Pemerintah Masih Bayar 1,8 Juta Iuran BPJS Warga Sulsel Meski Sudah Meninggal
Gusti Ridani
Selasa, 13 Juni 2023 - 18:15 WIB
Dinsos Sulsel mencatat ada 1,8 juta iuran BPJS Kesehatan warga Sulsel yang masih dibayar pemerintah, padahal pemiliknya sudah meninggal. Foto/Ilustrasi/Dok SINDOnews
Dinas Sosial (Dinsos) Sulsel menemukan 1,8 juta jiwa masih terdata pembayaran iuran BPJS Kesehatan meski pemiliknya sudah meninggal. Diketahui, pembayaran BPJS Kesehatan tersebut merupakan subsidi dari Pemprov Sulsel dan pemerintah pusat dengan menggunakan anggaran APBD dan APBN.
Kepala Dinsos Sulsel, Andi Irawan Bintang, mengatakan segera melakukan rapat dengan Dinsos, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Baca Juga:Galakkan Tranformasi Mutu Layanan, BPJS Kesehatan Gandeng 1.778 FKTP & 196 FKRTL
"Supaya di-update (data) yang meninggal, supaya dialihkan ke yang belum menerima, itu hasil rapat dari Deputi BPJS Wilayah," ujar Irawan, Selasa (13/6/23).
Ia menyebut sekitar 1.874.095 jiwa terdata tidak aktif atau sudah meninggal, namun masih ditemukan dibayarkan oleh pihak pemerintah. Apalagi, pembayaran paling besar berasal dari PBI APBN mencakup 3,6 juta. Sedangkan dari PBI APBD sebanyak 2,2 juta, dan PPU 1,9 juta.
"Jadi penduduk sekarang menurut data 9,3 juta. Peserta itu 9.157.534, kepesertaannya itu sudah 98,46 persen untuk provinsi, aktif itu 7.283.439, sementara non aktif 1.874.095," bebernya.
Dengan begitu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa menghilangkan data tersebut untuk dialihkan ke orang yang belum menerima.
Kepala Dinsos Sulsel, Andi Irawan Bintang, mengatakan segera melakukan rapat dengan Dinsos, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Baca Juga:Galakkan Tranformasi Mutu Layanan, BPJS Kesehatan Gandeng 1.778 FKTP & 196 FKRTL
"Supaya di-update (data) yang meninggal, supaya dialihkan ke yang belum menerima, itu hasil rapat dari Deputi BPJS Wilayah," ujar Irawan, Selasa (13/6/23).
Ia menyebut sekitar 1.874.095 jiwa terdata tidak aktif atau sudah meninggal, namun masih ditemukan dibayarkan oleh pihak pemerintah. Apalagi, pembayaran paling besar berasal dari PBI APBN mencakup 3,6 juta. Sedangkan dari PBI APBD sebanyak 2,2 juta, dan PPU 1,9 juta.
"Jadi penduduk sekarang menurut data 9,3 juta. Peserta itu 9.157.534, kepesertaannya itu sudah 98,46 persen untuk provinsi, aktif itu 7.283.439, sementara non aktif 1.874.095," bebernya.
Dengan begitu, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk bisa menghilangkan data tersebut untuk dialihkan ke orang yang belum menerima.