Kajati Sulsel Hadiri Bimtek Penanganan Kasus Narkotika dengan Keadilan Restoratif
Luqman Zainuddin
Kamis, 30 Mei 2024 - 19:13 WIB
Suasana Bimtek Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif. Foto: Istimewa
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel Agus Salim menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Grand Shayla Novotel, Kota Makassar, Kamis (30/5/2024).
Peserta bimtek adalah Asisten Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi Narkotika dan Zat Adiktif pada Kejati Sulsel, Kejati Sulawesi Utara, Kejati Sulawesi Tengah, Kejati Sulawesi Tenggara, Kejati Sulawesi Barat dan Kejati Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum berbagai Kejaksaan Negeri di Sulawesi.
Dalam sambutannya, Agus Salim menyampaikan bahwa hukum yang baik idealnya memberikan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat dari pada sekadar hanya sebatas prosedur hukum semata. Di samping itu, hukum juga harus kompeten dan adil, mampu mengenali keinginan publik yang tergambar dalam hukum yang hidup di masyarakat serta berorientasi terhadap tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
"Untuk itu diperlukan adanya hukum yang responsive sebagai sebuah jawaban atas keinginan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum yang berlandaskan hukum yang hidup di masyarakat (living law)," ujar Agus Salim.
Agus Salim melanjutkan, sejak awal perkembangan pelaksanaan sistem peradilan pidana khususnya pada konsep pemidanaan, baik di Indonesia maupun secara global, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana masih bersifat retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku tindak pidana.
Baca juga: Kejari Sinjai Selesaikan Kasus Penganiayaan Lewat Restorative Justice
Orientasi penghukumannya bertujuan untuk melakukan pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran paradigma alternatif yang ditawarkan untuk menggantikan keadilan berbasis pembalasan, yaitu menitikberatkan pada pentingnya solusi untuk memperbaiki keadaan, merekonsiliasi para pihak dan mengembalikan harmoni pada masyarakat.
Peserta bimtek adalah Asisten Tindak Pidana Umum dan Kepala Seksi Narkotika dan Zat Adiktif pada Kejati Sulsel, Kejati Sulawesi Utara, Kejati Sulawesi Tengah, Kejati Sulawesi Tenggara, Kejati Sulawesi Barat dan Kejati Gorontalo, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dan para Kepala Seksi Tindak Pidana Umum berbagai Kejaksaan Negeri di Sulawesi.
Dalam sambutannya, Agus Salim menyampaikan bahwa hukum yang baik idealnya memberikan sesuatu yang lebih baik dan bermanfaat dari pada sekadar hanya sebatas prosedur hukum semata. Di samping itu, hukum juga harus kompeten dan adil, mampu mengenali keinginan publik yang tergambar dalam hukum yang hidup di masyarakat serta berorientasi terhadap tercapainya nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
"Untuk itu diperlukan adanya hukum yang responsive sebagai sebuah jawaban atas keinginan masyarakat terhadap pemberlakuan hukum yang berlandaskan hukum yang hidup di masyarakat (living law)," ujar Agus Salim.
Agus Salim melanjutkan, sejak awal perkembangan pelaksanaan sistem peradilan pidana khususnya pada konsep pemidanaan, baik di Indonesia maupun secara global, pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana masih bersifat retributif yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku tindak pidana.
Baca juga: Kejari Sinjai Selesaikan Kasus Penganiayaan Lewat Restorative Justice
Orientasi penghukumannya bertujuan untuk melakukan pembalasan dan pemenuhan tuntutan kemarahan publik akibat perbuatan pelaku. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran paradigma alternatif yang ditawarkan untuk menggantikan keadilan berbasis pembalasan, yaitu menitikberatkan pada pentingnya solusi untuk memperbaiki keadaan, merekonsiliasi para pihak dan mengembalikan harmoni pada masyarakat.