Anggaran Pilgub Sulsel Total Rp387 M, Pencairan Sisa Rp232 M
Ahmad Muhaimin
Kamis, 02 Mei 2024 - 13:06 WIB
Pemprov melakukan penandatanganan NPHD Pilgub Sulsel bersama KPU dan Bawaslu Sulsel. Foto: Istimewa
Anggaran Pilgub Sulsel 2024 disepakati Rp387.092.681.878 miliar. Nilai ini turun dari yang diusulkan sebelumnya yakni Rp408 miliar.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan anggaran Pilgub kini telah tersedia 40% dari total Rp224 miliar lebih. Anggaran yang diambil dari APBD Perubahan 2023 itu termasuk bagian untuk Bawaslu dan TNI-Polri.
Adapun nilai 40% yang sudah diterima KPU Sulsel yakni Rp154.837.072.751,2 miliar. Alokasi anggaran ini meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaran.
Selanjutnya pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pembentukan Panwas, PPL, PTPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) serta penyusunan dan pemutakhiran data pemilihan.
"Anggaran hibah tidak ada masalah, kan sudah selesai 40%, yang 60% masih dalam proses. Mudah-mudahan pada Mei sudah ditransfer semua. Tapi pada prinsipnya kalau untuk Pemprov untuk NPHD Pilkada itu tidak ada masalah," kata Hasbullah.
Baca Juga:Pemerhati Pemilu Laporkan KPU Maros ke DKPP, Sidang Pekan Depan
Adapun sisa anggaran 60% yang masih ditunggu pencairannya ialah Rp232.255.609.126,8 miliar dari APBD Pokok 2024. Alokasi anggaran ini diperuntukkan pengumuman pendaftaran paslon, pendaftaran calon, penelitian persyaratan calon, penetapan calon dan kampanye.
Ketua KPU Sulsel, Hasbullah mengatakan anggaran Pilgub kini telah tersedia 40% dari total Rp224 miliar lebih. Anggaran yang diambil dari APBD Perubahan 2023 itu termasuk bagian untuk Bawaslu dan TNI-Polri.
Adapun nilai 40% yang sudah diterima KPU Sulsel yakni Rp154.837.072.751,2 miliar. Alokasi anggaran ini meliputi perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaran.
Selanjutnya pembentukan PPK, PPS dan KPPS, pembentukan Panwas, PPL, PTPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) serta penyusunan dan pemutakhiran data pemilihan.
"Anggaran hibah tidak ada masalah, kan sudah selesai 40%, yang 60% masih dalam proses. Mudah-mudahan pada Mei sudah ditransfer semua. Tapi pada prinsipnya kalau untuk Pemprov untuk NPHD Pilkada itu tidak ada masalah," kata Hasbullah.
Baca Juga:Pemerhati Pemilu Laporkan KPU Maros ke DKPP, Sidang Pekan Depan
Adapun sisa anggaran 60% yang masih ditunggu pencairannya ialah Rp232.255.609.126,8 miliar dari APBD Pokok 2024. Alokasi anggaran ini diperuntukkan pengumuman pendaftaran paslon, pendaftaran calon, penelitian persyaratan calon, penetapan calon dan kampanye.