Kemenkum Gelar Sidang Komisi Rakordal, Susun Rencana Aksi Percepatan Kinerja 2025
Rabu, 30 Jul 2025 19:23
MAKASSAR - Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja (Rakordal) Kementerian Hukum (Kemenkum) Semester I Tahun 2025 memasuki hari kedua dengan pelaksanaan sidang komisi.
Ratusan peserta yang terdiri dari Pimpinan Tingkat Pratama dan Pejabat Administrator dibagi ke dalam enam komisi untuk menyusun rencana aksi percepatan kinerja di berbagai bidang.
Sidang komisi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari ini memfokuskan pembahasan pada tiga bidang utama, yakni dukungan manajemen, peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, serta pelayanan hukum. Setiap komisi bekerja secara intensif mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi konkret untuk meningkatkan kinerja Kemenkum di tahun 2025.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Basmal, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, tergabung dalam Komisi 3B yang khusus membahas isu strategis dan permasalahan kinerja di bidang pelayanan Kekayaan Intelektual (KI). Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, berpartisipasi dalam Komisi 2A yang mengkaji peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya pimpinan tingkat pratama, sidang komisi juga melibatkan aktif para pejabat administrator. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel turut membahas permasalahan dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Hubungan Kerja Sama (Hukerma), dan Teknologi Informasi dalam Komisi 1B. Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenkum di wilayah Sulawesi Selatan, terlibat dalam pembahasan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Komisi 3A.
Sidang komisi akan diakhiri dengan sidang panel yang mempaparkan hasil pembahasan masing-masing komisi. Keluaran utama dari kegiatan ini adalah rencana aksi percepatan pencapaian kinerja Kemenkum tahun 2025 yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum untuk dilaksanakan seluruh jajaran, baik di unit pusat maupun wilayah.
Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyambut positif pelaksanaan Rakordal tahun ini. "Sidang komisi ini sangat strategis karena memberikan ruang bagi seluruh jajaran untuk berkontribusi langsung dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang kita hadapi di lapangan," ujarnya usai mengikuti sidang Komisi 3B.
Andi Basmal menekankan pentingnya sinergi antara unit pusat dan wilayah dalam mengimplementasikan rencana aksi yang dihasilkan. "Kami di Sulawesi Selatan siap menjalankan semua program percepatan kinerja, terutama dalam bidang pelayanan yang menjadi fokus pembahasan komisi tiap komisi. Pelayanan yang prima kepada masyarakat adalah prioritas utama," tegasnya.
Lebih lanjut, Kakanwil menyatakan optimisme terhadap pencapaian target kinerja 2025. "Dengan rencana aksi yang terstruktur dan dukungan penuh dari pusat, saya yakin Kanwil Kemenkum Sulsel dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian visi misi Kemenkum. Kunci utamanya adalah konsistensi dalam implementasi dan evaluasi berkala," pungkas Andi Basmal.
Ratusan peserta yang terdiri dari Pimpinan Tingkat Pratama dan Pejabat Administrator dibagi ke dalam enam komisi untuk menyusun rencana aksi percepatan kinerja di berbagai bidang.
Sidang komisi yang berlangsung sejak pagi hingga sore hari ini memfokuskan pembahasan pada tiga bidang utama, yakni dukungan manajemen, peraturan perundang-undangan dan pembinaan hukum, serta pelayanan hukum. Setiap komisi bekerja secara intensif mengidentifikasi permasalahan dan merumuskan solusi konkret untuk meningkatkan kinerja Kemenkum di tahun 2025.
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkum Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Basmal, bersama Kepala Divisi Pelayanan Hukum Demson Marihot, tergabung dalam Komisi 3B yang khusus membahas isu strategis dan permasalahan kinerja di bidang pelayanan Kekayaan Intelektual (KI). Sementara itu, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, berpartisipasi dalam Komisi 2A yang mengkaji peraturan perundang-undangan.
Tidak hanya pimpinan tingkat pratama, sidang komisi juga melibatkan aktif para pejabat administrator. Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kemenkum Sulsel turut membahas permasalahan dalam bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Hubungan Kerja Sama (Hukerma), dan Teknologi Informasi dalam Komisi 1B. Kepala Balai Harta Peninggalan (BHP) Makassar, sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Kemenkum di wilayah Sulawesi Selatan, terlibat dalam pembahasan pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) pada Komisi 3A.
Sidang komisi akan diakhiri dengan sidang panel yang mempaparkan hasil pembahasan masing-masing komisi. Keluaran utama dari kegiatan ini adalah rencana aksi percepatan pencapaian kinerja Kemenkum tahun 2025 yang nantinya akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Hukum untuk dilaksanakan seluruh jajaran, baik di unit pusat maupun wilayah.
Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyambut positif pelaksanaan Rakordal tahun ini. "Sidang komisi ini sangat strategis karena memberikan ruang bagi seluruh jajaran untuk berkontribusi langsung dalam merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang kita hadapi di lapangan," ujarnya usai mengikuti sidang Komisi 3B.
Andi Basmal menekankan pentingnya sinergi antara unit pusat dan wilayah dalam mengimplementasikan rencana aksi yang dihasilkan. "Kami di Sulawesi Selatan siap menjalankan semua program percepatan kinerja, terutama dalam bidang pelayanan yang menjadi fokus pembahasan komisi tiap komisi. Pelayanan yang prima kepada masyarakat adalah prioritas utama," tegasnya.
Lebih lanjut, Kakanwil menyatakan optimisme terhadap pencapaian target kinerja 2025. "Dengan rencana aksi yang terstruktur dan dukungan penuh dari pusat, saya yakin Kanwil Kemenkum Sulsel dapat memberikan kontribusi maksimal bagi pencapaian visi misi Kemenkum. Kunci utamanya adalah konsistensi dalam implementasi dan evaluasi berkala," pungkas Andi Basmal.
(GUS)
Berita Terkait
News
Balai Bahasa Sulsel Gandeng Kemenkum Sulsel Kawal Penggunaan Bahasa Negara
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menjadi salah satu instansi pemerintah yang menerima pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara
Selasa, 03 Mar 2026 20:52
News
Lantik Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Non Manajerial Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel, Senin (2/3/2026).
Senin, 02 Mar 2026 22:59
News
Dukung Pusdatin Evaluasi Pengelolaan Jaringan Internet
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung upaya optimalisasi jaringan internet dengan mengikuti rapat virtual bertema Evaluasi Pengelolaan Jaringan Internet
Senin, 02 Mar 2026 15:55
News
Perkuat Reformasi Birokrasi, Kemenkum Sulsel Genjot Inovasi untuk Pembangunan ZI 2026
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi, melalui optimalisasi peran tim inovatif guna mendukung pembangunan Zona Integritas
Senin, 02 Mar 2026 15:25
News
Layanan Prima di Ramadhan, Kemenkum Sulsel Fasilitasi Pemohon Legalisasi dan Apostille
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama bulan suci Ramadan.
Minggu, 01 Mar 2026 19:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Masjid, Globalisasi dan Spiritualitas
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
4
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
5
Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa, Hakim Vonis Owner Mytha Kosmetik 2,5 Tahun Penjara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Masjid, Globalisasi dan Spiritualitas
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
4
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
5
Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa, Hakim Vonis Owner Mytha Kosmetik 2,5 Tahun Penjara