DPN dan PJM Perkuat Koordinasi, Dorong Optimalisasi Sektor Kemaritiman

Jum'at, 02 Okt 2026 13:29
DPN dan PJM Perkuat Koordinasi, Dorong Optimalisasi Sektor Kemaritiman
Peran sektor kemaritiman dalam menopang konektivitas dan aktivitas ekonomi nasional menjadi salah satu perhatian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) saat mengunjungi Pelindo Jasa Maritim (PJM). Foto/IS
Comment
Share
MAKASSAR - Peran sektor kemaritiman dalam menopang konektivitas dan aktivitas ekonomi nasional menjadi salah satu perhatian Dewan Pertahanan Nasional (DPN) saat mengunjungi PT Pelindo Jasa Maritim (PJM) di Makassar, belum lama ini.

Dalam audiensi tersebut, DPN menggali gambaran mengenai wilayah kerja, kapabilitas, serta tantangan operasional PJM, khususnya dalam penyediaan jasa pemanduan dan penundaan kapal yang menjadi bagian penting dari ekosistem kepelabuhanan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian Kunjungan Kerja Dalam Negeri (KKDN) DPN di Sulawesi Selatan untuk memperkuat koordinasi sekaligus memperoleh informasi mengenai sejumlah sektor strategis di daerah, termasuk sektor kemaritiman.

Rombongan DPN dipimpin Deputi Bidang Geoekonomi Yayat Ruyat, didampingi Tenaga Ahli Utama Geoekonomi M. Abdul Kholiq, Tenaga Ahli Madya Geoekonomi Laksma TNI Agustinus Djoko Priyanto, Tenaga Ahli Muda Geoekonomi Kolonel Pri Ahmadiyanto, serta Tenaga Terampil Geoekonomi Nadia Talita Putri.

Rombongan diterima Direktur Operasi PT Pelindo Jasa Maritim Warsilan, didampingi SVP Sekretaris Perusahaan Tubagus Patrick Tribudi Utama Iskandar, SVP Hukum Raplin Halid, serta SVP Perencanaan Strategis dan Pengendalian Performa Teddy Indra Yudhana.

Dalam pertemuan tersebut, PJM memaparkan wilayah kerja dan kapabilitas perusahaan dalam menyediakan jasa kemaritiman, terutama layanan pemanduan dan penundaan kapal. Pembahasan juga mencakup peran layanan tersebut dalam mendukung kelancaran aktivitas kepelabuhanan, konektivitas antardaerah, dan kegiatan ekonomi nasional.

Direktur Operasi PT Pelindo Jasa Maritim Warsilan mengatakan, PJM terbuka untuk memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan sebagai bagian dari upaya mendukung pengembangan sektor kemaritiman.

“Kami meyakini bahwa sinergi dan komunikasi yang kuat dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan fondasi penting dalam menghadirkan layanan yang terintegrasi, memberikan kepastian bagi pengguna jasa, serta mendukung kelancaran konektivitas maritim nasional,” ujar Warsilan.

Menurut dia, PJM terus memperkuat kapabilitas dan mengembangkan layanan jasa kemaritiman untuk mendukung ekosistem kepelabuhanan yang terintegrasi di lingkungan Pelindo Group.

Penguatan sinergi antarentitas dalam Pelindo Group, lanjut Warsilan, menjadi bagian penting untuk menghadirkan layanan kepelabuhanan dan kemaritiman yang saling terhubung. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dukungan optimal terhadap kebutuhan operasional kapal dan aktivitas kepelabuhanan di berbagai wilayah Indonesia.

Audiensi juga menjadi ruang pertukaran informasi mengenai sejumlah tantangan bisnis dan operasional yang dihadapi PJM dalam menjalankan layanan pemanduan dan penundaan kapal di berbagai wilayah kerja.

Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan bagi para pemangku kepentingan dalam melihat kebutuhan dan tantangan sektor kemaritiman, sekaligus membuka ruang kolaborasi untuk mendukung pengembangannya.

Warsilan mengatakan, komunikasi yang terbangun dengan DPN diharapkan dapat terus diperkuat melalui koordinasi dan pertukaran informasi secara berkelanjutan. “PJM juga terus memperkuat kapabilitas dan mengembangkan layanan jasa kemaritiman untuk mendukung ekosistem pelayanan kepelabuhanan yang terintegrasi di lingkungan Pelindo Group,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, DPN mengapresiasi peran PJM dalam mendukung aktivitas kemaritiman dan perekonomian, khususnya kontribusinya terhadap konektivitas serta pemerataan kesejahteraan di kawasan Indonesia Timur.

Kunjungan ke PJM merupakan salah satu agenda dalam rangkaian KKDN DPN di Sulawesi Selatan. Selain PJM, rangkaian kegiatan tersebut juga mencakup kunjungan ke sejumlah instansi, perusahaan, dan lokasi strategis di wilayah Sulawesi Selatan.
(TRI)
Berita Terkait
Berita Terbaru