Fraksi PKB Makassar Harap Armada Baru Dinsos Percepat Respons ke Kelompok Rentan
Sabtu, 17 Jan 2026 14:33
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin. Foto: Dok. Pribadi
MAKASSAR - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar yang memanfaatkan kendaraan aset lama menjadi armada operasional penjangkauan sosial.
Andi Makmur menilai langkah tersebut sebagai bukti keberanian pemerintah daerah dalam mencari solusi praktis untuk layanan sosial tanpa terus-menerus mengandalkan anggaran baru.
Optimalisasi aset daerah, kata dia, dianggap sebagai langkah strategis yang layak mendapatkan apresiasi, khususnya dalam memperkuat penanganan anak jalanan, distribusi bantuan sosial, serta efektivitas kegiatan penjangkauan lapangan.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang positif dan layak didukung. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujarnya.
Makmur berharap armada operasional yang ada tidak hanya menjadi sekadar pajangan inovasi, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sangat menantikan kecepatan layanan pemerintah.
Selain memberikan apresiasi, Andi Makmur juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap beberapa catatan kritis, terutama mengenai pemanfaatan kendaraan operasional yang menurutnya harus didasari oleh ukuran kinerja yang jelas demi objektivitas penilaian layanan sosial.
“Yang penting bukan hanya ada kendaraan, tetapi sejauh mana kendaraan itu mempercepat penanganan masalah sosial dan memberi hasil yang nyata. Harus ada indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional. Penggunaan kendaraan bekas memerlukan perawatan yang terencana agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga mengingatkan agar kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional diperhatikan, di mana kendaraan bekas yang digunakan harus dirawat secara terencana supaya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan Fraksi PKB DPRD Kota Makassar agar inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang berkelanjutan, sehingga efisiensi anggaran melalui pemanfaatan aset daerah tetap sejalan dengan pemberian dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.
Andi Makmur menilai langkah tersebut sebagai bukti keberanian pemerintah daerah dalam mencari solusi praktis untuk layanan sosial tanpa terus-menerus mengandalkan anggaran baru.
Optimalisasi aset daerah, kata dia, dianggap sebagai langkah strategis yang layak mendapatkan apresiasi, khususnya dalam memperkuat penanganan anak jalanan, distribusi bantuan sosial, serta efektivitas kegiatan penjangkauan lapangan.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang positif dan layak didukung. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujarnya.
Makmur berharap armada operasional yang ada tidak hanya menjadi sekadar pajangan inovasi, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sangat menantikan kecepatan layanan pemerintah.
Selain memberikan apresiasi, Andi Makmur juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap beberapa catatan kritis, terutama mengenai pemanfaatan kendaraan operasional yang menurutnya harus didasari oleh ukuran kinerja yang jelas demi objektivitas penilaian layanan sosial.
“Yang penting bukan hanya ada kendaraan, tetapi sejauh mana kendaraan itu mempercepat penanganan masalah sosial dan memberi hasil yang nyata. Harus ada indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional. Penggunaan kendaraan bekas memerlukan perawatan yang terencana agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga mengingatkan agar kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional diperhatikan, di mana kendaraan bekas yang digunakan harus dirawat secara terencana supaya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan Fraksi PKB DPRD Kota Makassar agar inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang berkelanjutan, sehingga efisiensi anggaran melalui pemanfaatan aset daerah tetap sejalan dengan pemberian dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
Jajaran DPRD Kota Makassar mulai menempati gedung baru di Jalan AP Pettarani untuk menjalankan aktivitas kedewanan, Rabu (12/8/2026).
Kamis, 13 Agu 2026 09:56
Makassar City
Komisi A DPRD Makassar Siapkan Tiga Langkah Kawal Kelurahan Sadar HAM
Komisi A DPRD Kota Makassar menyiapkan tiga langkah strategis untuk mengawal program Kelurahan Sadar Hak Asasi Manusia (HAM) agar tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.
Selasa, 11 Agu 2026 07:31
Makassar City
Andi Makmur Apresiasi Langkah Pemkot Benahi TPA Tamangapa
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Makassar dalam membenahi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa
Minggu, 09 Agu 2026 06:43
Makassar City
Dua Bidang DPRD Makassar Mulai Pindah ke Gedung Baru di Jalan AP Pettarani
Dua bidang di Sekretariat DPRD Kota Makassar mulai memindahkan aktivitas operasionalnya ke gedung sayap baru DPRD Makassar di Jalan AP Pettarani, Kamis (30/7/2026).
Jum'at, 31 Jul 2026 19:24
News
Legislator DPRD Makassar Desak PT GMTD Tbk Segera Bangun Masjid di Green River View
PT Gowa Makassar Tourism Development (GMTD) Tbk kembali mendapat sorotan dari DPRD Kota Makassar. Hal tersebut disebabkan karena pihak GMTD sangat lambat menyerahkan fasum dan fasos.
Jum'at, 31 Jul 2026 14:11
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Imigrasi Parepare Lanjutkan Kerja Sama dengan SINDO Makassar
4
MMF 2026 di Kalla Institute Soroti Kolaborasi Manusia dan AI di Dunia Kerja
5
IAS Roadshow ke Daerah, Tegaskan Kekuatan Golkar Harus Merata di Sulsel
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
UMI Raih Campus Entrepreneurial Marketing for Impact 2026
2
DPRD Makassar Mulai Berkantor di Gedung Baru, Tekan Biaya Sewa Rp600 Juta
3
Imigrasi Parepare Lanjutkan Kerja Sama dengan SINDO Makassar
4
MMF 2026 di Kalla Institute Soroti Kolaborasi Manusia dan AI di Dunia Kerja
5
IAS Roadshow ke Daerah, Tegaskan Kekuatan Golkar Harus Merata di Sulsel