Pemkab Gowa Gagas Pelayanan Publik Berbasis HAM
Herni Amir
Rabu, 24 April 2024 - 17:18 WIB
Pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa. Foto: SINDO Makassar/Herni Amir
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh masyarakat. Salah satu bentuknya yakni pencanangan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (P2HAM) di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Gowa, Jalan Hos Cokrominoto Sungguminasa, Rabu (23/4/2024).
Pj Sekretaris Daerah Gowa Abdul Karim Dania mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri terkait Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik, Pemkab Gowa berusaha menerapkan konsep P2HAM di tiap perangkat daerah.
Hal ini kata dia sebagai upaya untuk memastikan bahwa prinsip HAM menjadi pijakan dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
"Pencanangan ini merupakan langkah konkret dari kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM. Sehingga setiap warga atau masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang sama dan berkualitas tanpa adanya diskriminasi khususnya bagi masyarakat rentan seperti wanita hamil, menyusui, lansia, disabilitas dan anak," ungkapnya.
Abdul Karim menyebut, pemerintah daerah menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih inklusif, adil dan manusiawi bagi semua warga tanpa terkecuali. Sehingga diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM ini.
Baca juga: Perangkat Desa sampai RT/RW di Gowa Dapat Perlindungan Sosial
Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Kemenkumhan RI, Gusti Ayu Suardani mengatakan, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melakukan pencanangan pelayanan publik berbasis HAM ini. Di mana saat ini sudah ada 58 OPD yang ikut serta, termasuk di Gowa.
Pj Sekretaris Daerah Gowa Abdul Karim Dania mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri terkait Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Publik, Pemkab Gowa berusaha menerapkan konsep P2HAM di tiap perangkat daerah.
Hal ini kata dia sebagai upaya untuk memastikan bahwa prinsip HAM menjadi pijakan dalam setiap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
"Pencanangan ini merupakan langkah konkret dari kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berlandaskan pada prinsip-prinsip HAM. Sehingga setiap warga atau masyarakat akan mendapatkan pelayanan yang sama dan berkualitas tanpa adanya diskriminasi khususnya bagi masyarakat rentan seperti wanita hamil, menyusui, lansia, disabilitas dan anak," ungkapnya.
Abdul Karim menyebut, pemerintah daerah menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih inklusif, adil dan manusiawi bagi semua warga tanpa terkecuali. Sehingga diharapkan seluruh pihak dapat bersinergi dan berkolaborasi mewujudkan pelaksanaan pelayanan publik berbasis HAM ini.
Baca juga: Perangkat Desa sampai RT/RW di Gowa Dapat Perlindungan Sosial
Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Kemenkumhan RI, Gusti Ayu Suardani mengatakan, seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus melakukan pencanangan pelayanan publik berbasis HAM ini. Di mana saat ini sudah ada 58 OPD yang ikut serta, termasuk di Gowa.