Wabup Bantaeng Resmikan Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu
Minggu, 25 Mei 2025 17:28
Peresmikan Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT), di Kawasan Borkal, Kelurahan Pallantikang, Bantaeng, Sabtu (24/5/2025). Foto: SINDO Makassar/Bahar Karibo
BANTAENG - Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin didampingi Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Pertanahan Bantaeng, Armawansyah, meresmikan Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT), di Kawasan Borkal, Kelurahan Pallantikang, Bantaeng, Sabtu (24/5/2025).
Proses seleksi DAK Tematik PPKT ini telah selesai dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Tim Fasilitasi Infrastruktur Daerah (TFID) pada 2023, di mana Bantaeng menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang lolos pada proses seleksi, sehingga pada 2024 dapat selesai dilaksanakan pekerjaan fisiknya.
Pada kesempatan tersebut Wabup Bantaeng H. Sahabuddin menyampaikan bahwa program pengentasan pemukiman Kumuh Tahun 2024 di Kawasan Borong Kalukua merupakan program kolaborasi dari berbagai sumber pendanaan, diantaranya bersumber dari Dana DAK, Dana DAU, Dana CRS, dan Dana Swadaya Masyarakat.
"Melalui program DAK Tematik PPKT Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan pengurangan kawasan Kumuh yaitu pada Kawasan Borkal dengan Luas Kawasan 6,1 Ha," ujarnya.
Ditambahkan Wabup Bantaeng bahwa Luas Kawasan Pemukiman Kumuh Kabupaten Bantaeng sebesar 193,38 Ha per tanggal 5 oktober 2020.
"Sampai pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melakukan pengurangan pemukiman kumuh sebesar 12,56 Ha dan tersisa 180,82 Ha pada tahun 2024," ujarnya.
Wabup Bantaeng juga menekankan bahwa pemerintah daerah akan senantiasa mendukung dan mensupport kegiatan Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Tahun 2024 dari berbagai sumber-sumber pendanaan.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Bantaeng, yakni Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, H. Budi Santoso, mewakili Dandim 1410 Bantaeng,Danramil 1410-02/Eremerasa, Lettu Inf. Harpil, mewakili Kapolres Bantaeng, AKP Adi Wijaya, Kapolsek Kota Bantaeng, Plt. Kasi BB Kejaksaan, Herlina, Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Bantaeng, Mahyudin, Direktur PDAM Bantaeng, Suwardi serta Pimpinan Cabang BRI Bantaeng, Agus Pusworo.
Proses seleksi DAK Tematik PPKT ini telah selesai dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Tim Fasilitasi Infrastruktur Daerah (TFID) pada 2023, di mana Bantaeng menjadi satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang lolos pada proses seleksi, sehingga pada 2024 dapat selesai dilaksanakan pekerjaan fisiknya.
Pada kesempatan tersebut Wabup Bantaeng H. Sahabuddin menyampaikan bahwa program pengentasan pemukiman Kumuh Tahun 2024 di Kawasan Borong Kalukua merupakan program kolaborasi dari berbagai sumber pendanaan, diantaranya bersumber dari Dana DAK, Dana DAU, Dana CRS, dan Dana Swadaya Masyarakat.
"Melalui program DAK Tematik PPKT Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melaksanakan pengurangan kawasan Kumuh yaitu pada Kawasan Borkal dengan Luas Kawasan 6,1 Ha," ujarnya.
Ditambahkan Wabup Bantaeng bahwa Luas Kawasan Pemukiman Kumuh Kabupaten Bantaeng sebesar 193,38 Ha per tanggal 5 oktober 2020.
"Sampai pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melakukan pengurangan pemukiman kumuh sebesar 12,56 Ha dan tersisa 180,82 Ha pada tahun 2024," ujarnya.
Wabup Bantaeng juga menekankan bahwa pemerintah daerah akan senantiasa mendukung dan mensupport kegiatan Program Pengentasan Pemukiman Kumuh Terpadu (PPKT) Tahun 2024 dari berbagai sumber-sumber pendanaan.
Turut hadir mendampingi Wakil Bupati Bantaeng, yakni Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng, H. Budi Santoso, mewakili Dandim 1410 Bantaeng,Danramil 1410-02/Eremerasa, Lettu Inf. Harpil, mewakili Kapolres Bantaeng, AKP Adi Wijaya, Kapolsek Kota Bantaeng, Plt. Kasi BB Kejaksaan, Herlina, Asisten 1 Bidang Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Bantaeng, Mahyudin, Direktur PDAM Bantaeng, Suwardi serta Pimpinan Cabang BRI Bantaeng, Agus Pusworo.
(MAN)
Berita Terkait
Sulsel
Pemkab Bantaeng Sambut LHP BPK sebagai Upaya Perbaikan Tata Kelola
acara serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Auditorium Lantai II Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Senin (19/1/2026).
Senin, 19 Jan 2026 18:13
Sulsel
MTQ XXXV, Pemkab Bantaeng Siapkan Wakil Terbaik ke Provinsi
Pemerintah Kabupaten Bantaeng kembali menegaskan komitmennya membumikan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai fondasi pembangunan karakter masyarakat.
Rabu, 14 Jan 2026 13:05
Sulsel
Pemkab Bantaeng Satukan Arah Program Desa 2026
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin didampingi Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Pemerintahan Desa Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati.
Rabu, 14 Jan 2026 10:12
Sulsel
Dorong Pembinaan Olahraga Akuatik, Bupati Uji Nurdin Buka Kembali Kolam Renang Andi Pawiloi
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin secara resmi membuka kembali (re-opening) Kolam Renang Andi Pawiloi, di Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bisappu, Senin, 12 Januari 2026.
Senin, 12 Jan 2026 15:44
Sulsel
Pelantikan Pejabat Baru, Pemkab Bantaeng Dorong Percepatan Program
Bupati Bantaeng, M. Fathul Fauzy Nurdin, melantik dan mengambil sumpah sejumlah pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
Jum'at, 09 Jan 2026 16:57
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Slow Communication di Tengah Histeria Media Sosial
2
Hari Kelima Pencarian, Tim SAR Temukan Korban Ketiga ATR 42-500
3
Jenazah Florencia Lolita Wibisono Diberangkatkan ke Jakarta Malam Ini
4
Menuju Setahun Kepemimpinan SAR-Kanaah, Sidrap sebagai Barometer Baru Ekonomi Sulsel
5
Andi Hadi Sebut Usulan Musrenbang Berulang Dipicu Perbaikan Infrastruktur Tak Tuntas
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Slow Communication di Tengah Histeria Media Sosial
2
Hari Kelima Pencarian, Tim SAR Temukan Korban Ketiga ATR 42-500
3
Jenazah Florencia Lolita Wibisono Diberangkatkan ke Jakarta Malam Ini
4
Menuju Setahun Kepemimpinan SAR-Kanaah, Sidrap sebagai Barometer Baru Ekonomi Sulsel
5
Andi Hadi Sebut Usulan Musrenbang Berulang Dipicu Perbaikan Infrastruktur Tak Tuntas