Sejumlah SKPD Dilibatkan Inventarisir Pelaku Usaha Tak Berizin
Herni Amir
Kamis, 02 Mar 2023 18:33
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa, akan memaksimalkan pendataan kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha. Foto: Ilustrasi
GOWA - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Gowa, akan memaksimalkan pendataan kepada pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha. Hal ini sebagai upaya untuk mendongkrak pendapatan daerah melalui retribusi atau pajak dari pelaku usaha.
Kepala Dinas PMPTSP Gowa Indra Setiawan Abbas mengatakan, di 2023 ini salah satu program kerja DPMPTSP adalah membangun koordinasi dengan seluruh stakholder di SKPD teknis yang ada. Mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata untuk menginventaris semua pelaku usaha yang ada.
"Proses ini akan kita lakukan untuk melihat mana usaha-usaha yang sudah memiliki izin, dan belum memiliki izin. Karena kita ingin mendorong seluruh usaha yang beroperasi di Kabupaten Gowa itu telah mengantongi izin," katanya, Kamis (2/3/2023).
Sebagai langkah awal, usaha-usaha yang akan didata, utamanya yang beroperasi di kawasan pariwisata, seperti di Kota Malino, Kecamatan Tinggimoncong. Sejauh ini, di kawasan tersebut banyak jenis usah, baik usaha rumah makan atau restoran, usaha hunian, dan usaha lainnya, sementara beberapa di antaranya belum memiliki izin operasi.
"Kita sangat menyambut baik banyaknya pelaku usaha yang berdiri di Kabupaten Gowa. Ini mengartikan geliat ekonomi daerah mulai tumbuh. Hanya saja jangan sampai pelaku usaha yang tumbuh ini tidak memiliki izin (ilegal) sehingga kita tidak bisa menarik retribusi atau pajak disana," katanya.
Hal ini ini tentunya, kata dia, akan berpengaruh pada pendapatan daerah Kabupaten Gowa sehingga pihaknya akan mendorong mereka bisa berizin. "Supaya bisa banyak pendapatan daerah yang bisa kita tarik," terangnya.
Dia memastikan setelah pendataan dilakukan, pihaknya akan memberi bantuan agar usaha yang dikelola mendapatkan izin dengan mudah. Tetapi tetap sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan perizinan yang berlaku.
"Jika legal usahanya berarti pemerintah daerah juga bisa menarik retribusi atau pajak, sehingga PAD bisa bertambah," sebut Indra.
Ia mengungkapkan, sejauh ini masih ada usaha-usaha yang belum memiliki izin disebabkan ketidaktahuan pelaku atau pengelola usaha terkait aturan baru tentang mengurus izin usaha yang sudah sangat mudah. Tidak sedikit dari mereka menganggap bahwa mengurus izin usaha masih rumit dan berbelit-belit.
"Memang mekansime perizinan usaha sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat rumit dan berbelit, tapi setelah UU Cipta Kerja ada, SOP-nya lebih tersederhanaaknan, sementara ini belum tersosialisasikan dengan baik di pelaku usaha. Kemudian aturan yang masih tumpang tindih dimana masing-masing sektor masih punya aturan sendiri sehingga ini harus disinergikan agar pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya tidak perlu banyak mekanisme yang dilewati," terangnya.
Indra menyebutkan, aktivitas perizinan di wilayah Kabupaten Gowa pada periode 2022 kemarin cukup positif. Di mana jenis usaha yang banyak melakukan pengurusan perizinan yakni dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bidang jasa, ritel. Bahkan terbaru DPMPTS Gowa mencatat pengurusan izin untuk pemasangan fiber optik mulai menggeliat.
"Masih sama seperti sebelumnya yaitu di sektor UMKM, jasa, ritel dan fiber optik. Bahkan kami melihat di November hingga Desember 2022 lalu itu banyak pihak yang mengajukan izin untuk pemasangan fiber optik," sebutnya.
Kepala Dinas PMPTSP Gowa Indra Setiawan Abbas mengatakan, di 2023 ini salah satu program kerja DPMPTSP adalah membangun koordinasi dengan seluruh stakholder di SKPD teknis yang ada. Mulai dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pariwisata untuk menginventaris semua pelaku usaha yang ada.
"Proses ini akan kita lakukan untuk melihat mana usaha-usaha yang sudah memiliki izin, dan belum memiliki izin. Karena kita ingin mendorong seluruh usaha yang beroperasi di Kabupaten Gowa itu telah mengantongi izin," katanya, Kamis (2/3/2023).
Sebagai langkah awal, usaha-usaha yang akan didata, utamanya yang beroperasi di kawasan pariwisata, seperti di Kota Malino, Kecamatan Tinggimoncong. Sejauh ini, di kawasan tersebut banyak jenis usah, baik usaha rumah makan atau restoran, usaha hunian, dan usaha lainnya, sementara beberapa di antaranya belum memiliki izin operasi.
