Ombudsman RI Tinjau Kualitas Layanan Publik di Kantor Imigrasi Polman
Rabu, 15 Okt 2025 20:12
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melakukan penilaian Opini Maladministrasi di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Polewali Mandar (Polman). Foto/Istimewa
POLMAN - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melakukan penilaian Opini Maladministrasi di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Polewali Mandar (Polman). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik dan mengukur tingkat kepatuhan instansi terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.
Tim Ombudsman yang dipimpin oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Todi Karnal, disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Heryanu, bersama jajarannya.
Dalam penilaian tersebut, tim melakukan verifikasi lapangan, wawancara, serta pemeriksaan dokumen pendukung terkait pelaksanaan layanan publik di lingkungan kantor imigrasi.
Todi Karnal menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi tahunan terhadap instansi layanan publik, untuk mencegah terjadinya praktik maladministrasi seperti penyimpangan prosedur atau penyalahgunaan wewenang.
“Penilaian Opini Ombudsman ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya pembinaan agar pelayanan publik semakin berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Heryanu, menyambut baik pelaksanaan penilaian ini dan menyampaikan komitmen jajarannya untuk terus memperbaiki mutu layanan keimigrasian.
“Kami mengapresiasi kunjungan dan penilaian dari Ombudsman. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelayanan,” ucapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Kantor Imigrasi Polewali Mandar terus berinovasi dan menjadi satuan kerja yang mengedepankan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas dari maladministrasi.
Tim Ombudsman yang dipimpin oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Todi Karnal, disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Heryanu, bersama jajarannya.
Dalam penilaian tersebut, tim melakukan verifikasi lapangan, wawancara, serta pemeriksaan dokumen pendukung terkait pelaksanaan layanan publik di lingkungan kantor imigrasi.
Todi Karnal menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi tahunan terhadap instansi layanan publik, untuk mencegah terjadinya praktik maladministrasi seperti penyimpangan prosedur atau penyalahgunaan wewenang.
“Penilaian Opini Ombudsman ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya pembinaan agar pelayanan publik semakin berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Heryanu, menyambut baik pelaksanaan penilaian ini dan menyampaikan komitmen jajarannya untuk terus memperbaiki mutu layanan keimigrasian.
“Kami mengapresiasi kunjungan dan penilaian dari Ombudsman. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelayanan,” ucapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Kantor Imigrasi Polewali Mandar terus berinovasi dan menjadi satuan kerja yang mengedepankan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas dari maladministrasi.
(TRI)
Berita Terkait
News
SPM Jadi Kunci Peningkatan Layanan Dasar di Wilayah Timur
Dirjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud menegaskan bahwa penerapan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM), menjadi kunci strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan dasar.
Jum'at, 07 Nov 2025 15:51
Makassar City
SLBN 1 Pembina Makassar Butuh Update Peralatan Ketrampilan Siswa
Sekretariat Bersama (Sekber) Terpadu Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pusat telah melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sejumlah fasilitas pemerintah daerah di Sulawesi Selatan, Rabu (5/11/2025).
Rabu, 05 Nov 2025 23:45
News
Besok, Sekber SPM Pusat Monitoring Layanan Publik di Sulawesi Selatan
Sekretariat Bersama (Sekber) Terpadu Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di level pusat, akan melakukan monitoring dan evaluasi (monev) sejumlah fasilitas pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.
Selasa, 04 Nov 2025 09:14
News
Whatsapp Chatbot AI, Langkah Kemenkum Sulsel Hadirkan Layanan Berbasis Digital
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) saat ini tengah mengembangkan sistem layanan berbasis digital dengan memanfaatkan aplikasi pesan instan ‘Whatsapp’ yang didukung dengan teknologi Artificial Intelligence (AI).
Senin, 03 Nov 2025 21:40
News
Dekatkan Layanan Publik Lewat Partisipasi di Acara Makassar Animation Festival
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan (Kanwil Kemenkum Sulsel) terus memperluas jangkauan layanan publik melalui keikutsertaan dalam acara Makassar Animation Festival
Sabtu, 01 Nov 2025 23:31
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Athirah Cup XII jadi Panggung Talenta Muda Futsal & Esport, Ini Daftar Juaranya
2
Menjajal BYD Atto 1 Makassar-Maros PP: Lincah, Nyaman, Biaya Kurang dari Rp20 Ribu
3
Telkomsel & AKADS Tanam 1.000 Bibit Mangrove di Pesisir Pangkajene
4
Kemenko PM Apresiasi Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Gowa
5
Pesantren Mandiri dan Ekosistem Halal Tumbuh Lewat BEKS 2025
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Athirah Cup XII jadi Panggung Talenta Muda Futsal & Esport, Ini Daftar Juaranya
2
Menjajal BYD Atto 1 Makassar-Maros PP: Lincah, Nyaman, Biaya Kurang dari Rp20 Ribu
3
Telkomsel & AKADS Tanam 1.000 Bibit Mangrove di Pesisir Pangkajene
4
Kemenko PM Apresiasi Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Gowa
5
Pesantren Mandiri dan Ekosistem Halal Tumbuh Lewat BEKS 2025