Walkot Munafri Siap Bantu Percepatan Izin dan Penanganan Lahan PTUN Makassar

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar siap membantu dan memfasilitasi kebutuhan administrasi yang berkaitan renovasi gedung dan status lahan milik Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Makassar.

Hal ini disampaikan langsung Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat menerima langsung audiensi dari jajaran PTUN Makassar di Kantor Balai Kota, Rabu (6/8/2025).

Audiensi ini dipimpin oleh Ketua PTUN Makassar, Fajar Wahyu Jatmiko. Ia secara langsung memaparkan beberapa hal penting yang membutuhkan dukungan pemkot.

Antara lain proses Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk renovasi kantor PTUN di Jalan Pendidikan Raya, serta penanganan lahan kosong yang berada tepat di depan kantor tersebut.

"Kami datang untuk berkoordinasi dan mencari solusi bersama Pemkot. Terkait dengan PBG, saat ini prosesnya masih dalam tahap administratif. Kami berharap bisa mendapatkan arahan dan bantuan dari Pak Wali Kota agar prosesnya bisa segera ditindaklanjuti," ujarnya.

Fajar juga menyinggung persoalan lahan kosong di depan kantor PTUN yang hingga saat ini masih bermasalah karena adanya klaim dari pihak lain. Menurutnya, PTUN pernah berkomunikasi sejak kepemimpinan wali kota sebelumnya, namun belum mendapatkan titik terang.

"Semoga ada solusi terbaik dari Pemerintah Kota Makassar. Selain itu, audiensi ini juga menjadi ajang silaturahmi kami dengan Pak Wali Kota yang baru," harap dia.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan mendukung penuh proses administrasi yang dibutuhkan PTUN Makassar.

"Kami dari Pemkot akan bantu secepatnya, terutama soal perizinan. Selama prosesnya sesuai aturan, kami akan percepat agar bisa berjalan lancar. Kami juga akan coba carikan jalan keluar terkait status lahan yang masih bermasalah," tegas Munafri.

Mantan CEO PSM Makassar itu juga menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi lintas sektor dan perangkat daerah terkait agar seluruh tahapan teknis dapat segera diselesaikan.

"Kami juga berharap, agar sinergi antara Pemkot Makassar dan PTUN terus terjaga, mengingat pentingnya peran PTUN sebagai lembaga hukum tata usaha negara di daerah," jelas Munafri.