Yeni Rahman Serap Aspirasi Warga di Bara-baraya Timur Soal Bank Sampah
Minggu, 27 Jul 2025 15:10
Anggota DPRD Sulsel, Yeni Rahman menggelar reses masa persidangan III Tahun 2024/2025 di Kelurahan Bara-baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Ahad (27/07). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel, Yeni Rahman menggelar reses masa persidangan III Tahun 2024/2025 di Kelurahan Bara-baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Ahad (27/07).
Yeni Rahman menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Salah satunya mengenai persoalan bank sampah disebutkan sosialisasinya yang masih belum optimal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Pendampingannya juga, masih butuh banyak orang yang harus mendampingi ketika ada pembuatan bank sampah. Jadi kalau dibuat, tidak boleh dia ditinggalkan. Harus (didampingi) satu atau dua bulan, agar masyarakat paham bagaimana alurnya," katanya.
Politisi PKS ini menuturkan, selama ini program bank sampah tak maksimal di masyarakat karena tidak ada pendampingan. Menurutnya, perlu ada kunjungan pendamping minimal dua kali selama sebulan.
"Selama ini kan, dilepas. Jadi mereka satu kali dia datang, sudah menjelaskan, langsung ditinggal. Makanya perlu adanya pendampingan, sampai masyarakat itu bisa paham bagaimana alurnya dan cara kerjanya seperti apa itu," tuturnya.
Yeni meyakini program bank sampah bila tersosialisasi dengan baik, maka bisa berdampak baik untuk masyarakat. Makanya ia mendorong agar diturunkan tim pendampingan yang bisa memberikan pemahaman ke warga sampai paham.
Selain itu, Yeni juga mendapat keluhan mengenai KB implan. Menurut warga, pencabutan KB implan saat ini sudah berbayar jika ingin berhenti memasangnya.
"Jadi kalau ada ibu-ibu dia mau buka kembali (KB implan), maka dia berbayar, padahal dulu tidak berbayar. Walaupun memang nominalnya tidak terlalu banyak, cuma bagi ibu-ibu lumayan," tandasnya.
Yeni Rahman menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Salah satunya mengenai persoalan bank sampah disebutkan sosialisasinya yang masih belum optimal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Pendampingannya juga, masih butuh banyak orang yang harus mendampingi ketika ada pembuatan bank sampah. Jadi kalau dibuat, tidak boleh dia ditinggalkan. Harus (didampingi) satu atau dua bulan, agar masyarakat paham bagaimana alurnya," katanya.
Politisi PKS ini menuturkan, selama ini program bank sampah tak maksimal di masyarakat karena tidak ada pendampingan. Menurutnya, perlu ada kunjungan pendamping minimal dua kali selama sebulan.
"Selama ini kan, dilepas. Jadi mereka satu kali dia datang, sudah menjelaskan, langsung ditinggal. Makanya perlu adanya pendampingan, sampai masyarakat itu bisa paham bagaimana alurnya dan cara kerjanya seperti apa itu," tuturnya.
Yeni meyakini program bank sampah bila tersosialisasi dengan baik, maka bisa berdampak baik untuk masyarakat. Makanya ia mendorong agar diturunkan tim pendampingan yang bisa memberikan pemahaman ke warga sampai paham.
Selain itu, Yeni juga mendapat keluhan mengenai KB implan. Menurut warga, pencabutan KB implan saat ini sudah berbayar jika ingin berhenti memasangnya.
"Jadi kalau ada ibu-ibu dia mau buka kembali (KB implan), maka dia berbayar, padahal dulu tidak berbayar. Walaupun memang nominalnya tidak terlalu banyak, cuma bagi ibu-ibu lumayan," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
News
PIRA Sulsel Siapkan Program Kampung Nelayan, Fokus Kawal Aspirasi Masyarakat
Perempuan Indonesia Raya (PIRA) Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui program pemberdayaan dan bantuan sosial yang menyasar langsung kebutuhan warga.
Rabu, 13 Mei 2026 16:22
Sulsel
Andi Ina Kooperatif Penuhi Kembali Panggilan Kejati Sulsel, Berikan Klarifikasi ke BPKP
Mantan Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari kembali memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Sulsel pada Jumat (24/04/2026).
Jum'at, 24 Apr 2026 19:17
Sulsel
Eks Waka DPRD Sulsel Syahar Tegaskan Tak Ada Pembahasan Bibit Nanas di APBD 2024
Mantan Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan periode 2019-2024, Syaharuddin Alrif ikut angkat bicara terkait isu dugaan korupsi bibit nanas yang sedang dikerjakan Kejati Sulsel.
Sabtu, 18 Apr 2026 20:54
Sulsel
Andi Ina dan Ni'matullah Klarifikasi Pemanggilan Kejati Sulsel soal Kasus Korupsi Bibit Nanas
Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Andi Ina Kartika Sari, bersama sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulawesi Selatan memberikan klarifikasi terkait pemanggilannya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar.
Sabtu, 18 Apr 2026 06:05
Sulsel
Respon Rekomendasi DPRD, RSUD Haji Makassar Fokus Benahi Layanan Publik
Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memberikan apresiasi terhadap laporan kinerja RSUD Haji Makassar dalam pembahasan LKPJ Gubernur Sulsel Tahun Anggaran 2025, Kamis (16/4/2026).
Jum'at, 17 Apr 2026 10:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Eks Sekwan DPRD Wajo Siap Bantu Penyelidikan Polisi soal Kasus Anggaran Makan Minum Dewan
2
Penjualan Melejit! Toyota Agya Kuasai 30% Pangsa Pasar Compact Entry
3
Sambut Harlah ke-50, LPM Profesi UNM Gelar Lomba Video Opini
4
Bawa Barang Besar Pakai Motor? Perhatikan 6 Tips #Cari_Aman Ini
5
Bupati Maros Gagas Gerakan Donasi Buku, Targetkan 1.000 Judul untuk Sekolah
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Eks Sekwan DPRD Wajo Siap Bantu Penyelidikan Polisi soal Kasus Anggaran Makan Minum Dewan
2
Penjualan Melejit! Toyota Agya Kuasai 30% Pangsa Pasar Compact Entry
3
Sambut Harlah ke-50, LPM Profesi UNM Gelar Lomba Video Opini
4
Bawa Barang Besar Pakai Motor? Perhatikan 6 Tips #Cari_Aman Ini
5
Bupati Maros Gagas Gerakan Donasi Buku, Targetkan 1.000 Judul untuk Sekolah