"Kita sangat menyambut baik banyaknya pelaku usaha yang berdiri di Kabupaten Gowa. Ini mengartikan geliat ekonomi daerah mulai tumbuh. Hanya saja jangan sampai pelaku usaha yang tumbuh ini tidak memiliki izin (ilegal) sehingga kita tidak bisa menarik retribusi atau pajak disana," katanya.
Hal ini ini tentunya, kata dia, akan berpengaruh pada pendapatan daerah Kabupaten Gowa sehingga pihaknya akan mendorong mereka bisa berizin. "Supaya bisa banyak pendapatan daerah yang bisa kita tarik," terangnya.
Dia memastikan setelah pendataan dilakukan, pihaknya akan memberi bantuan agar usaha yang dikelola mendapatkan izin dengan mudah. Tetapi tetap sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan perizinan yang berlaku.
"Jika legal usahanya berarti pemerintah daerah juga bisa menarik retribusi atau pajak, sehingga PAD bisa bertambah," sebut Indra.
Ia mengungkapkan, sejauh ini masih ada usaha-usaha yang belum memiliki izin disebabkan ketidaktahuan pelaku atau pengelola usaha terkait aturan baru tentang mengurus izin usaha yang sudah sangat mudah. Tidak sedikit dari mereka menganggap bahwa mengurus izin usaha masih rumit dan berbelit-belit.
"Memang mekansime perizinan usaha sebelum adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu sangat rumit dan berbelit, tapi setelah UU Cipta Kerja ada, SOP-nya lebih tersederhanaaknan, sementara ini belum tersosialisasikan dengan baik di pelaku usaha. Kemudian aturan yang masih tumpang tindih dimana masing-masing sektor masih punya aturan sendiri sehingga ini harus disinergikan agar pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya tidak perlu banyak mekanisme yang dilewati," terangnya.
Indra menyebutkan, aktivitas perizinan di wilayah Kabupaten Gowa pada periode 2022 kemarin cukup positif. Di mana jenis usaha yang banyak melakukan pengurusan perizinan yakni dibidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), bidang jasa, ritel. Bahkan terbaru DPMPTS Gowa mencatat pengurusan izin untuk pemasangan fiber optik mulai menggeliat.
"Masih sama seperti sebelumnya yaitu di sektor UMKM, jasa, ritel dan fiber optik. Bahkan kami melihat di November hingga Desember 2022 lalu itu banyak pihak yang mengajukan izin untuk pemasangan fiber optik," sebutnya.
(GUS)
Berita Terkait
Sulsel
Peringati Maulid Nabi Muhammad SAW, Pemkab Gowa Bagikan 2.520 Bakul Maudu
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah tingkat Kabupaten Gowa kembali dilaksanakan, Rabu kemarin. Maulid ini mengumpulkan sekitar 2.520 bakul maudu yang diberikan kepada masyarakat.
Kamis, 19 Sep 2024 14:00
Sulsel
Tingkatkan Kualitas Data Statistik, Gowa Perkuat Kolaborasi dengan BPS
Pemerintah Kabupaten Gowa berupaya memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan BPS. Hal ini agar tersedianya data statistik yang berkualitas sebagai fondasi utama dalam perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan.
Kamis, 19 Sep 2024 13:00
Sulsel
Menuju Daerah Inklusi, Pemkab Gowa Susun Ranperbup Pemenuhan Hak Disabilitas
Pemkab Gowa berkomitmen menjadikan Butta Bersejarah sebagai daerah Inklusi dengan memberikan pemenuhan hak yang sama kepada seluruh masyarakat. Termasuk bagi penyandang disabilitas.
Selasa, 17 Sep 2024 19:47
Sulsel
Pos Pelayanan Publik Parangloe Diresmikan, Mudahkan Akses Layanan
Satu lagi Pos Pelayanan Publik (PPP) yang dibangun Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa pada sembilan dataran tinggi diresmikan.
Kamis, 12 Sep 2024 17:05
Sulsel
Pemkab Gowa Raih Enam Penghargaan di Harganas Tingkat Sulsel
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa meraih 6 (enam) penghargaan di Bidang Bangga Kencana dari BKKBN pada Peringatan Harganas tingkat Provinsi Sulsel yang dilaksanakan di Maros beberapa waktu lalu.
Kamis, 12 Sep 2024 10:13
Berita Terbaru
Artikel Terpopuler
Topik Terpopuler
1
Survei Terbaru Pilkada Lutim 2024: Ibas-Puspa 44,9%, Budiman-Akbar 39,2%
2
Kantongi SK DPP Nasdem, Nur Wahyuni Dipastikan Jadi Wakil Ketua DPRD Maros
3
Somba Opu Pemilih Terbanyak, KPU Gowa Tetapkan 567.859 DPT Pilkada 2024
4
Tiga Mantan Sekdis Pendidikan Gowa Kompak Beri Dukungan ke Hati Damai
5
Ribuan Milenial Gowa Antusias Ikuti Talkshow Hati Damai Mendengar
6
Prestasi Kontingen Sulsel di PON XXI Aceh-Sumut Anjlok
7
KPU Gowa Matangkan Persiapan Pencabutan Nomor Urut Paslon