Iwan Aras Tegaskan Revitalisasi Terminal di Lampung Harus Jamin Keselamatan Pemudik

Rabu, 27 Mar 2024 21:29
Iwan Aras Tegaskan Revitalisasi Terminal di Lampung Harus Jamin Keselamatan Pemudik
Andi Iwan Darmawan Aras saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan. Foto: Saum/Andri (dpr.go.id)
Comment
Share
LAMPUNG SELATAN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memprediksi bahwa jumlah orang yang akan melakukan mudik Lebaran 2024 mencapai 193,6 juta orang. Menanggapi hal ini, Komisi V DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke beberapa titik lokasi krusial mudik, salah satunya Provinsi Lampung.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan agar stakeholder terkait meningkatkan kewaspadaan sekaligus keamanan terminal. Sebab, terminal menjadi simpul arus antara pemudik dengan berbagai jenis transportasi mudik. Jika terjadi kelalaian, kesalahan ini tidak bisa ditoleransi.

Pernyataan tersebut Iwan Aras sampaikan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (27/03/2024). Ia pun menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.



Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.

"Kami (Komisi V DPR) masih mendengar keluhan dari masyarakat soal sarana dan prasarana untuk mudik ini. Kami gelar agenda ini karena, menurut kami, penting untuk mengawasi seluruh kegiatan yang ada di setiap terminal yang menjadi simpul transportasi lainnya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Iwan Aras seperti dilansir dari laman resmi DPR RI.

Perlu diketahui, selama arus mudik Lebaran 2024, Provinsi Lampung menjadi titik krusial mudik. Berangkat dari kondisi ini, DPR RI melalui Komisi V DPR bersama mitra kerja kerap memantau perkembangan persiapan jelang arus mudik di Provinsi Lampung, di antaranya Bandara Udara Internasional Raden Inten II, Terminal Rajabasa, Tol Itera Kotabaru, dan Pelabuhan Bakauheni.

Dari 4 (empat) titik lokasi tersebut, Terminal Rajabasa memperoleh sorotan dari Komisi V DPR. Berdasarkan pantauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR di Terminal Rajabasa, situasi terminal terlihat sepi terhitung sejak dua minggu sebelum lebaran.

Di sana, tidak terlihat peningkatan jumlah pengguna angkutan yang singgah. Setelah ditelusuri, ditemukan terminal bayangan di sekitar Jalan Soekarno-Hatta dan Bundaran Rajabasa.



Keberadaan terminal bayangan ini dinilai menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga membuat fungsi terminal menjadi kurang efektif. Padahal, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat telah mengalokasikan peningkatan revitalisasi Terminal Penumpang type A Tahap I sebesar Rp7 Milliar pada tahun 2024.

"Kami mendorong baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi yang efektif lewat kebijakan yang ditempuh. Masalah terminal bayangan serta sejauh mana revitalisasi telah dilaksanakan ini, harus segera diselesaikan," tandas Ketua DPD Gerindra Sulsel ini.
(UMI)
Berita Terkait
Milad ke-72 UMI, Muzakkir Aqil Dorong Lahirnya Generasi Emas Berbasis Nilai Islam dan Teknologi
News
Milad ke-72 UMI, Muzakkir Aqil Dorong Lahirnya Generasi Emas Berbasis Nilai Islam dan Teknologi
Universitas Muslim Indonesia (UMI) memperingati Milad ke-72 sebagai momentum refleksi dan penguatan peran dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang berkontribusi bagi bangsa dan negara.
Selasa, 16 Jun 2026 20:51
Langgar Tata Ruang, Pemerhati Konservasi Alam Minta DPR RI Hentikan Operasi PT Conch
Sulsel
Langgar Tata Ruang, Pemerhati Konservasi Alam Minta DPR RI Hentikan Operasi PT Conch
Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, bersama Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menjadi forum penting bagi masyarakat Sulawesi Selatan untuk menyampaikan keberatan terhadap aktivitas PT Conch Cement Indonesia di Barru.
Selasa, 09 Jun 2026 16:45
Moratorium Semen Harus Dikawal, Investasi Wajib Taat Hukum dan Berpihak pada Rakyat
News
Moratorium Semen Harus Dikawal, Investasi Wajib Taat Hukum dan Berpihak pada Rakyat
Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk mengawal secara ketat kebijakan moratorium pembangunan pabrik semen di Indonesia guna melindungi industri nasional, menjaga keseimbangan pasar, serta memastikan keberlanjutan lingkungan hidup.
Senin, 08 Jun 2026 17:33
Aliyah Mustika Ilham Dorong Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat di Tingkat DPRD
News
Aliyah Mustika Ilham Dorong Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat di Tingkat DPRD
Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengusulkan agar Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) yang selama ini dikenal di tingkat DPR RI dapat dihidupkan dan diterapkan di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota
Minggu, 07 Jun 2026 15:25
Penerapan E-voting Pemilu 2029 Harus Mulai Dikaji Lebih Dalam
News
Penerapan E-voting Pemilu 2029 Harus Mulai Dikaji Lebih Dalam
Penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) hahrus mulai dikaji secara mendalam, sebagai bagian dari modernisasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029.
Kamis, 04 Jun 2026 18:16
Berita Terbaru