PKB Tak Mau Usung Cakada yang Langsung ke DPP, Harus Lewat Daerah
Tim Sindomakassar
Minggu, 24 Maret 2024 - 18:10 WIB
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad. Foto: Muhaimin/Sindo Makassar
Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad menggaransi tidak akan mengusung calon kepala daerah yang tidak patuh. Maksudnya ialah, Cakada wajib mengikuti proses dari bawah untuk bisa mendapatkan rekomendasi bertarung di Pilkada.
"Ada memang beberapa calon yang misalnya langsung ke DPW (provinsi) bahkan ke pusat (DPP) untuk melobi rekomendasi. Selalu saja ada yang begitu di setiap pemilihan. Tapi saya garansi, dia tidak akan diusung jika tidak melalui proses dari bawah," kata Azhar saat ditemui dalam acara buka puasa bersama di Kantor DPW PKB Sulsel, baru-baru ini.
Baca Juga:Pilih DPRD Sulsel atau Maju Pilwalkot Makassar? Ini Kata Appi
Azhar menerangkan, penjaringan Cakada bukanlah formalitas di PKB. Dia mengaku, tahapan ini menjadi pertimbangan khusus dan penting untuk melihat calon mana yang betul-betul akan diusung oleh PKB di Pilkada.
"Sangat terbuka kita. Dan sepanjang orang itu mendaftar di tingkat kabupaten, di provinsi, orang itu memenuhi syarat, kita pasti kirim ke Jakarta untuk melakukan UKK," tegasnya.
PKB Sulsel mulai menggodok pembentukan desk Pilkada dalam waktu dekat ini. Ada 6 orang yang akan bertugas mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, divisi logistik, divisi kampanye, dan divisi saksi.
"Jadi intinya bagaimana PKB, dalam konteks Pilkada itu relasi dengan penguatan kelembagaan partai. Jadi bukan hanya sekadar selama ini beli putus, itu tidak ada gunanya. Itu tidak sehat untuk proses demokrasi dan kelembagaan," ujarnya.
"Ada memang beberapa calon yang misalnya langsung ke DPW (provinsi) bahkan ke pusat (DPP) untuk melobi rekomendasi. Selalu saja ada yang begitu di setiap pemilihan. Tapi saya garansi, dia tidak akan diusung jika tidak melalui proses dari bawah," kata Azhar saat ditemui dalam acara buka puasa bersama di Kantor DPW PKB Sulsel, baru-baru ini.
Baca Juga:Pilih DPRD Sulsel atau Maju Pilwalkot Makassar? Ini Kata Appi
Azhar menerangkan, penjaringan Cakada bukanlah formalitas di PKB. Dia mengaku, tahapan ini menjadi pertimbangan khusus dan penting untuk melihat calon mana yang betul-betul akan diusung oleh PKB di Pilkada.
"Sangat terbuka kita. Dan sepanjang orang itu mendaftar di tingkat kabupaten, di provinsi, orang itu memenuhi syarat, kita pasti kirim ke Jakarta untuk melakukan UKK," tegasnya.
PKB Sulsel mulai menggodok pembentukan desk Pilkada dalam waktu dekat ini. Ada 6 orang yang akan bertugas mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, divisi logistik, divisi kampanye, dan divisi saksi.
"Jadi intinya bagaimana PKB, dalam konteks Pilkada itu relasi dengan penguatan kelembagaan partai. Jadi bukan hanya sekadar selama ini beli putus, itu tidak ada gunanya. Itu tidak sehat untuk proses demokrasi dan kelembagaan," ujarnya.