Pemkot Makassar Pilot Project Digitalisasi Bansos, Ribuan ASN jadi Agen Perlinsos

MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar menjadi salah satu dari 40 daerah di Indonesia yang ditunjuk pemerintah pusat sebagai lokasi pilot project digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos).

Program ini menggunakan aplikasi Perlinsos untuk mendukung verifikasi data calon penerima bantuan secara lebih objektif dan transparan.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar, Andi Bukti Djufrie, mengatakan digitalisasi bansos masih berada pada tahap uji coba sehingga baru diterapkan di daerah-daerah yang ditunjuk pemerintah pusat.

"Jadi, piloting digital bansos ini adalah sebuah program dari pemerintah pusat terkait dengan regenerasi digital bansos. Masih terbatas di 40 daerah. Salah satu daerah yang terpilih adalah Kota Makassar. Apa sebenarnya program piloting ini? Di sini terdapat sebuah aplikasi bernama Perlinsos. Melalui aplikasi Perlinsos inilah nantinya dilakukan pengisian data untuk memastikan apakah warga kita berhak mendapatkan bantuan atau tidak," jelasnya, Senin (13/7/2026).

Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Dinsos Makassar menargetkan sebanyak 6.000 agen yang akan membantu masyarakat mengakses aplikasi Perlinsos.

"Alhamdulillah, target kita di Makassar sebenarnya adalah sekitar 6.000 agen. Agen-agen ini berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat untuk mengakses aplikasi tersebut. Jadi, semua agen ini harus memiliki IKD (Identitas Kependudukan Digital), karena baseline-nya memang menggunakan IKD," lanjutnya.

Menurut Andi Bukti, masyarakat dapat mengakses aplikasi secara mandiri menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) atau meminta pendampingan dari agen yang telah ditunjuk.

"Kemudian, warga memiliki dua pilihan untuk mengaksesnya, yakni mereka bisa menggunakan IKD sendiri dan ini tentu lebih bagus atau bisa juga dibantu langsung melalui agennya," paparnya kepada wartawan.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bidang Penanganan Bencana Dinsos Kota Makassar, Masri Tajuddin, mengungkapkan lebih dari 5.000 calon agen telah memiliki IKD berdasarkan data terbaru dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

"Berdasarkan informasi hasil rapat dengan BKD dan Dukcapil kemarin, dari target 6.000 agen, saat ini sudah ada lebih dari 5.000 agen yang telah ber-IKD. Artinya, jumlah agen kita relatif besar," tuturnya.

Sebagai tahap awal, uji coba aplikasi telah dilakukan di dua kelurahan di Kecamatan Tallo dengan melibatkan Kementerian Sosial dan 80 agen.

"Untuk tahap pertama, kemarin kami sudah melakukan uji coba di dua kelurahan yang ada di Kecamatan Tallo. Kegiatan ini dilaksanakan dan dihadiri langsung oleh pihak Kementerian Sosial dengan melibatkan 80 agen. Kami sudah melakukan uji coba, dan dalam waktu dekat ini kami sedang menyusun jadwal untuk menjangkau semua agen agar mereka bisa langsung mengakses dan membantu masyarakat," kata Masri.

Ia menjelaskan, para agen berasal dari unsur aparatur sipil negara (ASN), terdiri atas PNS, PPPK, dan PPPK paruh waktu berusia di bawah 40 tahun.

"Ya, jadi agen yang saya jelaskan tadi yang mana dari target 6.000, sudah ada 5.000 lebih yang ber-IKD. Mereka terdiri dari unsur PNS, PPPK (P3K), dan P3K paruh waktu yang berusia di bawah 40 tahun di lingkungan pemerintah Kota. Mengapa kita memilih mereka? Berdasarkan hasil rapat dengan Pak Kadis kemarin, keputusan melibatkan ASN ini bertujuan untuk menghindari isu-isu miring yang sering terjadi jika kita melibatkan RT atau RW," jabarnya.

Masri mengatakan pelibatan ASN juga dipilih untuk menjaga objektivitas pendataan sekaligus memudahkan koordinasi karena program tersebut tidak memiliki alokasi anggaran khusus.

"Kan sering ada isu, 'Ah, yang dapat cuma keluarganya Pak RT atau keluarganya Pak Lurah.' Dengan melibatkan ASN, penilaiannya akan relatif lebih objektif dan mereka juga lebih mudah untuk dikoordinasikan. Apalagi, proyek ini tidak ada anggarannya atau tidak ada uangnya. Jadi kalau melibatkan ASN, koordinasinya bisa lebih berjalan. Kebetulan, Pak Sekda bertindak sebagai koordinator atau ketua untuk di Kota Makassar ini," sambung Masri.

Saat ini, Kelurahan Lakkang dan Kelurahan Kaluku Bodoa di Kecamatan Tallo menjadi lokasi percontohan penerapan aplikasi Perlinsos.

"Lakkang dan Kaluku Bodoa. Itu berada di wilayah Kecamatan Tallo. Jadi, saat ini kita masih fokus pada desil 1 dan desil 2. Sasarannya untuk semua warga. Sebenarnya tujuannya begini. Kemarin kan banyak sekali komplain dari masyarakat. Metode terbaru yang digunakan sekarang, yaitu DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sebenarnya sudah bagus karena menggabungkan berbagai data seperti miskin ekstrem dan sebagainya. Namun, di lapangan ternyata masih ada kekurangan atau 'lubang-lubangnya'," ungkapnya saat ditemui di Kantor Dinsos Kota Makassar.

Ia berharap aplikasi Perlinsos dapat meningkatkan akurasi penetapan penerima bantuan sosial karena penilaian dilakukan berdasarkan data yang diolah oleh sistem.

"Aplikasi Perlinsos ini diharapkan bisa menjadi solusi yang jauh lebih bagus, dibandingkan metode sebelumnya. Mengapa? Karena ada banyak data yang dimunculkan dan dimasukkan ke dalam aplikasi tersebut. Data-data itulah yang kemudian dihitung secara indeks oleh sistem aplikasi, hingga akhirnya memunculkan data siapa saja yang dinilai berhak menerima bantuan. Jadi, bukan kita atau manusia yang menentukan, melainkan berdasarkan data yang dimasukkan ke dalam aplikasi," harapnya.

Masri menambahkan, aplikasi Perlinsos akan mengolah berbagai indikator sosial ekonomi, termasuk data daya listrik rumah tangga, untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan.

"Salah satu contohnya adalah daya listrik rumah tangga. Data tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi, dan masih banyak lagi isian indikator lainnya. Dari indikator-indikator inilah sistem akan membaca apakah warga tersebut masuk ke dalam kategori penerima bantuan atau tidak," pungkasnya.