Kanwil Kemenkum Sulsel Mantapkan Persiapan Menuju Penilaian TPN
Rabu, 03 Sep 2025 17:13
MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memantapkan langkah persiapan menjelang penilaian yang akan dilakukan oleh Tim Penilai Nasional (TPN). Hal ini ditandai dengan pelaksanaan rapat Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang digelar di Ruang Rapat Kepala Kanwil, Rabu (3/9/2025).
Dalam rapat tersebut, dilakukan pengecekan terhadap berbagai dokumen dan data dukung yang masih perlu dilengkapi maupun diperbaiki. Selain itu, kesiapan layanan juga menjadi sorotan, mulai dari optimalisasi layanan informasi, kesiapan petugas dalam memberikan informasi kepada masyarakat, hingga memastikan sarana dan prasarana layanan berada dalam kondisi prima.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot selaku Koordinator Tim ZI, menegaskan pentingnya keterpaduan seluruh area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.
“Seluruh komponen area perubahan dalam membangun ZI perlu diperhatikan dengan baik. Setiap detail harus dipastikan siap agar penilaian TPN nantinya dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, dalam arahannya menekankan agar seluruh jajaran benar-benar memahami substansi dari pembangunan Zona Integritas, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi.
“Pembangunan ZI ini harus kita maknai sebagai upaya bersama untuk menghadirkan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penilaian TPN hanyalah salah satu tahapan, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menunjukkan konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kakanwil menekankan pentingnya inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. “Kita harus mampu memaksimalkan berbagai inovasi layanan yang telah dikembangkan, sekaligus terus melahirkan inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi inilah yang menjadi pembeda sekaligus bukti nyata keseriusan kita dalam membangun budaya kerja yang profesional,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen panjang dalam menjaga budaya kerja yang bersih dan profesional.
“Saya berharap seluruh pegawai dapat berperan aktif, tidak hanya tim inti ZI. Setiap unit kerja harus menunjukkan kontribusi nyata agar kita mampu menjawab ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas,” tambahnya.
Rapat ini dihadiri oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang terdiri dari unsur pimpinan, koordinator, hingga anggota di setiap area perubahan.
Kehadiran tim ini menjadi bukti komitmen bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam menyukseskan pembangunan Zona Integritas.
Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan menjadikan momentum penilaian TPN sebagai pijakan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi serta benar-benar melayani masyarakat.
Dalam rapat tersebut, dilakukan pengecekan terhadap berbagai dokumen dan data dukung yang masih perlu dilengkapi maupun diperbaiki. Selain itu, kesiapan layanan juga menjadi sorotan, mulai dari optimalisasi layanan informasi, kesiapan petugas dalam memberikan informasi kepada masyarakat, hingga memastikan sarana dan prasarana layanan berada dalam kondisi prima.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Demson Marihot selaku Koordinator Tim ZI, menegaskan pentingnya keterpaduan seluruh area perubahan dalam pembangunan Zona Integritas.
“Seluruh komponen area perubahan dalam membangun ZI perlu diperhatikan dengan baik. Setiap detail harus dipastikan siap agar penilaian TPN nantinya dapat berjalan maksimal,” ujarnya.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, dalam arahannya menekankan agar seluruh jajaran benar-benar memahami substansi dari pembangunan Zona Integritas, bukan sekadar memenuhi persyaratan administrasi.
“Pembangunan ZI ini harus kita maknai sebagai upaya bersama untuk menghadirkan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Penilaian TPN hanyalah salah satu tahapan, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menunjukkan konsistensi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kakanwil menekankan pentingnya inovasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat. “Kita harus mampu memaksimalkan berbagai inovasi layanan yang telah dikembangkan, sekaligus terus melahirkan inovasi-inovasi baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Inovasi inilah yang menjadi pembeda sekaligus bukti nyata keseriusan kita dalam membangun budaya kerja yang profesional,” ungkapnya.
Ia juga mengingatkan bahwa keberhasilan meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) bukanlah akhir, melainkan awal dari komitmen panjang dalam menjaga budaya kerja yang bersih dan profesional.
“Saya berharap seluruh pegawai dapat berperan aktif, tidak hanya tim inti ZI. Setiap unit kerja harus menunjukkan kontribusi nyata agar kita mampu menjawab ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan yang cepat, tepat, dan berintegritas,” tambahnya.
Rapat ini dihadiri oleh Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan Tahun 2025, yang terdiri dari unsur pimpinan, koordinator, hingga anggota di setiap area perubahan.
Kehadiran tim ini menjadi bukti komitmen bersama seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel dalam menyukseskan pembangunan Zona Integritas.
Melalui rapat ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik dan menjadikan momentum penilaian TPN sebagai pijakan penting dalam mewujudkan birokrasi yang bebas dari praktik korupsi serta benar-benar melayani masyarakat.
(GUS)
Berita Terkait
News
Balai Bahasa Sulsel Gandeng Kemenkum Sulsel Kawal Penggunaan Bahasa Negara
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menjadi salah satu instansi pemerintah yang menerima pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara
Selasa, 03 Mar 2026 20:52
News
Lantik Perancang Peraturan Perundang-Undangan, Tekankan Integritas dan Profesionalisme
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, melantik dan mengambil sumpah jabatan Pejabat Non Manajerial Perancang Peraturan Perundang-Undangan di lingkungan Kanwil Kemenkum Sulsel, Senin (2/3/2026).
Senin, 02 Mar 2026 22:59
News
Dukung Pusdatin Evaluasi Pengelolaan Jaringan Internet
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung upaya optimalisasi jaringan internet dengan mengikuti rapat virtual bertema Evaluasi Pengelolaan Jaringan Internet
Senin, 02 Mar 2026 15:55
News
Perkuat Reformasi Birokrasi, Kemenkum Sulsel Genjot Inovasi untuk Pembangunan ZI 2026
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menegaskan komitmennya dalam memperkuat reformasi birokrasi, melalui optimalisasi peran tim inovatif guna mendukung pembangunan Zona Integritas
Senin, 02 Mar 2026 15:25
News
Layanan Prima di Ramadhan, Kemenkum Sulsel Fasilitasi Pemohon Legalisasi dan Apostille
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal selama bulan suci Ramadan.
Minggu, 01 Mar 2026 19:03
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Masjid, Globalisasi dan Spiritualitas
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
4
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
5
Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa, Hakim Vonis Owner Mytha Kosmetik 2,5 Tahun Penjara
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Masjid, Globalisasi dan Spiritualitas
2
Komisi D DPRD Sulsel Soroti Ketidakprofesionalan Pengerjaan Proyek Jalan Hertasning
3
Legislator Makassar Usul Petugas Khusus untuk Awasi Pajak Perusahaan
4
Dukung BPK dalam Pemeriksaan LKPD, Bupati Jeneponto Minta OPD Kooperatif
5
Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa, Hakim Vonis Owner Mytha Kosmetik 2,5 Tahun Penjara