Ombudsman RI Tinjau Kualitas Layanan Publik di Kantor Imigrasi Polman
Rabu, 15 Okt 2025 20:12
Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melakukan penilaian Opini Maladministrasi di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Polewali Mandar (Polman). Foto/Istimewa
POLMAN - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat melakukan penilaian Opini Maladministrasi di Kantor Imigrasi Kelas II Non-TPI Polewali Mandar (Polman). Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan publik dan mengukur tingkat kepatuhan instansi terhadap standar layanan yang telah ditetapkan.
Tim Ombudsman yang dipimpin oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Todi Karnal, disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Heryanu, bersama jajarannya.
Dalam penilaian tersebut, tim melakukan verifikasi lapangan, wawancara, serta pemeriksaan dokumen pendukung terkait pelaksanaan layanan publik di lingkungan kantor imigrasi.
Todi Karnal menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi tahunan terhadap instansi layanan publik, untuk mencegah terjadinya praktik maladministrasi seperti penyimpangan prosedur atau penyalahgunaan wewenang.
“Penilaian Opini Ombudsman ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya pembinaan agar pelayanan publik semakin berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Heryanu, menyambut baik pelaksanaan penilaian ini dan menyampaikan komitmen jajarannya untuk terus memperbaiki mutu layanan keimigrasian.
“Kami mengapresiasi kunjungan dan penilaian dari Ombudsman. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelayanan,” ucapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Kantor Imigrasi Polewali Mandar terus berinovasi dan menjadi satuan kerja yang mengedepankan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas dari maladministrasi.
Tim Ombudsman yang dipimpin oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi, Todi Karnal, disambut langsung oleh Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Heryanu, bersama jajarannya.
Dalam penilaian tersebut, tim melakukan verifikasi lapangan, wawancara, serta pemeriksaan dokumen pendukung terkait pelaksanaan layanan publik di lingkungan kantor imigrasi.
Todi Karnal menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari evaluasi tahunan terhadap instansi layanan publik, untuk mencegah terjadinya praktik maladministrasi seperti penyimpangan prosedur atau penyalahgunaan wewenang.
“Penilaian Opini Ombudsman ini bukan untuk mencari kesalahan, tetapi sebagai upaya pembinaan agar pelayanan publik semakin berkualitas,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Polewali Mandar, Heryanu, menyambut baik pelaksanaan penilaian ini dan menyampaikan komitmen jajarannya untuk terus memperbaiki mutu layanan keimigrasian.
“Kami mengapresiasi kunjungan dan penilaian dari Ombudsman. Ini menjadi motivasi bagi kami untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam pelayanan,” ucapnya.
Melalui kegiatan ini, diharapkan Kantor Imigrasi Polewali Mandar terus berinovasi dan menjadi satuan kerja yang mengedepankan pelayanan publik yang cepat, mudah, dan bebas dari maladministrasi.
(TRI)
Berita Terkait
Sulsel
Pj Sekda Jeneponto Dorong ASN Tingkatkan Kualitas Pelayanan Publik
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Jeneponto, Aspa Muji, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional di Lapangan Upacara Kantor Bupati Jeneponto, Rabu (17/6/2026).
Rabu, 17 Jun 2026 12:30
News
Ombudsman RI Apresiasi Transformasi Layanan Pelindo di Makassar
Ombudsman Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap upaya PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di sektor kepelabuhanan.
Rabu, 10 Jun 2026 17:17
News
Usai Lebaran, Kemenkum Sulsel Langsung Bergerak Layani Masyarakat
Layanan administrasi hukum umum kembali melayani masyarakat setelah libur panjang Hari Raya Idul Fitri dengan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Sulawesi Selatan.
Rabu, 01 Apr 2026 12:10
Sulsel
Imigrasi Parepare Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman
Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan Opini Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025 kepada pemerintah daerah dan instansi vertikal di Sulawesi Selatan.
Kamis, 12 Mar 2026 20:31
News
Kemenkum Sulsel Layani Apostille hingga Pengaduan Notaris
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan kembali bergerak melayani masyarakat dengan penuh semangat, Selasa (4/3/2026).
Kamis, 05 Mar 2026 09:41
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PLN Icon Plus Bidik Perluasan Pelanggan Iconnet Lewat Semesta Berpesta di Makassar
2
Usung Fitur Lebih Lengkap, Hyundai Gowa Perkenalkan New CRETA di Makassar
3
Kurang dari 24 Jam, Polres Jeneponto Tangkap 3 Pelaku Pengeroyokan Petani
4
Mutasi Besar Polda Sulsel, Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolres Berganti
5
Bupati Gowa Siap Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Parmusi
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
PLN Icon Plus Bidik Perluasan Pelanggan Iconnet Lewat Semesta Berpesta di Makassar
2
Usung Fitur Lebih Lengkap, Hyundai Gowa Perkenalkan New CRETA di Makassar
3
Kurang dari 24 Jam, Polres Jeneponto Tangkap 3 Pelaku Pengeroyokan Petani
4
Mutasi Besar Polda Sulsel, Sejumlah Pejabat Utama dan Kapolres Berganti
5
Bupati Gowa Siap Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Ponpes Parmusi