KPK Belum Umumkan Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Kementan

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengumumkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Dalam proses penyelidikan hingga penyidikan, belum ada satu pun nama yang secara resmi ditetapkan tersangka oleh lembaga anti-rasuah, termasuk Menteri Pertanian (Mentan), Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Pada Jumat (29/9/2023), KPK melakukan penggeledahan di kompleks gedung Kementan. Sebelumnya, juga dilaksanakan penggeledahan rumah dinas Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo alias SYL di Kompleks Widya Chandra V, Kebayoran Baru, Jakarta Pusat.

"Karena perkaranya sedang berjalan baru kemudian kan teman-teman tahu dilakukan penggeledahan dan dilakukan penggeledahan di Kementan jadi masih di awal," kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers, tanpa menyebutkan nama tertentu sebagai tersangka korupsi.

"Sehingga kami tidak bisa sampaikan apa yang jadi materi yang kami lakukan. Yang pasti dalam penyidikan yang sedang dilakukan ini berbeda karena di KPK ada SOP tersendiri dasarnya UU KPK pasal 44, pada proses penyidikan pasti ada yang ditetapkan jadi tersangka," sambung Ali Fikri.

Ali Fikri menekankan saat ini proses perkara sedang berjalan sehingga belum bisa disampaikan apa yang jadi materi dari proses penyidikan yang sedang dilakukan KPK. “Identitas dan konstruksi perkara tersangka nanti pasti kami akan umumkan secara resmi ketika proses penyidikan sudah cukup. Ada proses panjang yang akan dilakukan KPK,” ujarnya.

Perihal hasil pemeriksaan di rumah dinas Menteri SYL dan kantor Kementan, Ali Fikri menuturkan tak ada pihak yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK. Hal itu dikarenakan saat ini proses penggeledahan dalam hal pengumpulan bukti. Proses penyidikan ini adalah perkara dugaan korupsi dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 12e.

“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu. Tentu saja kejadiannya di lingkungan Kementerian Pertanian,” ujarnya.

Adapun Menteri SYL telah diperiksa oleh KPK, beberapa waktu lalu. Eks Gubernur Sulsel dua periode itu menyatakan siap kooperatif dam bersikap profesional.

Sekadar diketahui, sejatinya, penyelidikan yang bermula dari laporan masyarakat ini sudah dimulai sejak awal 2023. Untuk menyelidiki kasus itu, KPK telah melakukan klarifikasi terhadap puluhan orang. Di tahap penyelidikan, KPK sudah memeriksa SYL pada Senin, (19/6/2023). Politikus Partai Nasdem itu diperiksa selama 3,5 jam di gedung lama atau Gedung ACLC KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan.

"Hari ini saya memenuhi panggilan dari KPK, yang selama ini dua kali sebelumnya dipanggil saya dalam kegiatan yang terkait kegiatan negara, kelompok kerja dan Penas," ungkap SYL saat ditemui awak media sesuai proses pemeriksaan.

Menteri SYL menegaskan dirinya siap untuk bersikap profesional dan kooperatif selama proses pemeriksaan dan dia siap hadir kapanpun penyidik KPK memanggilnya. "Saya sudah diperiksa secara profesional. Saya terima kasih, dan saya tetap akan kompromi, akan kooperatif, kapan pun dibutuhkan saya siap hadir," katanya.

Dugaan Perkara Politis
Disinggung soal indikasi proses penyidikan Mentan SYL berkaitan dengan politik, menurutnya, di tahun politik semua yang dikerjakan KPK pasti dikaitkan dengan proses politik yang sedang berjalan. “Kami tegaskan dan akan dibuka terang apa yang jadi pembuktian di persidangan. Kami pastikan ini murni proses pendekatan hukum,” ujarnya.

Ia menuturkan, proses KPK terhadap pelaku korupsi yang berlatar belakang politik itu sebelumnya sudah pernah terjadi. Berdasarkan data yang disampaikan Ali Fikri, KPK telah menangani sekitar 250 dari anggota DPRD, 133 dari bupati dan wali kota, 18 gubernur, 83 anggota DPR, dan 12 menteri.

“Proses penegakan hukum ini adalah proses yang sebelumnya sudah dilakukan KPK. Jadi tak tepat kalau dihubungkan dengan proses politik,” ucapnya.

Sedang Tugas Negara di Roma
Di saat KPK menggeledah Kementan dan rumah dinasnya, Menteri SYL sendiri bersama jajarannya di Kementan sedang berada Di Roma, Italia, menghadiri tugas negara. Mentan SYL menggelar pertemuan bilateral dengan Direktur Jenderal FAO Qu Dongyu di Kantor Pusat FAO, Kota Roma, Italia waktu setempat.

Keduanya sepakat untuk memperkuat kerja sama proyek Selatan Selatan dan Triangular (KSST) yang meliputi kawasan Pasifik baik di Selatan Afrika maupun Selatan Asia. Mentan mengatakan proyek KSST merupakan outcome atau hasil dari pertemuan kelompok kerja pertanian G20 saat menjadi presidensi tahun lalu.

Sebagai langkah konkrit, Indonesia telah memulai pelaksanaan proyek pembangunan pusat pelatihan dan demonstrasi pertanian di Fiji melalui lembaga dana kerja sama pembangunan internasional (LDKPI).

"Salah satu yang dibahas dalam pertemuan ini adalah program prioritas yang berkaitan dengan kepentingan substansial tidak hanya untuk indonesia tetapi juga kemajuan pertanian dunia. Kami optimis proyek KSST ini dapat memberikan manfaat besar bagi pencapaian ketahanan pangan kawasan pasifik," kata Mentan, dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 September 2023.

Menteri SYL mengatakan, proyek KSST merupakan proyek strategis dalam menambah kemampuan pangan masing-masing negara di dunia. Dengan begitu, Menteri SYL berharap FAO mendukung semua proyek KSST baik secara teknis maupun strategis.

"Kami juga akan terus berkoordinasi dengan perwakilan FAO di Indonesia untuk mengidentifikasi potensi kerjasama dengan berbagai negara. Yang pasti kita berbicara banyak mengenai kerja sama selatan selatan triangular," ujar Menteri SYL.

Secara khusus, Menteri SYL berharap FAO bisa mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di Roma seperti Atase Pertanian dan jajaran duta besar Indonesia dalam mewujudkan proyek KSST yang berkelanjutan.

"Kami segera akan berproses karena disini (Roma) ada wakil duta besar dan ada atase pertanian mohon kiranya bisa dimanfaatkan FAO. Dan yang tak kalah penting kami punya orang indonesia yang banyak di sini," jelas dia.

Proyek KSST merupakan kerja sama antar negara-negara berkembang sebagai sarana untuk saling berbagi pengalaman dan mencari solusi atas tantangan bersama di bidang pembangunan.

Konfigurasi skema KSST terdiri dari beberapa bagian yakni negara selatan (sebutan lain untuk negara sedang berkembang) penerima bantuan, negara selatan pemberi bantuan (donor), serta negara maju dan institusi multilateral sebagai pendonor dan pendukung. Sejak 1980-an, Indonesia mulai beralih menjadi negara donor dan terus berkomitmen untuk memperkuat KSST.

"Terakhir kami ingin menyampaikan apresiasi atas dukungan konkret FAO selama lebih dari 40 tahun melalui mobilisasi proyek kerja sama dalam menghadapi ancaman anomali cuaca dan krisis pangan, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati serta penanganan wabah penyakit hewan," ujar dia.