Iwan Aras Tegaskan Revitalisasi Terminal di Lampung Harus Jamin Keselamatan Pemudik
Rabu, 27 Mar 2024 21:29
Andi Iwan Darmawan Aras saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan. Foto: Saum/Andri (dpr.go.id)
LAMPUNG SELATAN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memprediksi bahwa jumlah orang yang akan melakukan mudik Lebaran 2024 mencapai 193,6 juta orang. Menanggapi hal ini, Komisi V DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke beberapa titik lokasi krusial mudik, salah satunya Provinsi Lampung.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan agar stakeholder terkait meningkatkan kewaspadaan sekaligus keamanan terminal. Sebab, terminal menjadi simpul arus antara pemudik dengan berbagai jenis transportasi mudik. Jika terjadi kelalaian, kesalahan ini tidak bisa ditoleransi.
Pernyataan tersebut Iwan Aras sampaikan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (27/03/2024). Ia pun menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.
"Kami (Komisi V DPR) masih mendengar keluhan dari masyarakat soal sarana dan prasarana untuk mudik ini. Kami gelar agenda ini karena, menurut kami, penting untuk mengawasi seluruh kegiatan yang ada di setiap terminal yang menjadi simpul transportasi lainnya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Iwan Aras seperti dilansir dari laman resmi DPR RI.
Perlu diketahui, selama arus mudik Lebaran 2024, Provinsi Lampung menjadi titik krusial mudik. Berangkat dari kondisi ini, DPR RI melalui Komisi V DPR bersama mitra kerja kerap memantau perkembangan persiapan jelang arus mudik di Provinsi Lampung, di antaranya Bandara Udara Internasional Raden Inten II, Terminal Rajabasa, Tol Itera Kotabaru, dan Pelabuhan Bakauheni.
Dari 4 (empat) titik lokasi tersebut, Terminal Rajabasa memperoleh sorotan dari Komisi V DPR. Berdasarkan pantauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR di Terminal Rajabasa, situasi terminal terlihat sepi terhitung sejak dua minggu sebelum lebaran.
Di sana, tidak terlihat peningkatan jumlah pengguna angkutan yang singgah. Setelah ditelusuri, ditemukan terminal bayangan di sekitar Jalan Soekarno-Hatta dan Bundaran Rajabasa.
Keberadaan terminal bayangan ini dinilai menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga membuat fungsi terminal menjadi kurang efektif. Padahal, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat telah mengalokasikan peningkatan revitalisasi Terminal Penumpang type A Tahap I sebesar Rp7 Milliar pada tahun 2024.
"Kami mendorong baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi yang efektif lewat kebijakan yang ditempuh. Masalah terminal bayangan serta sejauh mana revitalisasi telah dilaksanakan ini, harus segera diselesaikan," tandas Ketua DPD Gerindra Sulsel ini.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan agar stakeholder terkait meningkatkan kewaspadaan sekaligus keamanan terminal. Sebab, terminal menjadi simpul arus antara pemudik dengan berbagai jenis transportasi mudik. Jika terjadi kelalaian, kesalahan ini tidak bisa ditoleransi.
Pernyataan tersebut Iwan Aras sampaikan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (27/03/2024). Ia pun menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.
"Kami (Komisi V DPR) masih mendengar keluhan dari masyarakat soal sarana dan prasarana untuk mudik ini. Kami gelar agenda ini karena, menurut kami, penting untuk mengawasi seluruh kegiatan yang ada di setiap terminal yang menjadi simpul transportasi lainnya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Iwan Aras seperti dilansir dari laman resmi DPR RI.
Perlu diketahui, selama arus mudik Lebaran 2024, Provinsi Lampung menjadi titik krusial mudik. Berangkat dari kondisi ini, DPR RI melalui Komisi V DPR bersama mitra kerja kerap memantau perkembangan persiapan jelang arus mudik di Provinsi Lampung, di antaranya Bandara Udara Internasional Raden Inten II, Terminal Rajabasa, Tol Itera Kotabaru, dan Pelabuhan Bakauheni.
