Kemenkum Sulsel Raih Nilai Sempurna Indikator Pelaksanaan Pembinaan Hukum

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) berhasil meraih nilai sempurna 100 persen pada seluruh indikator pelaksanaan pembinaan hukum berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja (Evkin) Organisasi Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Selasa (4/8/2026).

Capaian tersebut sekaligus menempatkan Kanwil Kemenkum Sulsel sebagai peringkat pertama Kantor Wilayah Tipe A dengan rerata capaian 100 persen.

Evaluasi yang dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting tersebut diikuti oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, mewakili Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel. Kegiatan ini menjadi forum evaluasi terhadap capaian kinerja pembinaan hukum seluruh Kanwil sekaligus persiapan pelaksanaan target strategis pada Triwulan III Tahun 2026.

Berdasarkan data resmi Penilaian Capaian Kinerja BPHN Semester I Tahun 2026, Kanwil Kemenkum Sulsel memperoleh nilai 100 persen pada empat Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), yakni tindak lanjut rekomendasi hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah, pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, layanan pengelolaan dokumen serta informasi hukum melalui JDIH, dan persentase Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang aktif.

Dengan capaian tersebut, Sulsel menjadi peringkat pertama dari sembilan Kanwil Tipe A, yaitu kategori Kanwil dengan beban kerja pembinaan hukum di atas 3.000. Kanwil Kemenkum Sulsel juga mencatat lonjakan kinerja sebesar 25 persen dibandingkan capaian Triwulan I yang berada pada angka 75 persen.

Dalam kegiatan tersebut, Sekretaris BPHN menyampaikan bahwa secara nasional kinerja pembinaan hukum mengalami tren positif. Dari 33 Kantor Wilayah, sebanyak 24 Kanwil memperoleh predikat Sangat Baik, delapan Kanwil berpredikat Baik, dan satu Kanwil berpredikat Cukup. Penilaian dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dan menjadi dasar pengukuran capaian organisasi sepanjang tahun 2026.

Selain evaluasi capaian kinerja, para Kepala Pusat di lingkungan BPHN juga memberikan arahan strategis kepada seluruh Kantor Wilayah. Di antaranya optimalisasi publikasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dengan target minimal satu konten setiap minggu, percepatan diseminasi penjaringan Organisasi Bantuan Hukum (OBH) untuk persiapan verifikasi dan akreditasi tahun 2027, serta pentingnya menjaga akurasi data dan kelengkapan bukti dukung pada setiap indikator kinerja.

Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Heny Widyawati, menyampaikan bahwa capaian sempurna tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran yang konsisten menjalankan program pembinaan hukum sesuai target yang telah ditetapkan.

"Alhamdulillah, hasil evaluasi Semester I menunjukkan seluruh indikator pembinaan hukum yang menjadi tanggung jawab Kanwil Kemenkum Sulsel dapat dicapai secara optimal dengan nilai 100 persen. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus menjaga kualitas pelaksanaan pembinaan hukum, memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, Organisasi Bantantuan Hukum, serta seluruh pemangku kepentingan agar pelayanan hukum kepada masyarakat semakin berkualitas," ujar Heny.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, mengapresiasi dedikasi seluruh jajaran yang berhasil mempertahankan komitmen dalam mewujudkan kinerja terbaik di bidang pembinaan hukum. Menurutnya, capaian tersebut merupakan bentuk implementasi budaya kerja yang berorientasi pada hasil, kolaborasi, dan pelayanan publik.

"Prestasi ini merupakan buah dari kerja keras, kolaborasi, dan komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Sulsel. Nilai sempurna yang diraih bukan sekadar angka, tetapi menjadi indikator bahwa program pembinaan hukum telah berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ke depan, capaian ini harus terus dipertahankan bahkan ditingkatkan sebagai bentuk dukungan terhadap terwujudnya pelayanan hukum yang semakin berkualitas, akuntabel, dan berdampak," tutur Andi Basmal.

Kanwil Kemenkum Sulsel berkomitmen menjadikan hasil evaluasi Semester I Tahun 2026 sebagai pijakan untuk mempertahankan kualitas kinerja pada semester berikutnya sekaligus mengakselerasi pencapaian target-target strategis pembinaan hukum hingga akhir tahun. Dengan sinergi seluruh jajaran dan dukungan para pemangku kepentingan, Kanwil Kemenkum Sulsel optimistis mampu terus menghadirkan layanan pembinaan hukum yang profesional, responsif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.