Fraksi PKB Makassar Harap Armada Baru Dinsos Percepat Respons ke Kelompok Rentan
Sabtu, 17 Jan 2026 14:33
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin. Foto: Dok. Pribadi
MAKASSAR - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar yang memanfaatkan kendaraan aset lama menjadi armada operasional penjangkauan sosial.
Andi Makmur menilai langkah tersebut sebagai bukti keberanian pemerintah daerah dalam mencari solusi praktis untuk layanan sosial tanpa terus-menerus mengandalkan anggaran baru.
Optimalisasi aset daerah, kata dia, dianggap sebagai langkah strategis yang layak mendapatkan apresiasi, khususnya dalam memperkuat penanganan anak jalanan, distribusi bantuan sosial, serta efektivitas kegiatan penjangkauan lapangan.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang positif dan layak didukung. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujarnya.
Makmur berharap armada operasional yang ada tidak hanya menjadi sekadar pajangan inovasi, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sangat menantikan kecepatan layanan pemerintah.
Selain memberikan apresiasi, Andi Makmur juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap beberapa catatan kritis, terutama mengenai pemanfaatan kendaraan operasional yang menurutnya harus didasari oleh ukuran kinerja yang jelas demi objektivitas penilaian layanan sosial.
“Yang penting bukan hanya ada kendaraan, tetapi sejauh mana kendaraan itu mempercepat penanganan masalah sosial dan memberi hasil yang nyata. Harus ada indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional. Penggunaan kendaraan bekas memerlukan perawatan yang terencana agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga mengingatkan agar kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional diperhatikan, di mana kendaraan bekas yang digunakan harus dirawat secara terencana supaya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan Fraksi PKB DPRD Kota Makassar agar inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang berkelanjutan, sehingga efisiensi anggaran melalui pemanfaatan aset daerah tetap sejalan dengan pemberian dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.
Andi Makmur menilai langkah tersebut sebagai bukti keberanian pemerintah daerah dalam mencari solusi praktis untuk layanan sosial tanpa terus-menerus mengandalkan anggaran baru.
Optimalisasi aset daerah, kata dia, dianggap sebagai langkah strategis yang layak mendapatkan apresiasi, khususnya dalam memperkuat penanganan anak jalanan, distribusi bantuan sosial, serta efektivitas kegiatan penjangkauan lapangan.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang positif dan layak didukung. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujarnya.
Makmur berharap armada operasional yang ada tidak hanya menjadi sekadar pajangan inovasi, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sangat menantikan kecepatan layanan pemerintah.
Selain memberikan apresiasi, Andi Makmur juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap beberapa catatan kritis, terutama mengenai pemanfaatan kendaraan operasional yang menurutnya harus didasari oleh ukuran kinerja yang jelas demi objektivitas penilaian layanan sosial.
“Yang penting bukan hanya ada kendaraan, tetapi sejauh mana kendaraan itu mempercepat penanganan masalah sosial dan memberi hasil yang nyata. Harus ada indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional. Penggunaan kendaraan bekas memerlukan perawatan yang terencana agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga mengingatkan agar kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional diperhatikan, di mana kendaraan bekas yang digunakan harus dirawat secara terencana supaya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan Fraksi PKB DPRD Kota Makassar agar inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang berkelanjutan, sehingga efisiensi anggaran melalui pemanfaatan aset daerah tetap sejalan dengan pemberian dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.
(MAN)
Berita Terkait
News
Serap Aspirasi PKL Cerekang, Anggota DPRD Makassar Dorong Pemkot Buka Dialog
Anggota DPRD Kota Makassar, dr. Udin Saputra Malik, menyerap aspirasi pedagang kaki lima (PKL) Saraba di Jalan Sungai Cerekang, Kecamatan Bontoala, Makassar, Sabtu (14/2/2026).
Sabtu, 14 Feb 2026 20:46
News
Dokter Fahrizal Arrahman Husain Ungkap Penyebab Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, dr Fahrizal Arrahman Husain menyoroti kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan.
Rabu, 11 Feb 2026 16:20
Makassar City
Komisi C DPRD Makassar Dukung Langkah Pemkot Tata Kota Lewat Pernertiban PKL
Ketua Komisi C DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, menyatakan dukungan terhadap kebijakan penataan kota yang dicanangkan Wali Kota Makassar.
Rabu, 11 Feb 2026 10:28
News
38.760 Warga Makassar Peserta PBI BPJS Kesehatan Dinonaktifkan
Sebanyak 38.760 warga Kota Makassar tidak lagi ditanggung iuran BPJS Kesehatan melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) yang bersumber dari APBN.
Selasa, 10 Feb 2026 22:32
Sulsel
PKB Sulsel Yakin Dapat 10, Tapi Target 12 Kursi DPRD Provinsi di Pemilu 2029
PKB Sulsel mematok target tinggi di Pileg 2029 mendatang. Mereka bertekad menambah kursi di semua tingkatan, mulai dari DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota.
Selasa, 10 Feb 2026 21:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dari Suara ke Harga: Renungan tentang Demokrasi dan Amanah
2
Serap Aspirasi PKL Cerekang, Anggota DPRD Makassar Dorong Pemkot Buka Dialog
3
Tomas Trucha Kecewa Tak Bisa Lanjutkan Tren Positif PSM Makassar
4
Warga Penggarap Dampingi Satpol PP Pasang Plang Aset Pemerintah di Lampia
5
PT Semen Tonasa Komitmen Jadikan K3 sebagai Budaya Tiap Lini Lingkungan Kerja
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Dari Suara ke Harga: Renungan tentang Demokrasi dan Amanah
2
Serap Aspirasi PKL Cerekang, Anggota DPRD Makassar Dorong Pemkot Buka Dialog
3
Tomas Trucha Kecewa Tak Bisa Lanjutkan Tren Positif PSM Makassar
4
Warga Penggarap Dampingi Satpol PP Pasang Plang Aset Pemerintah di Lampia
5
PT Semen Tonasa Komitmen Jadikan K3 sebagai Budaya Tiap Lini Lingkungan Kerja