Fatmawati Rusdi Perkuat Kolaborasi Percepatan Penurunan Stunting di Parepare
Kamis, 23 Jul 2026 09:44
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendorong percepatan penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor saat melakukan kunjungan kerja di Kota Parepare, Rabu (22/7/2026).
PAREPARE - Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, mendorong percepatan penurunan stunting melalui penguatan kolaborasi lintas sektor saat melakukan kunjungan kerja di Kota Parepare, Rabu (22/7/2026).
Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Lumpue itu juga dirangkaikan dengan penguatan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) serta Gerakan Tanam Cabai sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan keluarga dan mendukung pengendalian inflasi daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati meninjau pelayanan kesehatan, berdialog dengan tenaga kesehatan dan kader, sekaligus menyerahkan berbagai bantuan bagi masyarakat.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Fatmawati menegaskan bahwa penanganan stunting harus diawali dengan data yang akurat agar setiap intervensi benar-benar tepat sasaran. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terus melakukan pembaruan dan validasi data balita.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan datanya benar. Tolong diukur ulang dan diperbarui sehingga kita mengetahui secara pasti berapa anak yang masuk kategori stunting, gizi kurang maupun wasting. Dengan data yang valid, intervensi kita juga akan lebih tepat,” ujarnya.
Fatmawati juga menyatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyiapkan bantuan alat antropometri sesuai kebutuhan puskesmas di Kota Parepare untuk mendukung pelayanan pengukuran status gizi balita.
“Nanti kita siapkan dan kirimkan sesuai kebutuhan puskesmas di Kota Parepare,” katanya.
Menurut Fatmawati, target mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
Karena itu, percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui intervensi yang menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi, pemberian makanan tambahan, peningkatan sanitasi, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), edukasi remaja melalui konsumsi tablet tambah darah, hingga penguatan konsultasi pranikah bersama Kementerian Agama.
Ia menegaskan, keluarga tetap menjadi kunci utama dalam mencegah stunting. “Pemerintah bisa hadir dengan berbagai program, tetapi peran orang tua tetap menjadi yang paling utama. Pola asuh yang baik, memperhatikan kebutuhan gizi anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan memastikan anak memperoleh makanan bergizi harus dimulai dari rumah,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Fatmawati menyerahkan paket pencegahan stunting kepada 10 keluarga penerima manfaat, bantuan alat dan pelatihan pembuatan nugget ikan kepada lima kelompok UPPKA, serta bibit cabai kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Forkopimda Kota Parepare.
Menurutnya, Gerakan Tanam Cabai tidak hanya mendorong pemanfaatan pekarangan rumah, tetapi juga menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat membantu mengendalikan inflasi.
“Cabai selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi. Padahal tanaman ini mudah ditanam di pekarangan rumah maupun di pot. Karena itu, saya mengajak seluruh organisasi perempuan, sekolah, kantor, dan masyarakat untuk menggalakkan Gerakan Tanam Cabai agar kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi secara mandiri,” ungkapnya.
Fatmawati juga meminta pemerintah daerah terus memberikan pendampingan kepada kelompok UPPKA agar berkembang menjadi pelaku UMKM yang lebih berdaya saing.
“Bantuan alat hanyalah langkah awal. Yang tidak kalah penting adalah pendampingan, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran agar UMKM kita benar-benar naik kelas,” jelasnya.
Kegiatan yang dipusatkan di Puskesmas Lumpue itu juga dirangkaikan dengan penguatan kapasitas kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) serta Gerakan Tanam Cabai sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan keluarga dan mendukung pengendalian inflasi daerah.
Dalam kunjungan tersebut, Fatmawati meninjau pelayanan kesehatan, berdialog dengan tenaga kesehatan dan kader, sekaligus menyerahkan berbagai bantuan bagi masyarakat.
Sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sulawesi Selatan, Fatmawati menegaskan bahwa penanganan stunting harus diawali dengan data yang akurat agar setiap intervensi benar-benar tepat sasaran. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah terus melakukan pembaruan dan validasi data balita.
“Yang paling penting sekarang adalah memastikan datanya benar. Tolong diukur ulang dan diperbarui sehingga kita mengetahui secara pasti berapa anak yang masuk kategori stunting, gizi kurang maupun wasting. Dengan data yang valid, intervensi kita juga akan lebih tepat,” ujarnya.
Fatmawati juga menyatakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan menyiapkan bantuan alat antropometri sesuai kebutuhan puskesmas di Kota Parepare untuk mendukung pelayanan pengukuran status gizi balita.
“Nanti kita siapkan dan kirimkan sesuai kebutuhan puskesmas di Kota Parepare,” katanya.
Menurut Fatmawati, target mewujudkan Indonesia Emas 2045 membutuhkan sumber daya manusia yang sehat dan berkualitas.
