Permohonan KI di Sulsel Meningkat, DJKI Gelar FGD Survei Kepuasan Layanan 2026

MAKASSAR - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan menjadi tuan rumah pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan In-Depth Interview dalam rangka Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Kekayaan Intelektual (KI) Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Pancasila Lantai 3 Kanwil Kemenkum Sulsel, Selasa (15/9/2026).

Kegiatan ini diinisiasi Tim Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), dan dihadiri perwakilan PT Populix Informasi Teknologi selaku pelaksana survei, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Sulsel, Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual beserta jajaran, serta para peserta FGD.

Mewakili Kepala Kantor Wilayah Andi Basmal, sambutan pembuka disampaikan oleh Kepala Divisi P3H, Heny Widyawati. Ia menyampaikan apresiasi atas dipilihnya Kanwil Kemenkum Sulsel sebagai lokasi penyelenggaraan survei tersebut. Dalam sambutannya, Heny juga mengungkapkan tren peningkatan jumlah permohonan KI di Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir, dari 7.176 permohonan pada 2023, meningkat menjadi 8.666 permohonan pada 2024, kemudian melonjak ke 10.645 permohonan pada 2025, dan telah mencapai 7.441 permohonan hingga Agustus 2026.

"Peningkatan kualitas pelayanan harus dilakukan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten, dengan memperhatikan kebutuhan serta harapan masyarakat pengguna layanan," ujar Heny Widyawati.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan pengisian survei IKM oleh para responden yang telah ditentukan. Survei ini menjadi instrumen penting untuk mengukur optimal tidaknya pelayanan KI yang telah diberikan, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kualitas layanan ke depan. Setiap responden diminta memberikan penilaian berdasarkan pengalaman langsung saat mengurus layanan KI, mulai dari kualitas hingga kemudahan pelayanan yang diterima.

Sesi FGD menjadi penutup rangkaian kegiatan, di mana tim pelaksana survei berdiskusi langsung dengan para responden untuk menggali pengalaman dan masukan terkait layanan KI. Dalam diskusi tersebut, sejumlah responden menyampaikan keluhan terkait akses dan respons layanan call center DJKI, serta kendala dalam penggunaan aplikasi layanan Kekayaan Intelektual. Masukan lain yang mengemuka antara lain harapan akan kemudahan akses informasi dan responsivitas layanan yang lebih baik.

Kepala Bidang Pelayanan KI, Andi Haris mengataman, Kegiatan FGD dan Survei IKM Layanan KI Tahun 2026 ini berhasil menghimpun sejumlah masukan berharga dari pengguna layanan. Hasil survei dan diskusi tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan Kekayaan Intelektual, khususnya dari sisi kemudahan akses informasi, responsivitas, dan penyelesaian kendala yang dihadapi masyarakat.