Yeni Rahman Serap Aspirasi Warga di Bara-baraya Timur Soal Bank Sampah
Minggu, 27 Jul 2025 15:10
Anggota DPRD Sulsel, Yeni Rahman menggelar reses masa persidangan III Tahun 2024/2025 di Kelurahan Bara-baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Ahad (27/07). Foto: Istimewa
MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel, Yeni Rahman menggelar reses masa persidangan III Tahun 2024/2025 di Kelurahan Bara-baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar pada Ahad (27/07).
Yeni Rahman menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Salah satunya mengenai persoalan bank sampah disebutkan sosialisasinya yang masih belum optimal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Pendampingannya juga, masih butuh banyak orang yang harus mendampingi ketika ada pembuatan bank sampah. Jadi kalau dibuat, tidak boleh dia ditinggalkan. Harus (didampingi) satu atau dua bulan, agar masyarakat paham bagaimana alurnya," katanya.
Politisi PKS ini menuturkan, selama ini program bank sampah tak maksimal di masyarakat karena tidak ada pendampingan. Menurutnya, perlu ada kunjungan pendamping minimal dua kali selama sebulan.
"Selama ini kan, dilepas. Jadi mereka satu kali dia datang, sudah menjelaskan, langsung ditinggal. Makanya perlu adanya pendampingan, sampai masyarakat itu bisa paham bagaimana alurnya dan cara kerjanya seperti apa itu," tuturnya.
Yeni meyakini program bank sampah bila tersosialisasi dengan baik, maka bisa berdampak baik untuk masyarakat. Makanya ia mendorong agar diturunkan tim pendampingan yang bisa memberikan pemahaman ke warga sampai paham.
Selain itu, Yeni juga mendapat keluhan mengenai KB implan. Menurut warga, pencabutan KB implan saat ini sudah berbayar jika ingin berhenti memasangnya.
"Jadi kalau ada ibu-ibu dia mau buka kembali (KB implan), maka dia berbayar, padahal dulu tidak berbayar. Walaupun memang nominalnya tidak terlalu banyak, cuma bagi ibu-ibu lumayan," tandasnya.
Yeni Rahman menerima berbagai aspirasi dari masyarakat. Salah satunya mengenai persoalan bank sampah disebutkan sosialisasinya yang masih belum optimal dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Pendampingannya juga, masih butuh banyak orang yang harus mendampingi ketika ada pembuatan bank sampah. Jadi kalau dibuat, tidak boleh dia ditinggalkan. Harus (didampingi) satu atau dua bulan, agar masyarakat paham bagaimana alurnya," katanya.
Politisi PKS ini menuturkan, selama ini program bank sampah tak maksimal di masyarakat karena tidak ada pendampingan. Menurutnya, perlu ada kunjungan pendamping minimal dua kali selama sebulan.
"Selama ini kan, dilepas. Jadi mereka satu kali dia datang, sudah menjelaskan, langsung ditinggal. Makanya perlu adanya pendampingan, sampai masyarakat itu bisa paham bagaimana alurnya dan cara kerjanya seperti apa itu," tuturnya.
Yeni meyakini program bank sampah bila tersosialisasi dengan baik, maka bisa berdampak baik untuk masyarakat. Makanya ia mendorong agar diturunkan tim pendampingan yang bisa memberikan pemahaman ke warga sampai paham.
Selain itu, Yeni juga mendapat keluhan mengenai KB implan. Menurut warga, pencabutan KB implan saat ini sudah berbayar jika ingin berhenti memasangnya.
"Jadi kalau ada ibu-ibu dia mau buka kembali (KB implan), maka dia berbayar, padahal dulu tidak berbayar. Walaupun memang nominalnya tidak terlalu banyak, cuma bagi ibu-ibu lumayan," tandasnya.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
DPRD Sulsel Tegaskan Lahan 394 Hektare PT IHIP Aset Sah Pemkab Luwu Timur
DPRD Sulsel menggelar RDP terkait Perjanjian Kerja Sama antara Pemkab Lutim dengan PT IHIP tentang Penggunaan Lahan Bekas Kompensasi DAM Karebbe di Desa Harapan, Kecamatan Malili.
Kamis, 18 Des 2025 19:18
Sulsel
Kementerian PU Hanya Rehab Gedung DPRD Sulsel, Disebut Bangunan Kokoh & Selesai 6 Bulan
Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum bersama PT Hutama Karya resmi menandatangani kontrak paket rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung negara serta prasarana publik yang terdampak aksi demonstrasi di Provinsi Sulawesi Selatan.
Kamis, 11 Des 2025 22:02
Sulsel
Hindari Ketegangan Warga dengan TNI, DPRD Sulsel Usul Lokasi Pembangunan Batalyon Digeser
Komisi C DPRD Sulsel merekomendasikan Pemprov Sulsel untuk mencari lahan alternatif bagi pembangunan Batalyon TNI TP 872 di Desa Rampoang, Kecamatan Tana Lili, Kabupaten Luwu Utara.
Kamis, 11 Des 2025 20:21
Sulsel
DPRD Sulsel Inventarisasi Lahan Hibah untuk Pembangunan Batalyon TNI di Luwu Utara
Polemik lahan hibah Pemprov Sulawesi Selatan untuk pembangunan Batalyon Teritorial TNI 872 di Rampoang, Luwu Utara, kini masuk ke meja Komisi C DPRD Sulsel.
Rabu, 10 Des 2025 20:21
Sulsel
Dalam Sehari, DPRD Sulsel Kumpulkan Rp113,5 Juta untuk Korban Banjir Aceh-Sumatera
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan donasi senilai Rp113.500.000 untuk korban banjir di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Sabtu, 06 Des 2025 18:36
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejati Sulsel Ajukan Cekal Eks Pj Gubernur dan 5 Orang Terkait Dugaan Korupsi Bibit Nanas
2
Pemkab Maros Tunaikan Janji, 4.639 PPPK Paruh Waktu Terima SK
3
Air Irigasi dari Bendungan Karalloe Tersendat, Komisi III DPRD Langsung Bergerak
4
Kapolda Sulsel Janji Tuntaskan Kasus Penembakan Pengacara Rudy S Gani
5
UMI Gelar Dzikir Launching Penerimaan Maba 2026, Begini Pesan Rektor Prof Hambali
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Kejati Sulsel Ajukan Cekal Eks Pj Gubernur dan 5 Orang Terkait Dugaan Korupsi Bibit Nanas
2
Pemkab Maros Tunaikan Janji, 4.639 PPPK Paruh Waktu Terima SK
3
Air Irigasi dari Bendungan Karalloe Tersendat, Komisi III DPRD Langsung Bergerak
4
Kapolda Sulsel Janji Tuntaskan Kasus Penembakan Pengacara Rudy S Gani
5
UMI Gelar Dzikir Launching Penerimaan Maba 2026, Begini Pesan Rektor Prof Hambali