PKB Tak Mau Usung Cakada yang Langsung ke DPP, Harus Lewat Daerah

MAKASSAR - Ketua DPW PKB Sulsel, Azhar Arsyad menggaransi tidak akan mengusung calon kepala daerah yang tidak patuh. Maksudnya ialah, Cakada wajib mengikuti proses dari bawah untuk bisa mendapatkan rekomendasi bertarung di Pilkada.

"Ada memang beberapa calon yang misalnya langsung ke DPW (provinsi) bahkan ke pusat (DPP) untuk melobi rekomendasi. Selalu saja ada yang begitu di setiap pemilihan. Tapi saya garansi, dia tidak akan diusung jika tidak melalui proses dari bawah," kata Azhar saat ditemui dalam acara buka puasa bersama di Kantor DPW PKB Sulsel, baru-baru ini.

Baca Juga: Pilih DPRD Sulsel atau Maju Pilwalkot Makassar? Ini Kata Appi

Azhar menerangkan, penjaringan Cakada bukanlah formalitas di PKB. Dia mengaku, tahapan ini menjadi pertimbangan khusus dan penting untuk melihat calon mana yang betul-betul akan diusung oleh PKB di Pilkada.

"Sangat terbuka kita. Dan sepanjang orang itu mendaftar di tingkat kabupaten, di provinsi, orang itu memenuhi syarat, kita pasti kirim ke Jakarta untuk melakukan UKK," tegasnya.

PKB Sulsel mulai menggodok pembentukan desk Pilkada dalam waktu dekat ini. Ada 6 orang yang akan bertugas mulai dari ketua, sekretaris, bendahara, divisi logistik, divisi kampanye, dan divisi saksi.

"Jadi intinya bagaimana PKB, dalam konteks Pilkada itu relasi dengan penguatan kelembagaan partai. Jadi bukan hanya sekadar selama ini beli putus, itu tidak ada gunanya. Itu tidak sehat untuk proses demokrasi dan kelembagaan," ujarnya.

"Minggu ini kita lagi susun desk Pilkadanya mudah-mudahan habis lebaran kita mulai buka dan terbuka kepada siapa saja," sambung Azhar.

Baca Juga: Bisa Mengusung di 20 Daerah, PKB Sulsel Siapkan Teknis Pendaftaran Cakada

Azhar menuturkan, PKB memiliki kriteria Cakada yang mempunyai visi, misi, dan track record selama ini memihak kepada kepentingan masyarakat. Selain itu, PKB juga mencari orang-orang yang bukan hanya kepentingan partai, tapi juga kepentingan masa depan daerah.

"PKB ini selalu berusaha menghindari terjebak pada pendekatan pragmatis, kita tahu semua betapa rusaknya politik hari ini karena selalu semua diukur dengan uang. Nah partai sebagai salah satu pilar bangsa dan PKB bagian di dalamnya, berusaha untuk tidak menjadi bagian dari itu. Bagian untuk memperbaiki lah. Kita juga punya mandat kan. Mandatnya adalah memperbaiki bangsa," paparnya.