Fraksi PKB Makassar Harap Armada Baru Dinsos Percepat Respons ke Kelompok Rentan
Sabtu, 17 Jan 2026 14:33
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin. Foto: Dok. Pribadi
MAKASSAR - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar yang memanfaatkan kendaraan aset lama menjadi armada operasional penjangkauan sosial.
Andi Makmur menilai langkah tersebut sebagai bukti keberanian pemerintah daerah dalam mencari solusi praktis untuk layanan sosial tanpa terus-menerus mengandalkan anggaran baru.
Optimalisasi aset daerah, kata dia, dianggap sebagai langkah strategis yang layak mendapatkan apresiasi, khususnya dalam memperkuat penanganan anak jalanan, distribusi bantuan sosial, serta efektivitas kegiatan penjangkauan lapangan.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang positif dan layak didukung. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujarnya.
Makmur berharap armada operasional yang ada tidak hanya menjadi sekadar pajangan inovasi, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sangat menantikan kecepatan layanan pemerintah.
Selain memberikan apresiasi, Andi Makmur juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap beberapa catatan kritis, terutama mengenai pemanfaatan kendaraan operasional yang menurutnya harus didasari oleh ukuran kinerja yang jelas demi objektivitas penilaian layanan sosial.
“Yang penting bukan hanya ada kendaraan, tetapi sejauh mana kendaraan itu mempercepat penanganan masalah sosial dan memberi hasil yang nyata. Harus ada indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional. Penggunaan kendaraan bekas memerlukan perawatan yang terencana agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga mengingatkan agar kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional diperhatikan, di mana kendaraan bekas yang digunakan harus dirawat secara terencana supaya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan Fraksi PKB DPRD Kota Makassar agar inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang berkelanjutan, sehingga efisiensi anggaran melalui pemanfaatan aset daerah tetap sejalan dengan pemberian dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.
Andi Makmur menilai langkah tersebut sebagai bukti keberanian pemerintah daerah dalam mencari solusi praktis untuk layanan sosial tanpa terus-menerus mengandalkan anggaran baru.
Optimalisasi aset daerah, kata dia, dianggap sebagai langkah strategis yang layak mendapatkan apresiasi, khususnya dalam memperkuat penanganan anak jalanan, distribusi bantuan sosial, serta efektivitas kegiatan penjangkauan lapangan.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang positif dan layak didukung. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujarnya.
Makmur berharap armada operasional yang ada tidak hanya menjadi sekadar pajangan inovasi, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sangat menantikan kecepatan layanan pemerintah.
Selain memberikan apresiasi, Andi Makmur juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap beberapa catatan kritis, terutama mengenai pemanfaatan kendaraan operasional yang menurutnya harus didasari oleh ukuran kinerja yang jelas demi objektivitas penilaian layanan sosial.
“Yang penting bukan hanya ada kendaraan, tetapi sejauh mana kendaraan itu mempercepat penanganan masalah sosial dan memberi hasil yang nyata. Harus ada indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional. Penggunaan kendaraan bekas memerlukan perawatan yang terencana agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga mengingatkan agar kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional diperhatikan, di mana kendaraan bekas yang digunakan harus dirawat secara terencana supaya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan Fraksi PKB DPRD Kota Makassar agar inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang berkelanjutan, sehingga efisiensi anggaran melalui pemanfaatan aset daerah tetap sejalan dengan pemberian dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
DPRD Makassar Mediasi Sengketa Tarif Limbah Bomar-KIMA
Komisi C DPRD Kota Makassar memediasi sengketa tarif pengelolaan limbah antara PT Bogatama Marinusa (Bomar) dan PT Kawasan Industri Makassar (KIMA).
Selasa, 03 Mar 2026 17:30
News
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
Legislator Makassar mendorong Bapenda meningkatkan pengawasan lapangan terhadap pelaku usaha yang menunggak pajak. Ia menilai pengawasan diperlukan untuk mencegah potensi kebocoran.
Selasa, 03 Mar 2026 12:24
News
DPRD Makassar Dorong Uji Petik dan Penyegelan Usaha Penunggak Pajak
Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail, mengungkapkan pihaknya telah memanggil 17 pelaku usaha untuk memastikan kepatuhan terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak.
Selasa, 03 Mar 2026 12:11
Makassar City
DPRD Makassar Desak Dinkes Layangkan Teguran ke RSIA Paramount
Komisi D DPRD Kota Makassar merekomendasikan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar memberi teguran kepada Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Paramount Makassar.
Selasa, 03 Mar 2026 04:41
Makassar City
DPRD Makassar Ultimatum Restoran Penunggak Pajak
Komisi B DPRD Kota Makassar mengultimatum sejumlah rumah makan dan restoran yang menunggak pajak daerah.
Selasa, 03 Mar 2026 04:32
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
4
DPRD Makassar Mediasi Sengketa Tarif Limbah Bomar-KIMA
5
InJourney Airports Buka Mudik Gratis, Layani Rute Makassar–Surabaya
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
4
DPRD Makassar Mediasi Sengketa Tarif Limbah Bomar-KIMA
5
InJourney Airports Buka Mudik Gratis, Layani Rute Makassar–Surabaya