Iwan Aras Tegaskan Revitalisasi Terminal di Lampung Harus Jamin Keselamatan Pemudik
Rabu, 27 Mar 2024 21:29
Andi Iwan Darmawan Aras saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan. Foto: Saum/Andri (dpr.go.id)
LAMPUNG SELATAN - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Kebijakan Transportasi (BKT) memprediksi bahwa jumlah orang yang akan melakukan mudik Lebaran 2024 mencapai 193,6 juta orang. Menanggapi hal ini, Komisi V DPR RI menggelar Kunjungan Kerja Spesifik ke beberapa titik lokasi krusial mudik, salah satunya Provinsi Lampung.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan agar stakeholder terkait meningkatkan kewaspadaan sekaligus keamanan terminal. Sebab, terminal menjadi simpul arus antara pemudik dengan berbagai jenis transportasi mudik. Jika terjadi kelalaian, kesalahan ini tidak bisa ditoleransi.
Pernyataan tersebut Iwan Aras sampaikan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (27/03/2024). Ia pun menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.
"Kami (Komisi V DPR) masih mendengar keluhan dari masyarakat soal sarana dan prasarana untuk mudik ini. Kami gelar agenda ini karena, menurut kami, penting untuk mengawasi seluruh kegiatan yang ada di setiap terminal yang menjadi simpul transportasi lainnya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Iwan Aras seperti dilansir dari laman resmi DPR RI.
Perlu diketahui, selama arus mudik Lebaran 2024, Provinsi Lampung menjadi titik krusial mudik. Berangkat dari kondisi ini, DPR RI melalui Komisi V DPR bersama mitra kerja kerap memantau perkembangan persiapan jelang arus mudik di Provinsi Lampung, di antaranya Bandara Udara Internasional Raden Inten II, Terminal Rajabasa, Tol Itera Kotabaru, dan Pelabuhan Bakauheni.
Dari 4 (empat) titik lokasi tersebut, Terminal Rajabasa memperoleh sorotan dari Komisi V DPR. Berdasarkan pantauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR di Terminal Rajabasa, situasi terminal terlihat sepi terhitung sejak dua minggu sebelum lebaran.
Di sana, tidak terlihat peningkatan jumlah pengguna angkutan yang singgah. Setelah ditelusuri, ditemukan terminal bayangan di sekitar Jalan Soekarno-Hatta dan Bundaran Rajabasa.
Keberadaan terminal bayangan ini dinilai menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga membuat fungsi terminal menjadi kurang efektif. Padahal, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat telah mengalokasikan peningkatan revitalisasi Terminal Penumpang type A Tahap I sebesar Rp7 Milliar pada tahun 2024.
"Kami mendorong baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi yang efektif lewat kebijakan yang ditempuh. Masalah terminal bayangan serta sejauh mana revitalisasi telah dilaksanakan ini, harus segera diselesaikan," tandas Ketua DPD Gerindra Sulsel ini.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan agar stakeholder terkait meningkatkan kewaspadaan sekaligus keamanan terminal. Sebab, terminal menjadi simpul arus antara pemudik dengan berbagai jenis transportasi mudik. Jika terjadi kelalaian, kesalahan ini tidak bisa ditoleransi.
Pernyataan tersebut Iwan Aras sampaikan saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu (27/03/2024). Ia pun menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI ini menegaskan revitalisasi terminal udara, darat, dan laut khususnya di Provinsi Lampung harus segera diselesaikan demi keselamatan pemudik.
"Kami (Komisi V DPR) masih mendengar keluhan dari masyarakat soal sarana dan prasarana untuk mudik ini. Kami gelar agenda ini karena, menurut kami, penting untuk mengawasi seluruh kegiatan yang ada di setiap terminal yang menjadi simpul transportasi lainnya, untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat," kata Iwan Aras seperti dilansir dari laman resmi DPR RI.
