BPBD Sulsel Dorong Mitigasi Bencana jadi Muatan Lokal di Sekolah

MAKASSAR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel mendorong agar mitigasi bencana masuk dalam kurikulum sekolah, khususnya di muatan lokal. Tahap awal, pihaknya akan melakukan pelatihan mitigasi dini bencana untuk guru olahraga di Sulawesi Selatan.

Hal itu disampaikan oleh Kepala BPBD Sulsel, Amson Padolo, saat menjadi pembicara pada giat 'Ngobras' oleh Diskominfo-SP di Pressroom Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (9/3/23).

Baca Juga: Hadiri Rakornas Penanggulangan Bencana 2023, Bupati Gowa Beberkan Upaya Mitigasi

Amson menuturkan, hal itu bakal dilakukan pihaknya sebagai tindak lanjut dari perintah presiden dari Rakorsus kebencanaan yang di ikuti sebelumnya.

"Pertama, bagaimana mitigasi dini, juga masyarakat mengetahui bagaimana adanya potensi bencana itu. Selain itu juga, agar di dalam rencana pembangunan memasukkan risiko bencana. Dan menggunakan anggaran yang maksimal," ujarnya.

Untuk tahap pertama, sebanyak 100 guru akan di berikan pelatihan simulasi, teori dan praktik. Sebelumnya, pihaknya juga telah melakukan simulasi bencana di beberapa daerah salah satunya Parepare.

"Kita akan melakukan bimbingan kepada guru olahraga terkait dengan mitigasi dini bencana, untuk mengantisipasi bencana yang terjadi di sekolah," sebutnya.

Ia menjelaskan, panik menjadi masalah utama ketika terjadi bencana dan itu semakin tidak dapat terhindarkan ketika pengetahuan dasar mitigasi bencana juga kurang. Ia juga menekankan setiap fasilitas umum memperhatikan instrumen kedaruratannya.

"Seperti gedung tinggi sudah diformulasi. Ada namanya jalur evakuasi. Ada peringatan seperti tidak menggunakan lift saat terjadi gempa. Ini yang kita gunakan bagaimana masyarakat itu," terangnya.

Untuk sementara, kata dia, mitigasi dini bencana akan menjadi muatan lokal dan ini yang pertama dilakukan di Indonesia.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Sulsel, Amran Aminuddin memaparkan, pada tahun 2022 tercatat 826 bencana di Sulsel, terdampak lebih dari 30.000 jiwa dan di nyatakan menginggal dan hilang 45 jiwa.

Sejauh ini, BPBD dalam hal ini bidang Kedaruratan dan Logistik itu sudah mengalokasikan biaya sebesar Rp 1,6 Miliar untuk membantu logistik penanganan bencana. Logistik ini terbagi dari logistik pangan, keluarga, dan shelter.

"Jadi tergantung dari jenis bencananya berdasarkan assessment dari kabupaten/kota, maka BPBD Sulsel aka mensupport dengan peralatan logistik yang tersedia," bebernya.

Untuk itu, pelatihan bagi guru juga diperlukan untuk mengurangi resiko kebencanaan dilingkungan sekolah. Selain itu, setiap kabupaten/kota diwajibkan memiliki peta bencana, untuk memudahkan masyarakat mengantisipasi bencana yang terjadi di daerahnya.

Diketahui, tahun 2023, berdasarkan peta bencana milik BPBD Sulsel, yang memiliki potensi bahaya banjir yaitu Makassar, Wajo, Luwu Utara, Barru, Pangkep, Luwu, dan Bone.

Baca Juga: Optimalisasi Drainase dan Kolam Retensi Jadi Mitigasi Banjir di Makassar

Sementara, wilayah yang memliki potensi bahaya tanah longsor yaitu Tana Toraja, Toraja Utara, Gowa, Maros, Enrekang, Bone, dan Luwu. Potensi bahaya gelombang abrasi diperkirakan akan terjadi di Selayar, Takalar, Bulukumba, Pangkep, Barru, Pare-Pare, dan Jeneponto.

Untuk wilayah yang memliki Potensi bahaya angin puting beliung ada Selayar, Takalar, Makassar, Maros, Wajo, Luwu Timur, Wajo. Wilayah yang memliki potensi bahaya kekeringan di Kabupaten Jeneponto, Selayar, Bone, Luwu Utara, dan Luwu Timur.