Dinas Sosial Makassar Raih Penghargaan Pelayanan Publik dari Ombudsman RI
Rabu, 15 Jul 2026 16:47
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie beserta jajaran saat ditemui di Ruang Media Center Balai Kota Makassar, Selasa (14/7/2026). Foto: SINDO Makassar/Dewan Ghiyats Yan G
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali meraih penghargaan di bidang pelayanan publik. Kali ini, Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar menerima penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia atas hasil penilaian pelayanan publik.
Penghargaan tersebut diserahkan Wali Kota Makassar kepada Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya yang sama-sama memperoleh kategori baik dalam penilaian Ombudsman RI.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Kota Makassar, Dr Fadly, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen kedua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Alhamdulillah hasil penilaian dari pelayanan publik oleh Ombudsman RI. Dua OPD mendapatkan kategori baik yang alhamdulillah sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Wali Kota, yaitu Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya," katanya kepada awak media, Selasa (14/7/2026).
Fadly berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi OPD lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Harapan kami tahun berikutnya atau tahun ini ada lagi penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh OPD-OPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar," harapnya.
Ia menjelaskan, penilaian Ombudsman RI dilakukan melalui sejumlah indikator, mulai dari wawancara terhadap petugas pelayanan dan masyarakat penerima layanan hingga penilaian terhadap sarana dan prasarana pelayanan publik.
"Ada banyak aspek, dia dilihat mulai dari wawancara sendiri oleh pihak pelayanan, masyarakat. Jadi teman-teman Ombudsman ini mewawancarai langsung secara acak ke teman-teman yang memberi atau masyarakat yang mendapatkan layanan," ungkapnya.
Selain itu, Ombudsman juga menilai kelengkapan fasilitas pendukung pelayanan sebelum menentukan kategori hasil penilaian.
"Terus melihat juga terkait sarana dan prasarana, terkait pelayanan publik yang ada di OPD-nya masing-masing. Itu salah satu penilaian-penilaian yang diberikan oleh teman-teman Ombudsman dan selanjutnya mereka akan mengeluarkan nilai apakah kategorinya itu kategori baik atau sangat baik. Sebelum-sebelumnya belum pernah dapat penghargaan ini. Tetapi saat ini (penghargaan) langsung ke OPD-nya masing-masing," lanjut Fadly.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan tantangan terbesar setelah meraih penghargaan adalah mempertahankan kualitas pelayanan.
"Pasti mempertahankan (penghargaan) jauh lebih susah (menantang) daripada merubah," singkatnya saat ditemui di Media Center Balai Kota Makassar.
Menurut Andi Bukti, penghargaan tersebut diraih berkat komitmen jajarannya dalam memenuhi standar pelayanan publik, termasuk penyediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Komitmen yang saya maksud ini, apa yang menjadi perserahan, itu yang dilakukan. Contoh kecil misalnya, parkir harus ada parkir disabilitas. Harus ada parkir disabilitas, harus ada di kantor tempat menyusui. Insyaallah, pasti pelayanan dapat lebih baik dan sangat baik," tutup Andi Bukti.
Penghargaan tersebut diserahkan Wali Kota Makassar kepada Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Daya yang sama-sama memperoleh kategori baik dalam penilaian Ombudsman RI.
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Kota Makassar, Dr Fadly, mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi atas komitmen kedua organisasi perangkat daerah (OPD) dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
"Alhamdulillah hasil penilaian dari pelayanan publik oleh Ombudsman RI. Dua OPD mendapatkan kategori baik yang alhamdulillah sudah diberikan penghargaan oleh Bapak Wali Kota, yaitu Dinas Sosial dan Rumah Sakit Umum Daerah Daya," katanya kepada awak media, Selasa (14/7/2026).
Fadly berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi OPD lainnya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Harapan kami tahun berikutnya atau tahun ini ada lagi penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh OPD-OPD di lingkup Pemerintah Kota Makassar," harapnya.
Ia menjelaskan, penilaian Ombudsman RI dilakukan melalui sejumlah indikator, mulai dari wawancara terhadap petugas pelayanan dan masyarakat penerima layanan hingga penilaian terhadap sarana dan prasarana pelayanan publik.
