Pemprov Sulsel Luncurkan Program Multiyears Rp3,7 Triliun

MAKASSAR - Suasana khitmad terasa pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka Peringatan Hari Jadi ke-356 Sulawesi Selatan, yang berlangsung di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Minggu (19/10/2025). Momentum ini menjadi semangat berkolaborasi untuk memajukan daerah, termasuk melaunching program Multiyears senilai Rp3,7 Triliun.

Pada rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi turut dihadiri seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah jajaran kepala daerah di Provinsi Sulsel. Juga hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rusdi Masse, Anggota DPD RI Andi Abdul Waris Halid.

Pada kesempatan tersebut, sebelum memberikan sambutan, Akhmad Wiyagus turut serta bersama Andi Sudirman, Fatmawati Rusdi dan Rachmatika Dewi meluncurkan Program Multiyears Project (MYP) 2025–2027 dengan nilai investasi Rp3,7 triliun.

Proyek ini difokuskan untuk penanganan jalan provinsi Rp,2,51 triliun, pembangunan jaringan irigasi Rp764 miliar, serta pembangunan Rumah Sakit Regional Rp500 miliar. Langkah ini diharapkan mempercepat konektivitas, meningkatkan layanan kesehatan, serta memperkuat fondasi ekonomi daerah secara merata.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Rachmatika Dewi dalam sambutannya menyampaikan komitmen DPRD untuk terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Ia menegaskan kesiapan DPRD untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai instansi dan pemangku kepentingan lainnya, demi mewujudkan Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter.

Ia menyampaikan bahwa momentum peringatan hari jadi Sulawesi Selatan menjadi refleksi penting bagi seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dalam membangun daerah menuju masa depan yang lebih baik.

Cicu sapaannya menegaskan bahwa peristiwa kebakaran kantor DPRD Sulsel beberapa waktu lalu tidak akan mengurangi semangat pengabdian seluruh anggota dewan kepada masyarakat Sulsel. “Meski kantor DPRD Sulsel sempat terbakar, semangat kami untuk bekerja, melayani, dan berjuang bagi masyarakat tidak akan pernah padam. Justru momentum hari jadi ini menjadi pengingat bahwa kebersamaan dan tanggung jawab kita untuk Sulsel harus semakin kuat,” ucapnya.

Ia menekankan, pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam melanjutkan program prioritas pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI menegaskan pentingnya meneguhkan komitmen bersama dalam memperkuat persatuan dan kesatuan masyarakat Sulawesi Selatan. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sulsel atas upaya meningkatkan pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.

Akhmad Wiyagus mengapresiasi seluruh jajaran pemerintah provinsi, kabupaten/kota, mitra pembangunan, dan masyarakat Sulawesi Selatan yang telah menjaga stabilitas dan mendorong perekonomian daerah.

“Perayaan ini adalah milik kita semua. Pengingat bahwa negara hadir melalui kerja nyata yang dirasakan hingga ke desa dan pulau-pulau kecil. Sulawesi Selatan dibangun di atas nilai luhur siri’ na pacce, yang menumbuhkan keberanian, kegigihan, dan kepedulian,” tambahnya.

Wiyagus menyampaikan sejumlah capaian pembangunan Sulawesi Selatan sepanjang tahun 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat di atas 5 persen, didukung oleh sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan jasa.

Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulsel mencapai 75,18, menggambarkan kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Tingkat pengangguran terbuka per Februari 2025 turun menjadi 4,96 persen, dan tingkat kemiskinan per Maret 2025 mencapai ke 7,6 persen, terendah dalam beberapa tahun terakhir.

Inflasi tahunan per September 2025 juga terjaga di kisaran 1,67 persen, menunjukkan efektivitas pengendalian harga dan pasokan melalui operasi pasar dan gerakan pangan murah. Di bidang tata kelola pemerintahan digital, Indeks SPBE Pemerintah Provinsi Sulsel mencapai 3,94 (kategori sangat baik), sementara kepatuhan terhadap standar pelayanan publik berada di zona hijau. “Tugas kita berikutnya adalah menerjemahkan capaian itu menjadi layanan publik yang semakin cepat, transparan, dan aman,” kata Wiyagus.

Pemerintah juga terus memperkuat konektivitas strategis. Jalan akses tol menuju Makassar New Port (MNP) telah beroperasi untuk mendukung kelancaran ekspor dan distribusi domestik. Selain itu, layanan Kereta Api Makassar–Parepare lintas Maros–Barru sudah berjalan dan diintegrasikan dengan Pelabuhan Garongkong dan MNP.

Modernisasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin pun terus dipercepat untuk peningkatan kapasitas pelayanan. Sektor unggulan daerah juga tumbuh pesat. Produksi padi dijaga stabil, sementara budidaya rumput laut, terbesar secara nasional. Memberi peluang besar bagi hilirisasi produk keragenan dan agar-agar.

Di sektor energi dan mineral, klaster nikel Sorowako di Luwu Timur didukung pembangkit listrik tenaga air, mendorong praktik industri yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman memaparkan berbagai capaian pembangunan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulsel, termasuk pembangunan infrastruktur jalan sepanjang 500 kilometer yang tersebar di berbagai daerah.

Andi Sudirman Sulaiman juga menegaskan komitmen untuk melanjutkan program pembangunan multiyears project 2025–2027, sebagai langkah strategis mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di seluruh daerah Sulsel.

Selain menyoroti keberhasilan pembangunan, Gubernur juga menguraikan target pendapatan daerah serta mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan doa dan dukungan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan.

"Pemerintah Provinsi Sulsel berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan publik yang berkualitas bagi masyarakat, sekaligus mendukung penuh program-program nasional yang dicanangkan oleh Presiden," ungkap gubernur.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Sulsel, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sulsel dalam rangka memperingati Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-356.

Sekda Sulsel tampil mengenakan setelan adat Bugis-Makassar berupa jas tutup coklat beraksen emas, dilengkapi Songkok Recca dan sarung khas sebagai bawahan. Kehadiran jajaran Pemprov dan DPRD Sulsel menandai puncak peringatan Hari Jadi Sulawesi Selatan tahun ini yang mengusung tema “Sulawesi Selatan Maju dan Berkarakter.”

Jufri Rahman membacakan sejarah singkat lahirnya Hari Jadi Sulawesi Selatan. “Pada Tahun 1993 HZB Palaguna, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, menggagas lahirnya hari jadi Sulawesi Selatan, dengan tujuan sebagai upaya meningkatkan kecintaan dan kebanggaan terhadap jati diri masyarakat dalam rasa persatuan dan kesatuan untuk melanjutkan pembangunan nasional yang berlangsung di Sulawesi Selatan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan gagasan tersebut berawal dari seminar Tudang Sipulung pada 18–19 Juli 1995, yang dihadiri para cendekiawan, tokoh masyarakat, pinisepuh, pimpinan daerah, hingga organisasi pemuda se-Sulsel. Forum ini berhasil merumuskan lima usulan utama untuk menentukan momentum historis yang pantas menjadi simbol kelahiran Sulawesi Selatan.

Tudang Sipulung, istilah dalam budaya Bugis-Makassar yang berarti “duduk bersama untuk bermusyawarah.”Maknanya menekankan nilai deliberatif dan partisipatif dalam pengambilan keputusan.

“Pembahasan secara mendalam dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah bersama staf, sesuai usulan dan momentum puncak kejayaan peristiwa di Sulawesi Selatan dimaknai memiliki bobot nilai yang sama. Maka simpulan yang dihasilkan adalah dipandang perlu memadukan atau menggabungkan rumusan yang ada dalam sebuah rumusan yang bermakna simbolik yaitu tanggal 19 bulan Oktober Tahun 1669,” tuturnya.

Rumusan tersebut kemudian disahkan menjadi dasar hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) Tingkat I Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 1995, yang menetapkan 19 Oktober 1669 sebagai Hari Jadi Provinsi Sulawesi Selatan.

Sekda juga menjabarkan makna filosofis penetapan tanggal tersebut: Tanggal 19 melambangkan kesadaran Sulsel sebagai bagian tak terpisahkan dari NKRI, merujuk pada rapat PPKI tanggal 19 Agustus 1945.

Bulan Oktober dipilih karena menyimpan dua momentum penting: dukungan para Raja Sulsel kepada Dr Ratulangi (15 Oktober 1945) dan peristiwa rekonsiliasi Raja-Raja bersaudara usai Perang Makassar (Oktober 1674). Sementara tahun 1669 menandai berakhirnya Perang Makassar, simbol heroisme dan keteguhan rakyat dalam mempertahankan kedaulatan.

“Pilihan tahun yang bersejarah itu juga dimaksudkan menggugah hati nurani masyarakat Sulawesi Selatan untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya perpecahan, menjaga kebersamaan, serta mengembangkan persatuan demi kelanjutan pembangunan menuju masyarakat sejahtera dan cinta tanah air,” ujar Sekda.