ASN Serentak Pindah ke IKN pada April Tahun 2025

JAKARTA - Pemerintah mulai mencangkan rencana pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Nusantara (IKN) yang rencananya akan dimulai pindah serentak pada April 2025.

Hal ini disampaikan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono. Ia mengatakan, ASN mulai pindah serentak pada April 2025.

Basuki mengatakan, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB) mengungkapkan saat ini sedang dihitung proses pemindahannya yang direncanakan mulai Januari, namun pada Maret ada Lebaran Idulfitri sehingga membuat pemindahan ASN tertunda.

"Menurut Menteri PAN RB yang sekarang kita siapkan sedang kita hitung semua itu mulai April. Sebenarnya Januari tapi Maret ada Lebaran, jadi mungkin dihitung itu," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/12/2024).

Sementara itu, Basuki mengatakan pembangunan gedung-gedung untuk Yudikatif dan Legislatif baru akan dimulai pada 2025. "Kalau yang yudikatif dan legislatif baru akan dimulai 2025 ini," kata dia.

Sehingga, ditargetkan pembangunan gedung untuk Yudikatif dan Legislatif ditargetkan selesai paling lambat tahun 2027. "Kalau dimulai dari 2025 ini paling 2027 selesai. Basuki juga mengatakan gedung untuk kantor eksekutif ditargetkan selesai pada Desember tahun ini.

"Yang sekarang eksekutif selesai Desember ini, tapi fitur yang dulu ya Kemenkonya 4, sekarang kan 7, nanti kita akan bicarakan," katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti memastikan, kesiapan infrastruktur dasar di Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam rangka persiapan pemindahan Aparatur Sipil Negara atau ASN pada awal tahun 2025 dan rencana pemindahan ibu kota negara pada tahun 2028.

Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, pemindahan ibu kota negara ke IKN harus tetap dilakukan, salah satunya karena peningkatan air muka laut yang mengancam wilayah Jakarta.

Presiden Prabowo juga berencana untuk mulai berkantor di IKN pada 17 Agustus 2028. "Kami tetap semangat untuk menyelesaikan IKN, alokasi anggarannya pun tetap ada juga di Kementerian untuk melanjutkan infrastrukturnya. Persiapan untuk pemindahan ke IKN juga sudah mulai kita lakukan dari sekarang," kata Wamen Diana dalam Rapat Strategi Re-Introduksi IKN di Kantor Otorita IKN (OIKN), Jakarta, Senin (9/12/2024).

Tercatat total progres pembangunan infrastruktur di IKN oleh Kementerian PU sebanyak 109 paket dengan nilai Rp89 triliun yakni 61,7%. Rinciannya progres batch 1 (terkontrak 2020-Maret 2023) sebanyak 40 paket dengan nilai Rp25,1 triliun sebesar 95,8%.

Progres batch 2 (terkontrak April 2023-November 2023) sebanyak 31 paket dengan nilai Rp27,6 triliun sebesar 75,1%, dan progres batch 3 (terkontrak Desember 2023-2024) sebanyak 38 paket dengan nilai Rp36,2 triliun sebesar 27,9%.

Wamen Diana juga menyampaikan bahwa Kementerian PU telah mengusulkan beberapa infrastruktur yang ditargetkan selesai pada Desember 2024 ini untuk dapat diresmikan pada waktu dekat. Infrastruktur tersebut di antaranya Istana Garuda, Kantor Sekretariat Negara, serta Gedung dan Kawasan Kantor Kementerian Koordinator.

"Selain pembangunan infrastruktur, kami juga tetap memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan terutama pada pengelolaan air minum, listrik dan sanitasinya. Karena kita harus memastikan ASN dan warga lainnya yang pindah ke IKN merasa nyaman tinggal disana," ujarnya.