92% Stok Beras Nasional di Tangan Swasta Tak Halangi Pemerintah Optimalkan Pengendalian Harga

JAKARTA - Perum Bulog memberikan klarifikasi terkait salah kaprah seputar stok beras nasional. Klarifikasi ini menanggapi pemberitaan yang mengaitkan harga beras yang tetap tinggi meskipun stok beras nasional melimpah.

Perum Bulog menegaskan bahwa sebagian besar stok beras di Indonesia saat ini dikuasai oleh sektor swasta, dengan porsi yang berada di bawah kendali pemerintah hanya sekitar 4 juta ton, atau sekitar 8 persen dari total produksi beras nasional yang diperkirakan mencapai 35 juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog, Achmad Rizal Ramdhani, menjelaskan bahwa terbatasnya penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor utama dalam pengendalian harga beras. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa Bulog terus berupaya menjaga stabilitas harga untuk kepentingan masyarakat.

"Walaupun porsi kami hanya 8 persen, ruang gerak pemerintah memang terbatas. Namun Bulog tetap memastikan setiap butir beras yang kami kelola digunakan secara strategis untuk menjaga stabilitas harga dan melindungi daya beli masyarakat," ujarnya dalam siaran pers, Sabtu, 16 Agustus 2025.

Meski hanya menguasai sekitar 8% dari produksi nasional, BULOG tetap menjadi badan usaha dengan stok beras terbesar di Indonesia, serta memiliki jaringan distribusi terluas, mencakup pasar tradisional, ritel modern, outlet Rumah Pangan Kita (RPK), dan mitra distribusi lainnya.

Menurut Achmad Rizal Ramdhani, Bulog sangat yakin dapat melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga apabila terjadi gejolak harga.

Hingga pertengahan Agustus 2025, Bulog telah menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke seluruh provinsi melalui operasi pasar, pasar tradisional, dan jaringan ritel modern, dengan tujuan untuk menekan kenaikan harga di tingkat konsumen.

Bulog juga terus berkoordinasi dengan kementerian terkait, pemerintah daerah, dan pelaku usaha pangan untuk memastikan ketersediaan beras tetap terjaga, khususnya menjelang periode konsumsi tinggi.

Pemerintah berharap, melalui langkah-langkah ini, masyarakat memahami bahwa kestabilan harga beras tidak hanya bergantung pada jumlah stok nasional, tetapi juga pada distribusi penguasaan stok dan dinamika pasar yang melibatkan banyak pihak.