Sekjen Kemenkum Nico Afinta Pantau Pelaksanaan SKD POLTEKPIN 2026 di Makassar

MAKASSAR - Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum, Nico Afinta, memantau langsung pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Sekolah Kedinasan Politeknik Pengayoman Indonesia (POLTEKPIN) Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2026 di BKN Kantor Regional IV Makassar, Jumat (25/9).

Pemantauan dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian pelaksanaan SKD berjalan tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kunjungannya, Nico meninjau sejumlah aspek pelaksanaan kegiatan, termasuk kesiapan panitia, proses registrasi peserta, pelaksanaan ujian berbasis komputer, hingga mekanisme pengawasan selama seleksi berlangsung.

"Pelaksanaan SKD menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT) yang diselenggarakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. Setiap tahapan pelaksanaan diawasi untuk memastikan proses seleksi berlangsung sesuai prosedur dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta," ungkap Nico.

Selain meninjau pelaksanaan ujian, pemantauan juga mencakup kesiapan sarana dan prasarana pendukung serta koordinasi antara panitia pusat, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, BKN Kantor Regional IV Makassar, dan unsur pengawasan eksternal.

Pelaksanaan kegiatan turut dihadiri Kepala Biro SDM Kementerian Hukum, Sunu Tedy Maranto, selaku Ketua Panitia Pusat Pelaksanaan SKD POLTEKPIN Kementerian Hukum; Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal; Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar; para Kepala Divisi; para pejabat struktural dari Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Kanwil Kemenkum Sulsel; serta pejabat manajerial jajaran BKN Kantor Regional IV Makassar.

Pelaksanaan SKD POLTEKPIN Tahun Anggaran 2026 di BKN Kantor Regional IV Makassar berlangsung dengan lancar. Seluruh unsur yang terlibat terus memastikan pelaksanaan seleksi berjalan sesuai ketentuan, dengan mengedepankan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan kegiatan.