bersama Bappelitbangda dan Pelita Hukum Independen (PHI) disebut menggelar rapat dengar pendapat alias RDP secara sembunyi-sembunyi di Gedung DPRD setempat, Selasa (28/2/2023). Sejumlah jurnalis merasa dikibuli.
Ketua Jurnalis Harian Wajo (JHW), Abdul Muis, mengatakan RDP yang digelar DPRD Wajo bersama Bappelitbangda baru diketahui setelah kegiatan tersebut telah berakhir. Padahal, undangan RDP dibuat Sekretariat DPRD Wajo pada 17 Februari 2023, dimana surat itu diteken langsung oleh Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna. Ironisnya, undangan diduga disebar setelah RDP berakhir.
Baca Juga:Kampung Zakat ke-22 Hadir di Pammana Kabupaten Wajo
"Sekretariat DPRD Wajo telah membuat kesalahan besar dengan menyembunyikan informasi RDP DPRD Wajo bersama Bappelitbangda. Ini akan menjadi asumsi liar di masyarakat, apakah DPRD Wajo turut serta dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas," ujar Muis, saat dikonfirmasi.
Persoalan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas, kata dia, tengah menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Wajo. Olehnya itu, seharusnya di buka seluas-luasnya. Bukan malah menggelar RDP secara sembunyi-sembunyi.
"Biasanya bagian humas DPRD begitu aktif mengirim pemberitahuan jika ada kegiatan di DPRD. Kok bisa-bisanya RDP DPRD Wajo bersama Bappelitbangda tidak ada informasi sedikitpun. Padahal persoalan ini tengah hangat menjadi perbincangan," terangnya.
Ketua PHI, Sudirman, yang dikonfirmasi mengatakan, undangan RDP DPRD Wajo bersama Bappelitbangda dan PHI baru diperolehnya pada Senin, 28 Februari 2023. "Saya tidak habis pikir undangan RDP ini tidak disebar. Kami juga baru menerima undangan RDP pada Senin, pukul 11.58 WITA," ungkapnya.
Ketua Jurnalis Harian Wajo (JHW), Abdul Muis, mengatakan RDP yang digelar DPRD Wajo bersama Bappelitbangda baru diketahui setelah kegiatan tersebut telah berakhir. Padahal, undangan RDP dibuat Sekretariat DPRD Wajo pada 17 Februari 2023, dimana surat itu diteken langsung oleh Ketua DPRD Wajo, Andi Muhammad Alauddin Palaguna. Ironisnya, undangan diduga disebar setelah RDP berakhir.
Baca Juga:Kampung Zakat ke-22 Hadir di Pammana Kabupaten Wajo
"Sekretariat DPRD Wajo telah membuat kesalahan besar dengan menyembunyikan informasi RDP DPRD Wajo bersama Bappelitbangda. Ini akan menjadi asumsi liar di masyarakat, apakah DPRD Wajo turut serta dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas," ujar Muis, saat dikonfirmasi.
Persoalan kasus dugaan korupsi perjalanan dinas, kata dia, tengah menjadi sorotan masyarakat di Kabupaten Wajo. Olehnya itu, seharusnya di buka seluas-luasnya. Bukan malah menggelar RDP secara sembunyi-sembunyi.
"Biasanya bagian humas DPRD begitu aktif mengirim pemberitahuan jika ada kegiatan di DPRD. Kok bisa-bisanya RDP DPRD Wajo bersama Bappelitbangda tidak ada informasi sedikitpun. Padahal persoalan ini tengah hangat menjadi perbincangan," terangnya.
Ketua PHI, Sudirman, yang dikonfirmasi mengatakan, undangan RDP DPRD Wajo bersama Bappelitbangda dan PHI baru diperolehnya pada Senin, 28 Februari 2023. "Saya tidak habis pikir undangan RDP ini tidak disebar. Kami juga baru menerima undangan RDP pada Senin, pukul 11.58 WITA," ungkapnya.