Perlu diketahui, selama arus mudik Lebaran 2024, Provinsi Lampung menjadi titik krusial mudik. Berangkat dari kondisi ini, DPR RI melalui Komisi V DPR bersama mitra kerja kerap memantau perkembangan persiapan jelang arus mudik di Provinsi Lampung, di antaranya Bandara Udara Internasional Raden Inten II, Terminal Rajabasa, Tol Itera Kotabaru, dan Pelabuhan Bakauheni.
Dari 4 (empat) titik lokasi tersebut, Terminal Rajabasa memperoleh sorotan dari Komisi V DPR. Berdasarkan pantauan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR di Terminal Rajabasa, situasi terminal terlihat sepi terhitung sejak dua minggu sebelum lebaran.
Di sana, tidak terlihat peningkatan jumlah pengguna angkutan yang singgah. Setelah ditelusuri, ditemukan terminal bayangan di sekitar Jalan Soekarno-Hatta dan Bundaran Rajabasa.
Keberadaan terminal bayangan ini dinilai menyebabkan kemacetan lalu lintas sehingga membuat fungsi terminal menjadi kurang efektif. Padahal, Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Darat telah mengalokasikan peningkatan revitalisasi Terminal Penumpang type A Tahap I sebesar Rp7 Milliar pada tahun 2024.
"Kami mendorong baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencari solusi yang efektif lewat kebijakan yang ditempuh. Masalah terminal bayangan serta sejauh mana revitalisasi telah dilaksanakan ini, harus segera diselesaikan," tandas Ketua DPD Gerindra Sulsel ini.
(UMI)
Berita Terkait
Sulsel
Pelantikan Paslon Terpilih Awal Februari, TP: Pemerintahan Daerah Bisa Berjalan Optimal
Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe turut serta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), KPU, Bawaslu dan DKPP yang membahas terkait persiapan waktu pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada Serentak 2024.
Rabu, 22 Jan 2025 20:28
News
Pinjol Capai Rp137 Triliun OJK Diimbau Lebih Aktif Edukasi Masyarakat
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) diminta agar bisa lebih aktif untuk mengedukasi masyarakat, terkait dengan pinjaman online (Pinjol) yang saat ini mudah diakses.
Rabu, 22 Jan 2025 06:24
News
Program MBG Perlu Dievaluasi dan Diawasi Secara Reguler
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sementara berjalan dengan pengaggaran sekitar Rp71 Triliun di Badan Gizin Nasional hanya bisa sampai hingga Juni 2025, sehingga program tersebut perlu dievaluasi secara reguler.
Senin, 20 Jan 2025 11:55
News
Peradi Ingin Bawa Kasus Pembunuhan Rudy S Gani ke DPR RI
Kasus pembunuhan pengacara Rudy S Gani belum menemui titik terang. Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Makassar berencana membawa kasus ini ke DPR RI.
Minggu, 19 Jan 2025 18:17
News
Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
Rencana rasionalisasi atau perampingan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus mendapat dukungan dari berbagai pihak. Teramsuk diharapkan bisa membangun iklim bisnis yang lebih produktif.
Jum'at, 10 Jan 2025 10:05
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pelantikan Paslon Terpilih Awal Februari, TP: Pemerintahan Daerah Bisa Berjalan Optimal
2
Sulsel Zona Merah, BBKHIT Gencarkan Sosialisasi Kewaspadaan Penyebaran PMK
3
KPU Palopo Jelaskan Kronologi Perubahan Status Syarat Administrasi Trisal di Sidang MK
4
Dukung Asta Cita, Telkom Fokus Kembangkan Talenta Digital Indonesia
5
DPRD Sulsel Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Ada di APBD 2025
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Pelantikan Paslon Terpilih Awal Februari, TP: Pemerintahan Daerah Bisa Berjalan Optimal
2
Sulsel Zona Merah, BBKHIT Gencarkan Sosialisasi Kewaspadaan Penyebaran PMK
3
KPU Palopo Jelaskan Kronologi Perubahan Status Syarat Administrasi Trisal di Sidang MK
4
Dukung Asta Cita, Telkom Fokus Kembangkan Talenta Digital Indonesia
5
DPRD Sulsel Tegaskan Anggaran Makan Bergizi Gratis Sudah Ada di APBD 2025