Pemerintah Pusat Bangun 62,54 Km Jalan Daerah di Sulsel Perkuat Konektivitas Wilayah

MAKASSAR - Presiden Prabowo Subianto meresmikan Program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah 2025 yang mengalokasikan anggaran Rp258,17 miliar untuk pembangunan dan peningkatan jalan daerah di Sulawesi Selatan.

Melalui program tersebut, sebanyak 20 kabupaten/kota di Sulsel akan memperoleh penanganan infrastruktur jalan sepanjang 62,54 kilometer guna memperkuat konektivitas wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Peresmian dilakukan secara serentak bersama sejumlah daerah di Indonesia dan dipusatkan di Ruas Kedungdung–Bringkoning, Desa Lar Lar, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, Selasa, 23 Juni 2026. Di Sulawesi Selatan, kegiatan peresmian diikuti secara virtual dari Kantor Gubernur Sulsel di Makassar.

Program Inpres Jalan Daerah 2025 secara nasional mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 1.151 kilometer yang tersebar di berbagai daerah. Program ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan konektivitas pada ruas jalan yang berperan penting dalam mobilitas masyarakat, distribusi barang, serta akses terhadap pusat-pusat layanan dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pembangunan jalan merupakan salah satu faktor penting untuk menekan biaya logistik dan memperlancar konektivitas antarwilayah.

“Indonesia adalah negara sangat besar, dengan wilayah yang sangat luas, dengan kondisi geografis yang berbeda-beda. Biaya angkut akan menjadi lebih murah kalau jalan-jalan cukup, kalau ada konektivitas di antara semua pusat-pusat produksi dan tempat-tempat pemukiman,” ujar Presiden Prabowo.

Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ihsan, yang mewakili Gubernur Sulsel dalam kegiatan tersebut, menyebut pembangunan jalan tidak hanya menghadirkan infrastruktur fisik, tetapi juga membuka akses dan peluang pembangunan yang lebih merata.

“Melalui program ini, pemerintah pusat tidak hanya membangun jalan, tetapi juga membuka akses, menghadirkan pelayanan yang lebih baik, serta mendorong pemerataan pembangunan bagi masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah-daerah terpencil,” ujar Andi Ihsan.

Menurut dia, manfaat pembangunan jalan akan dirasakan langsung oleh masyarakat karena berdampak terhadap berbagai sektor strategis, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian daerah.

Ia menjelaskan, akses jalan yang semakin baik akan memperlancar distribusi hasil pertanian, menekan biaya transportasi, serta membantu menjaga stabilitas harga komoditas karena distribusi barang dapat dilakukan lebih cepat dan efisien.

“Pekerjaan jalan ini memberikan manfaat besar bagi pendidikan dan pelayanan kesehatan. Selain itu, sektor pertanian juga mendapatkan manfaat karena distribusi hasil produksi menjadi lebih cepat sehingga harga dapat lebih terjaga,” katanya.

Selain mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa, peningkatan kualitas jalan juga diharapkan mempercepat pengembangan kawasan sentra pertanian, perikanan, serta destinasi pariwisata yang menjadi penggerak ekonomi di berbagai daerah Sulawesi Selatan.

Andi Ihsan turut menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sulawesi Selatan, atas dukungan dan pengawalan program tersebut hingga dapat direalisasikan.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terus memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang merata dan berkelanjutan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BBPJN Sulawesi Selatan, Indra Cahya Kusuma, menjelaskan bahwa seluruh usulan pembangunan dan peningkatan jalan daerah berasal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan dan tingkat urgensi masing-masing wilayah.

Menurut dia, proses penetapan prioritas dilakukan melalui tahapan verifikasi administrasi dan seleksi berbasis sistem agar program yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

“Seluruh usulan berasal dari pemerintah daerah dan didasarkan pada kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat,” kata Indra.

Ia menambahkan, sejumlah usulan yang belum dapat direalisasikan pada 2025 akan terus dioptimalkan hingga akhir 2026. Setelah melalui proses administrasi, usulan tersebut diseleksi melalui Sistem Informasi Terpadu Infrastruktur Daerah (SITIA) untuk menentukan prioritas penanganan.

Adapun daerah yang memperoleh alokasi pembangunan dan peningkatan jalan melalui APBN 2025 meliputi Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Maros, Takalar, Jeneponto, Barru, Bone, Bantaeng, Sinjai, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Pinrang, Soppeng, Sidenreng Rappang, Wajo, Toraja Utara, Enrekang, Luwu, Luwu Utara, serta Kota Parepare dan Kota Palopo.

Beberapa proyek dengan nilai anggaran terbesar di antaranya peningkatan Jalan Soro–Labata di Kabupaten Wajo senilai Rp20,15 miliar, peningkatan Jalan Koridor I di Kabupaten Sinjai sebesar Rp19,93 miliar, serta perbaikan Jalan Kalamassang–Moti di Kabupaten Bantaeng senilai Rp19,77 miliar.

Secara keseluruhan, Program Inpres Jalan Daerah 2025 di Sulawesi Selatan mencakup penanganan jalan sepanjang 62,54 kilometer dengan total anggaran Rp258.175.110.000.

Dukungan anggaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan konektivitas antarwilayah, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar, sekaligus membuka peluang investasi dan pengembangan kawasan-kawasan produktif di Sulawesi Selatan.