"Ada banyak aspek, dia dilihat mulai dari wawancara sendiri oleh pihak pelayanan, masyarakat. Jadi teman-teman Ombudsman ini mewawancarai langsung secara acak ke teman-teman yang memberi atau masyarakat yang mendapatkan layanan," ungkapnya.
Selain itu, Ombudsman juga menilai kelengkapan fasilitas pendukung pelayanan sebelum menentukan kategori hasil penilaian.
"Terus melihat juga terkait sarana dan prasarana, terkait pelayanan publik yang ada di OPD-nya masing-masing. Itu salah satu penilaian-penilaian yang diberikan oleh teman-teman Ombudsman dan selanjutnya mereka akan mengeluarkan nilai apakah kategorinya itu kategori baik atau sangat baik. Sebelum-sebelumnya belum pernah dapat penghargaan ini. Tetapi saat ini (penghargaan) langsung ke OPD-nya masing-masing," lanjut Fadly.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan tantangan terbesar setelah meraih penghargaan adalah mempertahankan kualitas pelayanan.
"Pasti mempertahankan (penghargaan) jauh lebih susah (menantang) daripada merubah," singkatnya saat ditemui di Media Center Balai Kota Makassar.
Menurut Andi Bukti, penghargaan tersebut diraih berkat komitmen jajarannya dalam memenuhi standar pelayanan publik, termasuk penyediaan fasilitas yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.
"Komitmen yang saya maksud ini, apa yang menjadi perserahan, itu yang dilakukan. Contoh kecil misalnya, parkir harus ada parkir disabilitas. Harus ada parkir disabilitas, harus ada di kantor tempat menyusui. Insyaallah, pasti pelayanan dapat lebih baik dan sangat baik," tutup Andi Bukti.
(MAN)
Berita Terkait
Makassar City
Hadiri Rakornas TPAKD 2026, Wali Kota Makassar Siap Tindak Lanjuti Arahan Presiden Prabowo
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kamis, 22 Okt 2026 22:18
Sulsel
Cegah Gangguan Distribusi Air, PDAM Makassar Koordinasi dengan Dinas PU
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Andi Syahrum, mengunjungi Kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar di Jalan Urip Sumoharjo, Kamis (22/10/2026).
Kamis, 22 Okt 2026 11:09
Makassar City
Pemkot Makassar Dorong PAUD Negeri jadi Pusat Pendidikan Lokal dan Ramah Iklim
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali tampil di panggung nasional untuk membagikan praktik baik pembangunan sumber daya manusia melalui pengembangan anak usia dini.
Kamis, 22 Okt 2026 06:16
Sulsel
Pemkot Siapkan Beasiswa APBD untuk 400 Siswa dari Keluarga Kurang Mampu
Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menyiapkan program beasiswa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi 400 siswa SD dan SMP dari keluarga kurang mampu.
Kamis, 22 Okt 2026 06:09
Makassar City
Terima Audiensi OJK Sulselbar, PDAM Makassar Bahas Solusi Pasokan Air
Plt Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Makassar, Andi Syahrum, menerima audiensi OJK Sulselbar di Ruang Rapat Direksi Kantor Perumda Air Minum Kota Makassar.
Senin, 19 Okt 2026 19:46
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Patarai Amir Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Ketua Golkar Maros
2
MBTS SD Kristen Makale 1 Sabet Juara Umum Divisi Junior PMC 2026
3
Sertifikat Halal Gratis dan Akses Perbankan Jadi Fokus UMKM Forum Sulsel 2026
4
Korban Pembobolan Kartu Kredit Rp341 Juta Pertanyakan Barang Bukti dalam Gelar Perkara Khusus
5
Pertamina Sulawesi Perkuat Standar Keselamatan SPBE & Bengkel LPG
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Patarai Amir Ambil Formulir Pendaftaran Bakal Calon Ketua Golkar Maros
2
MBTS SD Kristen Makale 1 Sabet Juara Umum Divisi Junior PMC 2026
3
Sertifikat Halal Gratis dan Akses Perbankan Jadi Fokus UMKM Forum Sulsel 2026
4
Korban Pembobolan Kartu Kredit Rp341 Juta Pertanyakan Barang Bukti dalam Gelar Perkara Khusus
5
Pertamina Sulawesi Perkuat Standar Keselamatan SPBE & Bengkel LPG