Fraksi PKB Makassar Harap Armada Baru Dinsos Percepat Respons ke Kelompok Rentan
Sabtu, 17 Jan 2026 14:33
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin. Foto: Dok. Pribadi
MAKASSAR - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar yang memanfaatkan kendaraan aset lama menjadi armada operasional penjangkauan sosial.
Andi Makmur menilai langkah tersebut sebagai bukti keberanian pemerintah daerah dalam mencari solusi praktis untuk layanan sosial tanpa terus-menerus mengandalkan anggaran baru.
Optimalisasi aset daerah, kata dia, dianggap sebagai langkah strategis yang layak mendapatkan apresiasi, khususnya dalam memperkuat penanganan anak jalanan, distribusi bantuan sosial, serta efektivitas kegiatan penjangkauan lapangan.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang positif dan layak didukung. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujarnya.
Makmur berharap armada operasional yang ada tidak hanya menjadi sekadar pajangan inovasi, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sangat menantikan kecepatan layanan pemerintah.
Selain memberikan apresiasi, Andi Makmur juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap beberapa catatan kritis, terutama mengenai pemanfaatan kendaraan operasional yang menurutnya harus didasari oleh ukuran kinerja yang jelas demi objektivitas penilaian layanan sosial.
“Yang penting bukan hanya ada kendaraan, tetapi sejauh mana kendaraan itu mempercepat penanganan masalah sosial dan memberi hasil yang nyata. Harus ada indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional. Penggunaan kendaraan bekas memerlukan perawatan yang terencana agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga mengingatkan agar kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional diperhatikan, di mana kendaraan bekas yang digunakan harus dirawat secara terencana supaya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan Fraksi PKB DPRD Kota Makassar agar inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang berkelanjutan, sehingga efisiensi anggaran melalui pemanfaatan aset daerah tetap sejalan dengan pemberian dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.
Andi Makmur menilai langkah tersebut sebagai bukti keberanian pemerintah daerah dalam mencari solusi praktis untuk layanan sosial tanpa terus-menerus mengandalkan anggaran baru.
Optimalisasi aset daerah, kata dia, dianggap sebagai langkah strategis yang layak mendapatkan apresiasi, khususnya dalam memperkuat penanganan anak jalanan, distribusi bantuan sosial, serta efektivitas kegiatan penjangkauan lapangan.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang positif dan layak didukung. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujarnya.
Makmur berharap armada operasional yang ada tidak hanya menjadi sekadar pajangan inovasi, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sangat menantikan kecepatan layanan pemerintah.
Selain memberikan apresiasi, Andi Makmur juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap beberapa catatan kritis, terutama mengenai pemanfaatan kendaraan operasional yang menurutnya harus didasari oleh ukuran kinerja yang jelas demi objektivitas penilaian layanan sosial.
“Yang penting bukan hanya ada kendaraan, tetapi sejauh mana kendaraan itu mempercepat penanganan masalah sosial dan memberi hasil yang nyata. Harus ada indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional. Penggunaan kendaraan bekas memerlukan perawatan yang terencana agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga mengingatkan agar kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional diperhatikan, di mana kendaraan bekas yang digunakan harus dirawat secara terencana supaya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan Fraksi PKB DPRD Kota Makassar agar inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang berkelanjutan, sehingga efisiensi anggaran melalui pemanfaatan aset daerah tetap sejalan dengan pemberian dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.
(MAN)
Berita Terkait
News
Perketat Pengawasan RS Sandi Karsa Usai Insiden Pasien Meninggal
Komisi D DPRD Kota Makassar mendesak manajemen Rumah Sakit (RS) Sandi Karsa untuk segera membenahi dan mengevaluasi pelayanan IGD pascainsiden meninggalnya seorang pasien anak.
Jum'at, 06 Nov 2026 14:46
News
PKB Makassar Kaji Sosialisme Islam, Deng Ical Dorong Ekonomi Berkeadilan
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal MI mendorong pengkajian sosialisme Islam sebagai salah satu gagasan untuk mewujudkan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berpihak kepada masyarakat.
Kamis, 05 Nov 2026 23:37
Makassar City
Atasi Geng Motor dan Perang Kelompok, TNI-Polri Didesak Bertindak Tegas
DPRD Kota Makassar melakukan kunjungan silaturahmi dengan jajaran Polrestabes Makassar, Kejaksaan dan TNI di Polrestabes Kota Makassar, Kamis (5/11/2026).
Kamis, 05 Nov 2026 21:46
Makassar City
Pemkot Makassar Revisi Perda Minol, Perketat Pengawasan Peredaran
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar merevisi Peraturan Daerah (Perda) tentang pengawasan dan pengendalian peredaran minuman beralkohol (minol).
Selasa, 03 Nov 2026 05:49
Sulsel
Banyak Usulan Raperda Mandek, DPRD Makassar Minta Pemkot Lengkapi Naskah Akademik
Ketua Bapamperda DPRD Kota Makassar, Basdir mengungkap, Pemkot Makassar telah mengajukan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah untuk masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2027.
Sabtu, 31 Okt 2026 19:08
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
2
Perbaikan PLTU Jeneponto Dikebut, Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel
3
Siswa SMA Islam Athirah Bukit Baruga Tuangkan Pemikiran Sosial dalam Buku
4
Pemkab Gowa Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pekebun
5
Kalla Transport & Logistics Raih Penghargaan Digital Maturity Champion 2026
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Percepat Pemulihan Kelistrikan Sulbagsel, PLN Siapkan Tambahan Kapasitas Pembangkit 700 MW
2
Perbaikan PLTU Jeneponto Dikebut, Perkuat Pasokan Listrik Sulbagsel
3
Siswa SMA Islam Athirah Bukit Baruga Tuangkan Pemikiran Sosial dalam Buku
4
Pemkab Gowa Dorong Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Pekebun
5
Kalla Transport & Logistics Raih Penghargaan Digital Maturity Champion 2026