Dari 4 (empat) titik lokasi tersebut, Terminal Rajabasa memperoleh sorotan dari Komisi V DPR. Berdasarkan pantauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR di Terminal Rajabasa, situasi terminal terlihat sepi terhitung sejak dua minggu sebelum lebaran.
Di sana, tidak terlihat peningkatan jumlah pengguna angkutan yang singgah. Setelah ditelusuri, ditemukan terminal bayangan di sekitar Jalan Soekarno-Hatta dan Bundaran Rajabasa.
Keberadaan terminal bayangan ini dinilai menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga membuat fungsi terminal menjadi kurang efektif. Padahal, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat telah mengalokasikan peningkatan revitalisasi Terminal Penumpang type A Tahap I sebesar Rp7 Milliar pada tahun 2024.
"Kami mendorong baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi yang efektif lewat kebijakan yang ditempuh. Masalah terminal bayangan serta sejauh mana revitalisasi telah dilaksanakan ini, harus segera diselesaikan," tandas Ketua DPD Gerindra Sulsel ini.
(UMI)
Berita Terkait
News
Angkutan Lebaran 2026, Sulsel Jadi Simpul Strategis Transportasi Indonesia Timur
Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan transportasi, memperkuat koordinasi nasional dalam menghadapi penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026.
Jum'at, 27 Feb 2026 20:31
News
Ramadan Penuh Berkah, Meity Salurkan Paket ke DPD PKS di Enam Wilayah Sulsel
Anggota DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera, Meity Rahmatia, menggelar program berbagi kepada pengurus DPD PKS di enam wilayah Sulawesi Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Meity menyalurkan ribuan paket Ramadan kepada pengurus dan anggota pelopor PKS.
Minggu, 22 Feb 2026 18:32
News
Dorong Penguatan Transformasi Kesehatan dan Ketenagakerjaan Berjalan Efektif di Sulsel
Komisi IX DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 di Makassar, Sulawesi Selatan, dalam rangka pengawasan pelaksanaan program nasional di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan dan pembangunan keluarga
Sabtu, 21 Feb 2026 12:33
Sulsel
HUT ke-18 Tahun, Gerindra Sulsel Rayakan dengan Mengetuk Pintu Warga Tak Mampu di Karuwisi
Partai Gerindra Sulsel menyalurkan paket bantuan ke warga tak mampu di Kelurahan Karuwisi, Panakkukang, Kota Makassar pada Sabtu (07/02/2026).
Sabtu, 07 Feb 2026 18:27
Sulsel
Andi Tenri Indah Salurkan Bantuan Alsintan Kementan kepada Petani Bontomarannu
Ketua DPC Partai Gerindra Gowa, Andi Tenri Indah, menyalurkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada petani di Dusun Bonto-bonto, Desa Romangloe, Kecamatan Bontomarannu, Sabtu (24/01/2026).
Sabtu, 24 Jan 2026 19:43
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Asisten I Setda Makassar Andi Yasir Wafat Usai Tugas di Medan
2
Silaturahim dan Buka Bersama, Momentum Penguatan Peran Alumni UIN Alauddin untuk Bangsa
3
Guru Mengaji dan Imam di Wajo Dapat Hadiah Umruh dari Pondok Pesantren Daarul Mu'minin As'Adiyah
4
Angkutan Lebaran 2026, Sulsel Jadi Simpul Strategis Transportasi Indonesia Timur
5
Pemkot Makassar Matangkan Skema Pengelolaan Pasar Butung
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Asisten I Setda Makassar Andi Yasir Wafat Usai Tugas di Medan
2
Silaturahim dan Buka Bersama, Momentum Penguatan Peran Alumni UIN Alauddin untuk Bangsa
3
Guru Mengaji dan Imam di Wajo Dapat Hadiah Umruh dari Pondok Pesantren Daarul Mu'minin As'Adiyah
4
Angkutan Lebaran 2026, Sulsel Jadi Simpul Strategis Transportasi Indonesia Timur
5
Pemkot Makassar Matangkan Skema Pengelolaan Pasar Butung