Karena itu, percepatan penurunan stunting harus dilakukan melalui intervensi yang menyeluruh, mulai dari pemenuhan gizi, pemberian makanan tambahan, peningkatan sanitasi, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), edukasi remaja melalui konsumsi tablet tambah darah, hingga penguatan konsultasi pranikah bersama Kementerian Agama.
Ia menegaskan, keluarga tetap menjadi kunci utama dalam mencegah stunting. “Pemerintah bisa hadir dengan berbagai program, tetapi peran orang tua tetap menjadi yang paling utama. Pola asuh yang baik, memperhatikan kebutuhan gizi anak, menjaga kebersihan lingkungan, dan memastikan anak memperoleh makanan bergizi harus dimulai dari rumah,” pesannya.
Pada kesempatan tersebut, Fatmawati menyerahkan paket pencegahan stunting kepada 10 keluarga penerima manfaat, bantuan alat dan pelatihan pembuatan nugget ikan kepada lima kelompok UPPKA, serta bibit cabai kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Forkopimda Kota Parepare.
Menurutnya, Gerakan Tanam Cabai tidak hanya mendorong pemanfaatan pekarangan rumah, tetapi juga menjadi salah satu langkah sederhana yang dapat membantu mengendalikan inflasi.
“Cabai selama ini menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi. Padahal tanaman ini mudah ditanam di pekarangan rumah maupun di pot. Karena itu, saya mengajak seluruh organisasi perempuan, sekolah, kantor, dan masyarakat untuk menggalakkan Gerakan Tanam Cabai agar kebutuhan rumah tangga dapat dipenuhi secara mandiri,” ungkapnya.
Fatmawati juga meminta pemerintah daerah terus memberikan pendampingan kepada kelompok UPPKA agar berkembang menjadi pelaku UMKM yang lebih berdaya saing.
“Bantuan alat hanyalah langkah awal. Yang tidak kalah penting adalah pendampingan, mulai dari akses permodalan, peningkatan kualitas produk, pengemasan, hingga pemasaran agar UMKM kita benar-benar naik kelas,” jelasnya.
(GUS)
Berita Terkait
News
Gubernur Sulsel Beberkan Keunggulan MYP: Jamin Kualitas dan Hemat Anggaran
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) terus menggeliat. Total anggaran yang digelontorkan Pemerintah Provinsi Sulsel mencapai Rp3,7 Triliun melalui skema tahun jamak 2025-2027.
Jum'at, 04 Sep 2026 08:11
News
Program MYP Sulsel, Lebih 300 Kilometer Jalan Sudah Tertangani
Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel), terus menggenjot pelaksanaan Program Multi Years Project (MYP) untuk infrastruktur jalan tahun 2025-2027.
Kamis, 03 Sep 2026 09:44
Ekbis
Menjaga Nadi Ekonomi Sulawesi Selatan di Tengah Gejolak Global
BI Sulsel bersama pemerintah daerah menjaga inflasi, memastikan pasokan pangan, memetakan risiko, sekaligus memperkuat berbagai sumber pertumbuhan ekonomi.
Selasa, 01 Sep 2026 19:47
Sulsel
Gubernur Serahkan Bantuan Rp7 Miliar, Bantuan Pertanian dan Hibah Rumah Ibadah untuk Tana Toraja
Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menyerahkan bantuan keuangan provinsi senilai Rp7 miliar kepada Pemerintah Kabupaten Tana Toraja.
Selasa, 01 Sep 2026 17:08
News
Potensi Wajo Perlu Disinergikan dengan Prioritas Pembangunan Sulsel
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Jufri Rahman mendorong penguatan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan antara Pemerintah Provinsi Sulsel dan Pemerintah Kabupaten Wajo untuk menghadapi tahun anggaran 2027.
Selasa, 01 Sep 2026 12:08
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
IKA SMADA 82 Makassar Gelar Senam Bersama di CFD Sudirman, Pererat Silaturahmi Alumni
2
Pertamina Cetak Rekor MURI, Memasak 8.100 Porsi Pakai Bright Gas di 8 Kota
3
Erupsi Anak Krakatau, Penerbangan Tujuan Jakarta dari Sultan Hasanuddin Dibatalkan
4
Bupati Lutim Gaspol Benahi Sekolah Rusak, Dewan Pendidikan Turun Cek Langsung
5
Terduga Pelaku Curas di Jeneponto Ditembak Polisi Saat Berusaha Kabur
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
IKA SMADA 82 Makassar Gelar Senam Bersama di CFD Sudirman, Pererat Silaturahmi Alumni
2
Pertamina Cetak Rekor MURI, Memasak 8.100 Porsi Pakai Bright Gas di 8 Kota
3
Erupsi Anak Krakatau, Penerbangan Tujuan Jakarta dari Sultan Hasanuddin Dibatalkan
4
Bupati Lutim Gaspol Benahi Sekolah Rusak, Dewan Pendidikan Turun Cek Langsung
5
Terduga Pelaku Curas di Jeneponto Ditembak Polisi Saat Berusaha Kabur