Kadiv P3H Kemenkum Sulsel Ikuti Training of Facilitator KUHP Baru di BPSDM Hukum
Jum'at, 07 Nov 2025 20:18
MAKASSAR - Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (Kadiv P3H) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Heny Widyawati, mengikuti kegiatan Training of Facilitator (ToF) KUHP Baru yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum (BPSDM HuHukum
Kegiatan ini berlangsung selama delapan hari, mulai Senin, 27 Oktober hingga Rabu, 5 November 2025, dengan metode klasikal.
Kegiatan ToF KUHP Baru diikuti oleh seluruh Kadiv P3H Kanwil Kemenkum se-Indonesia, serta perwakilan dari Kejaksaan dan Kepolisian. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fasilitator hukum dalam memahami dan menyebarluaskan substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang telah disahkan pemerintah.
Selama pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi mulai dari konsep dasar fasilitasi, sejarah dan ruang lingkup berlakunya KUHP baru, hingga paradigma pemidanaan modern. Pembelajaran juga mencakup tindak pidana khusus, pertanggungjawaban pidana korporasi, alasan pemaaf dan pembenar, serta tindak pidana terkait kemerdekaan berekspresi.
Pada sesi akhir, peserta melaksanakan Ujian Kompetensi Teknik Fasilitasi dan pemaparan Rencana Aksi Implementasi ToF yang diuji langsung oleh Kepala BPSDM Hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, memaparkan rencana aksinya pada urutan ketiga, yang berfokus pada strategi peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap penerapan KUHP Baru di wilayah Sulawesi Selatan.
Kegiatan ditutup pada Rabu, 5 November 2025, dengan harapan seluruh peserta dapat menjadi fasilitator yang andal dalam mensosialisasikan KUHP Nasional secara efektif di lingkungan kerja masing-masing.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan jajarannya dalam kegiatan ini.
“Kami mendukung penuh peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam memahami dan memfasilitasi implementasi KUHP Baru. Ini langkah strategis dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai semangat pembaruan hukum nasional,” ujar Andi Basmal.
Dengan pelatihan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menyukseskan diseminasi dan penerapan KUHP Nasional di tingkat daerah.
Kegiatan ini berlangsung selama delapan hari, mulai Senin, 27 Oktober hingga Rabu, 5 November 2025, dengan metode klasikal.
Kegiatan ToF KUHP Baru diikuti oleh seluruh Kadiv P3H Kanwil Kemenkum se-Indonesia, serta perwakilan dari Kejaksaan dan Kepolisian. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas fasilitator hukum dalam memahami dan menyebarluaskan substansi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang telah disahkan pemerintah.
Selama pelaksanaan, peserta mendapatkan berbagai materi mulai dari konsep dasar fasilitasi, sejarah dan ruang lingkup berlakunya KUHP baru, hingga paradigma pemidanaan modern. Pembelajaran juga mencakup tindak pidana khusus, pertanggungjawaban pidana korporasi, alasan pemaaf dan pembenar, serta tindak pidana terkait kemerdekaan berekspresi.
Pada sesi akhir, peserta melaksanakan Ujian Kompetensi Teknik Fasilitasi dan pemaparan Rencana Aksi Implementasi ToF yang diuji langsung oleh Kepala BPSDM Hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Kadiv P3H Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, memaparkan rencana aksinya pada urutan ketiga, yang berfokus pada strategi peningkatan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap penerapan KUHP Baru di wilayah Sulawesi Selatan.
Kegiatan ditutup pada Rabu, 5 November 2025, dengan harapan seluruh peserta dapat menjadi fasilitator yang andal dalam mensosialisasikan KUHP Nasional secara efektif di lingkungan kerja masing-masing.
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, menyampaikan apresiasi atas keikutsertaan jajarannya dalam kegiatan ini.
“Kami mendukung penuh peningkatan kapasitas aparatur, khususnya dalam memahami dan memfasilitasi implementasi KUHP Baru. Ini langkah strategis dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai semangat pembaruan hukum nasional,” ujar Andi Basmal.
Dengan pelatihan ini, Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen untuk terus berperan aktif dalam menyukseskan diseminasi dan penerapan KUHP Nasional di tingkat daerah.
(GUS)
Berita Terkait
News
Kemenkum Sulsel Bertemu Sekretaris Jenderal Bahas Penertiban Barang Milik Negara
Dalam upaya meningkatkan pengelolaan BMN, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi selatan (Kakanwil Kemenkum Sulsel), Andi Basmal, bertemu secara khusus dengan Inspektur Jenderal.
Kamis, 08 Jan 2026 09:17
News
Awal Tahun Jadi Momentum Penguatan Kinerja dan Integritas ASN Kemenkum Sulsel
Mengawali tahun kerja 2026, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal, memberikan arahan kepada seluruh jajaran ASN pada kegiatan apel pagi yang digelar di Aula Pancasila Kanwil Kemenkum Sulsel, Senin (5/1/2026).
Senin, 05 Jan 2026 10:09
Sulsel
Tahun 2025, Kemenkum Sulsel Catatkan PNBP Kekayaan Intelektual Rp3,79 Miliar
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, mencatat capaian positif pada sektor Kekayaan Intelektual (KI) melalui peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selama periode tahun 2020 hingga 2025.
Jum'at, 02 Jan 2026 23:30
News
Arahan Virtual Kabag TU Umum Tekankan Disiplin ASN dan Ketertiban Administrasi
Kepala Bagian (Kabag) Tata Usaha (TU) dan Umum Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel), Meydi Zulqadri, menyampaikan arahan virtual kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) Kanwil Kemenkum Sulsel, Senin (29/12/2025).
Selasa, 30 Des 2025 09:20
News
Kemenkum Sulsel Tekankan Disiplin ASN dan Akselerasi Kinerja Awal Tahun 2026
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) memberikan arahan strategis kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rapat yang digelar secara virtual dari Ruang Rapat Kakanwil, Senin (29/12/2025).
Senin, 29 Des 2025 16:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Tunjuk Camat Rumbia Abdul Rajab jadi Plt Kadis Perikanan dan Kelautan
2
Tiga Pria Mabuk Bawa Sajam Teror Warga di Jeneponto
3
Viral Guru Honorer di Jeneponto Dipecat, Diduga Diganti Adik Kepsek yang Lolos PPPK
4
PT Pegadaian Serahkan Bantuan Ambulans untuk Puskesmas Perawatan Saleman
5
DPRD Makassar Segera Terbitkan Rekomendasi Sengketa Lahan Bangkala
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Bupati Jeneponto Tunjuk Camat Rumbia Abdul Rajab jadi Plt Kadis Perikanan dan Kelautan
2
Tiga Pria Mabuk Bawa Sajam Teror Warga di Jeneponto
3
Viral Guru Honorer di Jeneponto Dipecat, Diduga Diganti Adik Kepsek yang Lolos PPPK
4
PT Pegadaian Serahkan Bantuan Ambulans untuk Puskesmas Perawatan Saleman
5
DPRD Makassar Segera Terbitkan Rekomendasi Sengketa Lahan Bangkala