GRT Tagih Janji Partai Soal Tes DNA Skandal Perselingkuhan 2 Legislator PKB

MAKASSAR - Gerakan Rakyat Turatea (GRT) mendesak Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sulawesi Selatan (Sulsel) segera menepati janji soal tes DNA atas dugaan perselingkuhan kader partai di Jeneponto dan Takalar.

Perwakilan GRT, Rahmat Hidayat, SH., mengatakan pihaknya menagih janji yang sempat dilontarkan langsung oleh Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, saat menemui massa pengunjuk rasa.

"Kami menagih janji DPW PKB Sulsel sebagaimana yang diucapkannya saat aksi di Aryaduta kemarin. Sekretaris DPW PKB Pak Haekal telah berjanji akan menuntaskan kasus ini dalam waktu seminggu dan akan memberikan rekomendasi untuk dilakukan Tes DNA kepada Basir dan Sri," klaim Rahmat saat dikonfirmasi, Jumat (12/12/2025).

Ia menegaskan, tuntutan yang mereka suarakan bukan sekadar aksi reaktif, melainkan bagian dari upaya menjaga kehormatan lembaga legislatif.

"Marwah DPRD Jeneponto dan Takalar dipertaruhkan dalam kasus ini. Nilai etika dan moral harus ditegakkan tanpa pandang bulu," tambahnya.

Aksi di Tengah Musywil PKB Sulsel

Sebelumnya, massa GRT melakukan aksi demonstrasi di depan Hotel Aryaduta Makassar, lokasi pelaksanaan Musywil DPW PKB Sulsel.

Aksi tersebut digelar sebagai bentuk protes terhadap dugaan skandal perselingkuhan yang menyeret nama Wakil Ketua II DPRD Jeneponto, Muhammad Basir, dengan legislator Takalar, Sri Reski Ulandari. Keduanya merupakan anggota Fraksi PKB.

Jenderal Lapangan aksi, Rahmat Hidayat, menyebut dugaan tersebut bukan isapan jempol.

"Dugaan skandal perselingkuhan ini bukan isu tanpa dasar. Ada pengakuan langsung dari pihak yang bersangkutan, serta keterangan dari mantan suami yang merasa dirugikan," ujarnya.

Menurut Rahmat, peristiwa itu terjadi saat Sri Reski Ulandari masih berstatus istri sah Herman, seorang pebisnis. Ia mengatakan, Herman menemukan istrinya dalam kondisi hamil sepulang dari perjalanan bisnis.

"Yang bersangkutan sendiri mengakui telah menikah siri dan hamil. Ini disampaikan langsung kepada suaminya. Jadi ini bukan sekadar fitnah atau isu liar," tegasnya.

Desakan Pecat dan Cabut Status Kader

Dalam tuntutannya, massa GRT meminta DPW PKB Sulsel segera berkoordinasi dengan DPC PKB Jeneponto. Mereka mendesak agar Muhammad Basir dicopot dan dinonaktifkan dari jabatan legislatif serta diberhentikan sebagai kader partai.

Tak hanya kepada partai, massa juga meminta Badan Kehormatan (BK) DPRD Jeneponto dan Takalar segera menggelar sidang kode etik.

"Kami juga menuntut agar yang bersangkutan berani membuktikan kebenaran dengan melakukan tes DNA. Ini penting untuk menjawab keresahan publik," ujar Rahmat.

Ia mengungkapkan bahwa laporan terkait kasus ini telah masuk ke BK DPRD sekitar sepekan sebelum aksi. Namun belum ada tindak lanjut yang jelas.

"Kalau tidak ada langkah tegas dari partai dan DPRD, kami pastikan akan kembali melakukan aksi lanjutan," tandasnya.

Saat aksi berlangsung, Sekretaris DPW PKB Sulsel, Muhammad Haekal, turun langsung menemui massa. Ia menyebut aduan telah diterima secara resmi dan saat ini tengah dalam proses penelaahan internal partai.

"Kami telah menerima tuntutan teman-teman. Sebelumnya juga sudah ada surat aduan resmi yang masuk ke DPW PKB Sulsel," ucap Haekal.

Ia menegaskan bahwa partai membutuhkan bukti kuat sebelum mengambil keputusan tegas.

"Karena ini sifatnya tuduhan kepada seseorang, kami tentu membutuhkan bukti yang kuat agar bisa meyakinkan mekanisme pengambilan keputusan di partai," jelasnya.

Haekal mengatakan akan membuka ruang komunikasi intensif untuk memudahkan proses verifikasi.

"Saya berharap ada perwakilan dari pengunjuk rasa yang intens berkomunikasi dengan kami. Jika ada bukti, maka partai akan mengambil keputusan. Tidak usah ragu," tegasnya.

Terkait desakan tes DNA, Haekal mengaku hal tersebut dapat saja menjadi bagian dari proses klarifikasi.

"Itu salah satunya (tes DNA). Kalau buktinya kuat, maka akan kita proses sesuai mekanisme di PKB," katanya.

Sebelum massa membubarkan diri, Haekal memastikan bahwa proses penyelesaian dalam internal partai tidak akan dibiarkan berlarut.

"Tenang, silakan tagih. Seminggu sudah ada jawaban atas apa yang menjadi tuntutan pengunjuk rasa," tutupnya.