Pj Gubernur Usul Maros-Pangkep Unesco Global Geopark Jadi Kawasan KEK
Najmi S Limonu
Senin, 18 Maret 2024 - 14:23 WIB
Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin saat mengunjungi kawasan Maros Pangkep Unesco Global Geopark belum lama ini. Foto: SINDO Makassar/Najmi S Limonu
Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin mengusulkan agar Maros Pangkep Unesco Global Geopark ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) zona pariwisata.
Hal ini diungkapkan oleh Pj Gubernur saat berkunjung ke Kabupaten Maros belum lama ini.
Menurutnya usulan ini muncul usai dirinya berdiskusi dengan Bupati Maros AS Chaidir Syam dan tim, kemudian hendak mengusulkan kawasan Unesco Global Geopark Maros Pangkep menjadi KEK Pariwisata.
“Seperti yang kami lakukan pada di Bira, Takabonerate di Bulukumba kami diasistensi dan dibantu oleh BUMN namanya ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation-red) yang membantu mengelola kawasan wisata seperi Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo,” jelasnya.
Dia mengatakan, mengelola pariwisata saat ini harus secara profesional karena sifatnya bisnis sehingga membutuhkan investasi yang sangat besar.
Baca juga: KEK Bira-Takabonerate Berpoensi Jadi Devisa Baru
“Pekan depan kita akan dorong ke tim di provinsi menjadi KEK pariwisata. Harapannya tentu ada anggaran baik dari APBN, APBD ataupun investasi dari pihak swasta. Pengalaman kita jika mengelola wisata dan hanya mengandalkan APBD susah berkembang karena pemda kan tidak bisa hanya fokus pada pariwisata saja tapi juga pertanian, pendidikan, kesehatan sehingga anggaran untuk pariwisata sangat kecil. Jadi mau atau tidak kawasan seperti ini harus dikelola oleh swasta,” bebernya.
Hal ini diungkapkan oleh Pj Gubernur saat berkunjung ke Kabupaten Maros belum lama ini.
Menurutnya usulan ini muncul usai dirinya berdiskusi dengan Bupati Maros AS Chaidir Syam dan tim, kemudian hendak mengusulkan kawasan Unesco Global Geopark Maros Pangkep menjadi KEK Pariwisata.
“Seperti yang kami lakukan pada di Bira, Takabonerate di Bulukumba kami diasistensi dan dibantu oleh BUMN namanya ITDC (Indonesia Tourism Development Corporation-red) yang membantu mengelola kawasan wisata seperi Mandalika, Borobudur, Labuan Bajo,” jelasnya.
Dia mengatakan, mengelola pariwisata saat ini harus secara profesional karena sifatnya bisnis sehingga membutuhkan investasi yang sangat besar.
Baca juga: KEK Bira-Takabonerate Berpoensi Jadi Devisa Baru
“Pekan depan kita akan dorong ke tim di provinsi menjadi KEK pariwisata. Harapannya tentu ada anggaran baik dari APBN, APBD ataupun investasi dari pihak swasta. Pengalaman kita jika mengelola wisata dan hanya mengandalkan APBD susah berkembang karena pemda kan tidak bisa hanya fokus pada pariwisata saja tapi juga pertanian, pendidikan, kesehatan sehingga anggaran untuk pariwisata sangat kecil. Jadi mau atau tidak kawasan seperti ini harus dikelola oleh swasta,” bebernya.