Kakanwil Kemenkum Sulsel Hadiri Pengukuhan Kepala Perwakilan BPKP
Senin, 14 Jul 2025 12:19

Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menghadiri acara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan. Foto: Istimewa
MAKASSAR - Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, menghadiri acara pengukuhan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Senin (14/7/2025).
Acara ini juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, Susilo Widhiyantoro, yang mewakili Kepala BPKP RI dalam prosesi pengukuhan.
Dalam sambutannya, Susilo Widhiyantoro menekankan pentingnya penguatan pengawasan intern yang adaptif terhadap perubahan serta kolaborasi lintas sektor untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah.
"Kehadiran BPKP di daerah bukan sekadar sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing," tegas Susilo.
Ia juga mengajak semua pihak bersinergi dalam mengawasi dan memastikan terwujudnya tujuh kemandirian bangsa, meliputi pembangunan SDM, ekonomi berbasis potensi nasional, infrastruktur strategis, ketahanan energi dan pangan, iptek dan inovasi, hukum dan tata kelola pemerintahan, serta nasionalisme dan karakter kebangsaan
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kontribusi BPKP dalam pengawalan program strategis daerah serta mendorong efisiensi dan transparansi anggaran.
"Kami berharap BPKP terus menjadi pengawal utama dalam pembangunan daerah. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta BPKP akan semakin memperkokoh fondasi akuntabilitas publik," ujar Gubernur.
Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyambut baik momentum ini sebagai bentuk konsolidasi antara lembaga pemerintah dalam membangun tata kelola yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kami di Kemenkum Sulsel siap bersinergi mendukung agenda pengawasan yang sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan anggaran maupun peningkatan pelayanan publik," kata Andi Basmal.
Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran BPKP sebagai mitra pengawasan yang konstruktif, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.
Acara ini juga dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan, Susilo Widhiyantoro, yang mewakili Kepala BPKP RI dalam prosesi pengukuhan.
Dalam sambutannya, Susilo Widhiyantoro menekankan pentingnya penguatan pengawasan intern yang adaptif terhadap perubahan serta kolaborasi lintas sektor untuk menjaga akuntabilitas dan efektivitas program pemerintah.
"Kehadiran BPKP di daerah bukan sekadar sebagai pengawas, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berdaya saing," tegas Susilo.
Ia juga mengajak semua pihak bersinergi dalam mengawasi dan memastikan terwujudnya tujuh kemandirian bangsa, meliputi pembangunan SDM, ekonomi berbasis potensi nasional, infrastruktur strategis, ketahanan energi dan pangan, iptek dan inovasi, hukum dan tata kelola pemerintahan, serta nasionalisme dan karakter kebangsaan
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan apresiasi atas kontribusi BPKP dalam pengawalan program strategis daerah serta mendorong efisiensi dan transparansi anggaran.
"Kami berharap BPKP terus menjadi pengawal utama dalam pembangunan daerah. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, serta BPKP akan semakin memperkokoh fondasi akuntabilitas publik," ujar Gubernur.
Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyambut baik momentum ini sebagai bentuk konsolidasi antara lembaga pemerintah dalam membangun tata kelola yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan sumber daya dan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
"Kami di Kemenkum Sulsel siap bersinergi mendukung agenda pengawasan yang sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, baik dalam pengelolaan anggaran maupun peningkatan pelayanan publik," kata Andi Basmal.
Pengukuhan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran BPKP sebagai mitra pengawasan yang konstruktif, serta mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Sulawesi Selatan.
(GUS)
Berita Terkait

News
Kemenkum Keluarkan Imbauan Keamanan untuk Seluruh Jajaran di Tengah Kondisi Terkini
Kementerian Hukum (Kemenkum) mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh jajarannya di berbagai wilayah Indonesia menyusul kondisi terkini yang terdampak aksi unjuk rasa. Imbauan ini disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkum, Nico Afinta sebagai tindak lanjut arahan pimpinan kementerian.
Minggu, 31 Agu 2025 18:33

News
DJKI Dorong Pelindungan KI Perkuat Sektor Ritel
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum menegaskan pentingnya pelindungan Kekayaan Intelektual (KI) sebagai kunci dalam mendorong daya saing sektor ritel dan industri kreatif nasional.
Jum'at, 29 Agu 2025 19:28

News
Kemenkum Sulsel Nyatakan Dukungan Program Prioritas Keamanan Laut Nasional
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Program Prioritas Keamanan Laut Nasional.
Kamis, 28 Agu 2025 16:40

News
Perkuat Literasi dan Pelindungan KI di Provinsi Sulsel
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus mendorong peningkatan literasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pelindungan kekayaan intelektual (KI).
Rabu, 27 Agu 2025 20:22

News
Bangun Budaya Pelayanan Prima, Kemenkum Sulsel Gandeng Ombudsman dan BSI
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menggelar kegiatan Sosialisasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Budaya Pelayanan Prima di Aula Pancasila Kanwil Sulsel, Rabu (27/8).
Rabu, 27 Agu 2025 17:02
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sekretariat DPRD Makassar Cari Lokasi Alternatif untuk Dijadikan Kantor
2

Pepe-pepeka ri Mangkasara: Api, Rakyat, dan Panggung Kekuasaan
3

Antisipasi Dampak Demonstrasi, PAUD/TK hingga SMP di Makassar Belajar Daring
4

Kolaborasi Bersama Wujudkan Pemulihan Berkeadilan & Transparan di Towuti
5

8.500 Penonton Saksikan HDC 2025 di Sidrap, Ini Daftar Lengkap Para Juara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1

Sekretariat DPRD Makassar Cari Lokasi Alternatif untuk Dijadikan Kantor
2

Pepe-pepeka ri Mangkasara: Api, Rakyat, dan Panggung Kekuasaan
3

Antisipasi Dampak Demonstrasi, PAUD/TK hingga SMP di Makassar Belajar Daring
4

Kolaborasi Bersama Wujudkan Pemulihan Berkeadilan & Transparan di Towuti
5

8.500 Penonton Saksikan HDC 2025 di Sidrap, Ini Daftar Lengkap Para Juara