Fraksi PKB Makassar Harap Armada Baru Dinsos Percepat Respons ke Kelompok Rentan
Sabtu, 17 Jan 2026 14:33
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin. Foto: Dok. Pribadi
MAKASSAR - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Makassar, Andi Makmur Burhanuddin, mengapresiasi langkah Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar yang memanfaatkan kendaraan aset lama menjadi armada operasional penjangkauan sosial.
Andi Makmur menilai langkah tersebut sebagai bukti keberanian pemerintah daerah dalam mencari solusi praktis untuk layanan sosial tanpa terus-menerus mengandalkan anggaran baru.
Optimalisasi aset daerah, kata dia, dianggap sebagai langkah strategis yang layak mendapatkan apresiasi, khususnya dalam memperkuat penanganan anak jalanan, distribusi bantuan sosial, serta efektivitas kegiatan penjangkauan lapangan.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang positif dan layak didukung. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujarnya.
Makmur berharap armada operasional yang ada tidak hanya menjadi sekadar pajangan inovasi, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sangat menantikan kecepatan layanan pemerintah.
Selain memberikan apresiasi, Andi Makmur juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap beberapa catatan kritis, terutama mengenai pemanfaatan kendaraan operasional yang menurutnya harus didasari oleh ukuran kinerja yang jelas demi objektivitas penilaian layanan sosial.
“Yang penting bukan hanya ada kendaraan, tetapi sejauh mana kendaraan itu mempercepat penanganan masalah sosial dan memberi hasil yang nyata. Harus ada indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional. Penggunaan kendaraan bekas memerlukan perawatan yang terencana agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga mengingatkan agar kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional diperhatikan, di mana kendaraan bekas yang digunakan harus dirawat secara terencana supaya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan Fraksi PKB DPRD Kota Makassar agar inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang berkelanjutan, sehingga efisiensi anggaran melalui pemanfaatan aset daerah tetap sejalan dengan pemberian dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.
Andi Makmur menilai langkah tersebut sebagai bukti keberanian pemerintah daerah dalam mencari solusi praktis untuk layanan sosial tanpa terus-menerus mengandalkan anggaran baru.
Optimalisasi aset daerah, kata dia, dianggap sebagai langkah strategis yang layak mendapatkan apresiasi, khususnya dalam memperkuat penanganan anak jalanan, distribusi bantuan sosial, serta efektivitas kegiatan penjangkauan lapangan.
“Kami melihat ini sebagai gagasan yang positif dan layak didukung. Pemanfaatan aset idle menjadi kendaraan operasional menunjukkan adanya kemauan untuk menghadirkan solusi nyata bagi kebutuhan pelayanan sosial,” ujarnya.
Makmur berharap armada operasional yang ada tidak hanya menjadi sekadar pajangan inovasi, tetapi benar-benar membawa manfaat konkret bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang selama ini sangat menantikan kecepatan layanan pemerintah.
Selain memberikan apresiasi, Andi Makmur juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap beberapa catatan kritis, terutama mengenai pemanfaatan kendaraan operasional yang menurutnya harus didasari oleh ukuran kinerja yang jelas demi objektivitas penilaian layanan sosial.
“Yang penting bukan hanya ada kendaraan, tetapi sejauh mana kendaraan itu mempercepat penanganan masalah sosial dan memberi hasil yang nyata. Harus ada indikator yang bisa diukur,” tegasnya.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional. Penggunaan kendaraan bekas memerlukan perawatan yang terencana agar tidak mengganggu pelayanan di lapangan.
Anggota Komisi A DPRD Kota Makassar itu juga mengingatkan agar kesiapan teknis dan keberlanjutan operasional diperhatikan, di mana kendaraan bekas yang digunakan harus dirawat secara terencana supaya tidak menghambat pelayanan kepada masyarakat.
“Pelayanan sosial harus tetap berpihak pada kemanusiaan. Armada ini harus menjadi alat untuk mendekatkan solusi, bukan menimbulkan jarak dengan masyarakat,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan harapan Fraksi PKB DPRD Kota Makassar agar inovasi tersebut diintegrasikan ke dalam kebijakan sosial yang berkelanjutan, sehingga efisiensi anggaran melalui pemanfaatan aset daerah tetap sejalan dengan pemberian dampak sosial jangka panjang bagi masyarakat.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Wali Kota Makassar Tegaskan Ranperda Perhubungan Perkuat Tata Transportasi
Wali Kota Munafri Arifuddin menilai Kota Makassar membutuhkan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk mengatur sistem transportasi seiring meningkatnya mobilitas penduduk dan aktivitas ekonomi di kota tersebut.
Jum'at, 12 Jun 2026 05:32
News
Legislator Makassar Imbau Pemerintah Antisipasi Dampak Naiknya Harga BBM
Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax mendapat sorotan dari anggota DPRD Kota Makassar. Ketua Komisi C DPRD Makassar, Azwar Rasmin, meminta pemerintah kota mengantisipasi berbagai dampak.
Rabu, 10 Jun 2026 19:13
Makassar City
PKS Desak Pemkot Makassar Siapkan Solusi Bagi Siswa Tak Tertampung di SMP Negeri
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Makassar, Azwar Rasmin, mendesak Pemerintah Kota Makassar untuk lebih serius menangani persoalan keterbatasan daya tampung sekolah negeri, khususnya jenjang SMP.
Senin, 08 Jun 2026 16:41
News
Kasus Pembunuhan di Tallo Bikin Legislator Dorong Optimalisasi Pemasangan CCTV
Kasus pembunuhan terhadap NU, anak perempuan berusia 12 tahun di Kecamatan Tallo, Kota Makassar, memicu keprihatinan berbagai pihak.
Kamis, 28 Mei 2026 18:51
News
Legislator Makassar Ungkap Penyebab Warga Dicoret dari Penerima Bansos
Penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dinilai belum merata serta perubahan data tingkat kesejahteraan masyarakat atau desil masih menjadi persoalan di Kota Makassar.
Selasa, 26 Mei 2026 06:13
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
FEB UMI Gandeng Pegadaian Tingkatkan Literasi Investasi Digital Mahasiswa
2
Produktivitas Padi di Toraja Utara Naik 63% Berkat Pemupukan Berimbang Pupuk Indonesia
3
PLN Icon Plus Dorong Lingkungan Bersih Lewat Iconnectivity for Green di Antang
4
Karantina Sulsel Ajak Stakeholder Pelabuhan Makassar Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
5
Hapus Tato Gratis Hadir di Sulbar, Sasar Warga Binaan Lapas Polman
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
FEB UMI Gandeng Pegadaian Tingkatkan Literasi Investasi Digital Mahasiswa
2
Produktivitas Padi di Toraja Utara Naik 63% Berkat Pemupukan Berimbang Pupuk Indonesia
3
PLN Icon Plus Dorong Lingkungan Bersih Lewat Iconnectivity for Green di Antang
4
Karantina Sulsel Ajak Stakeholder Pelabuhan Makassar Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
5
Hapus Tato Gratis Hadir di Sulbar, Sasar Warga Binaan Lapas Polman