16 Menara BTS Berdiri di Luwu Timur, Tiga Titik Blankspot Teratasi

LUWU TIMUR - Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mencatat 16 unit menara Base Transceiver Station (BTS) terbangun sepanjang 2026.

Namun, baru tiga titik blankspot yang benar-benar teratasi lewat pembangunan tersebut.

Data Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo-SP) Luwu Timur menunjukkan menara itu tersebar di 16 desa pada sembilan kecamatan, yakni Malili, Angkona, Wotu, Mangkutana, Kalaena, Tomoni, Burau, Wasuponda, dan Nuha.

Tiga titik blankspot yang sudah terlayani sinyal berada di Desa Bahari dan Desa Tabaroge di Kecamatan Wotu, serta Desa Pertasi Kencana di Kecamatan Kalaena.

Kepala Bidang Telematika dan Persandian Diskominfo-SP Luwu Timur, Hasyim, mengatakan sebagian besar menara difungsikan untuk memperkuat jaringan di area yang sudah memiliki pasar pengguna.

Menara baru, menurutnya, terus didorong untuk menjangkau wilayah yang terisolasi sinyal.

"Aplikasi SIGNAL ini berfungsi memfasilitasi Pemda dalam mengusulkan titik lokasi yang butuh optimalisasi jaringan maupun usulan blankspot. Ini juga menjadi basis data bagi dinas dalam melakukan survei lokasi pembangunan menara," ujarnya.

SIGNAL merupakan aplikasi milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Data titik blankspot Luwu Timur diinput ke aplikasi itu, lalu diserahkan kepada pemerintah provinsi sebagai bahan usulan ke pusat, dan disampaikan langsung kepada operator seluler.

Hasyim mengakui pertimbangan bisnis operator menjadi hambatan utama. Banyak wilayah blankspot berpenduduk sedikit sehingga kurang menarik dari sisi hitungan investasi.

"Operator seluler tentu memperhitungkan asas komersial dan tingkat pengembalian investasi. Banyak daerah blankspot kita memiliki populasi penduduk yang relatif sedikit, sehingga kurang menarik secara analisis bisnis mereka," ujarnya.

Untuk menyiasatinya, Pemkab melengkapi data pendukung seperti potensi pariwisata dan pertumbuhan ekonomi lokal. Pemda juga memfasilitasi regulasi dan perizinan, terutama bila lokasi menara beririsan dengan kawasan hutan lindung.

"Jika masuk kawasan hutan lindung, perizinannya membutuhkan proses khusus hingga ke tingkat kementerian terkait. Tugas Pemda adalah mendata, memvalidasi, dan memfasilitasi agar kendala-kendala tersebut ada solusi, sehingga akses komunikasi masyarakat bisa terpenuhi secara merata, " pungkasnya.