Dirjen PP Kunjungi Kemenkum Sulsel, Tekankan Optimalisasi Pembentukan Produk Hukum

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) menerima kunjungan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Dirjen PP), Dhahana Putra, Senin (8/9/2025).

Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam upaya memperkuat peran Kanwil sebagai ujung tombak Kementerian Hukum dalam pembentukan, harmonisasi, dan pembinaan produk hukum di daerah.

Dalam kunjungan tersebut, Dhahana Putra menekankan pentingnya optimalisasi pembentukan produk hukum yang tidak hanya selaras dengan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan masyarakat daerah. Menurutnya, kualitas regulasi menjadi kunci terciptanya kepastian hukum yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

“Kanwil Kementerian Hukum harus hadir sebagai fasilitator dan mitra strategis bagi pemerintah daerah dalam menyusun regulasi yang baik, harmonis, dan berdaya guna. Produk hukum yang dihasilkan harus dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Dhahana Putra.

Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal bersama Jajaran, menyambut baik kunjungan ini. Ia menyampaikan bahwa Kanwil terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan pembentukan dan harmonisasi produk hukum, sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait.

“Kami siap menindaklanjuti arahan Bapak Dirjen dengan memaksimalkan peran perancang peraturan perundang-undangan di Kanwil, serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam proses legislasi,” ungkapnya.

Selain memberikan arahan, kunjungan Dhahana Putra juga diisi dengan dialog bersama jajaran Kanwil Sulsel, termasuk para perancang peraturan perundang-undangan. Diskusi berlangsung hangat dengan membahas isu terkini dan tantangan serta peluang peningkatan kualitas regulasi di Sulawesi Selatan.

Kunjungan ini diharapkan semakin memperkuat semangat jajaran Kanwil Kementerian Hukum Sulsel dalam mengoptimalkan pelayanan hukum, khususnya di bidang pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.